Rencana Ajukan Penangguhan Penahanan

Abang Tambul Husin beserta penasehat hukumnya, Tobias Ranggi. foto istimewa

PONTIANAK – Mantan Bupati Kapuas Hulu Abang Tambul Husin resmi mendekam di Rumah Tahanan Kelas II A Pontianak, Senin (4/11). Ia ditahan Kejaksaan Tinggi Kalbar karena tersangkut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kompleks perkantoran Pemkab Kapuas Hulu tahun 2006. Penahanan dilakukan setelah penyidik Kejati Kalbar melakukan pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka.

Dengan mengenakan baju kotak-kotak dipadu dengan celana kain, Tambul datang didampingi penasihat hukumnya, Tobias Ranggi. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, termasuk cek kesehatan, mantan orang nomor satu di Kabupaten Kapuas Hulu itu lantas dibawa ke rumah tahanan (Rutan) Kelas II A Pontianak menggunakan mobil tahanan kejati.

Penasihat hukum tersangka Abang Tambul Husin, Tobias Ranggi, berencana akan mengajukan penangguhan atas penahanan kliennya oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Penasihat hukum Tambul mengatakan pihaknya menghargai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejati Kalbar. “Kami hargai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Soal penahanan, itu hak mereka,” katanya kepada Pontianak Post.

Hanya saja, dirinya mengaku bingung dengan kasus yang menjerat kliennya itu. Menurut Tobias, kasus tersebut harusnya sudah selesai. Soalnya, salah satu terdakwa, yang juga anggota Tim Sembilan (Daniel alias Atheng), telah mengembalikan uang yang pernah digelontorkan Pemda Kapuas Hulu dalam pembebasan lahan untuk Kompleks Perkantoran Pemda Kapuas Hulu di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara. “Seharusnya ini sudah selesai. Karena salah satu unsur tipikor (tindak pidana korupsi) ini kan adanya kerugian keuangan negara. Nah, dalam hal ini, Atheng, sudah mengembalikan uang ke negara,” kata Tobias.

“Meskipun memang, dalam Pasal 31 Undang-Undang Tahun 2004, pengembalian kerugian negara tidak bisa menghapus pidananya,” sambung dia. Tobias juga menyebutkan, perkara tipikor ini mencuat setelah adanya penerbitan sembilan sertifikat yang didasari dokumen palsu pada objek lahan yang dibebaskan itu.
“Ada sembilan sertifikat seluas 21 hektare. Dua sertifikat sudah dinyatakan sebagai aset pemda. Sedangkan sisanya masih dalam proses hukum,” terangnya. Walau bagaimanapun, pihaknya akan melakukan beberapa langkah hukum untuk membela kliennya itu.

“Seharusnya ini sudah selesai. Karena salah satu unsur tipikor (tindak pidana korupsi) ini kan adanya kerugian keuangan negara. Nah, dalam hal ini, Atheng, sudah mengembalikan uang ke negara,”

Bantah Terlibat Korupsi

Abang Tambul Husin, Bupati Kapuas Hulu Periode 2005-2010 dengan tegas membantah terlibat korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan Kompleks Perkantoran Pemda Kapuas Hulu itu. Dirinya membenarkan bahwa pada tahun 2006, Pemda kabupaten Kapuas Hulu telah menggelontorkan dana sebesar Rp 1,7 miliar untuk pembebasan tanah di Desa Pala Pulau dengan target luas 10 hektare.
Untuk proses pembebasan tanah tersebut, Bupati ditunjuk sebagai ketua panitia sesuai dengan petunjuk Perpres No.55 tahun 1993 dan SK Kementerian BPN, dimana ketua panita harus dijabat oleh bupati.

“Pada saat asisten I mengajukan konsep SK Bupati tentang panitia pembebasan lahan itu, saya menolak keras untuk dijadikan ketua panitia. Tentu dengan berbagai pertimbangan,” katanya kepada sejumlah wartawan pada 26/9 lalu.

Menurut Tambul, tugas panitia sangat teknis serta sudah merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) unit kerja tertentu. Penunjukan bupati sebagai ketua oleh menteri BPN dinilainya tidak rasional mengingat Bupati merupakan staf mendagri, bukan staf Kementerian BPN.
“Jujur. Saya merasa dilema. Jika saya tidak mau menjadi ketua panitia, takutnya saya dianggap tidak menjalankan perpres, dan dana anggaran untuk pembebasan lahan itu tidak mungkin keluar. Tapi jika saya menjadi ketua panitia, itu merupakan hal teknis, yang sudah ada tupoksi di unit lain,” bebernya.

Atas pertimbangan itulah, ia lantas bersedia menjadi ketua. Namun, tugas-tugas bupati selaku ketua panitia dilimpahkan kepada asisten I Setda Kapuas Hulu. Urusan pertanahan memang sudah menjadi tupoksi Asisten I yang membawahi sub bidang pertanahan.
Tambul mengaku sejak ditunjuk sebagai ketua panitia, dirinya tidak pernah hadir dalam rapat maupun kegiatan kepanitiaan. Termasuk dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan oleh panitia pembebasan lahan.

“Bahkan berita acara hasil kerja panitia pun saya tidak membacanya. Saya hanya menanyakan pada tim panitia, apakah ini sudah betul? Kalau sudah betul, saya tandatangani. Karena untuk memenuhi persyaratan administrasi berita acara (BA),” terangnya.
Menurut Tambul, saat ini Perpres No. 55 tahun 1993 yang menetapkan bupati sebagai ketua panitia telah dicabut dan diganti dengan Perpres No. 71 tahun 2012, di mana ditetapkan bahwa ketua panitia pembebasan bukan lagi bupati melainkan kepala BPN.

“Dengan dicabutnya Perpres No. 55 tahun 1993 itu, tersirat ada kekeliruan, karena menetapkan bupati selaku ketua panitia. Ini persis sama dengan apa yang saya pikirkan dan yang menjadi kekhawatiran saya pada tahun 2006,” katanya.
Terkait dengan penetapan tersangka tindak pidana korupsi oleh Kejati Kalbar, dirinya mengaku kaget.

“Terus terang saya kaget dan bingung karena tiba-tiba saya ditetapkan sebagai tersangka,” lanjutnya.
Padahal ia tidak pernah ikut serta, baik berupa rapat maupun kegiatan apapun dalam rangka pembahasan ataupun pengambilan keputusan dalam kepanitiaan pembebasan lahan.
Terlebih, kata Tambul, dari volume kerja panitia dengan dana sebesar Rp1,7 miliar yang harusnya membebaskan lahan seluas 10 hektare, ternyata panitia mampu membebaskan tanah seluas 21 hektare di lokasi yang sama.

“Saya pikir dimana letak kerugian negara dan dana mana yang dikorupsi,” katanya.
“Setelah saya teliti ternyata konsideran dalam penetapan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan pada 28 April 2017. Padahal, dalam jeda waktu tahun 2017 sampai 2019, kasus tanah tersebut telah banyak mengalami perubahan. Uang sebesar Rp 1,7 miliar telah dikembalikan kepada negara sebagai ganti rugi,” jelasnya. (arf)

loading...