Tetap Anjurkan Masyarakat Patuhi Prokes
Reses Di Jawai, Tony Salurkan Bantuan

Anggota DPRD Kalbar Tony Kurniadi menyalurkan sejumlah bantuan kepada anak-anak Sekolah di Jawai, Kabupaten Sambas.

PONTIANAK – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Tony Kurniadi melakukan kegiatan reses di Desa Parit Setia, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

Selain melakukan agenda kegiatan kedewanan dan ajang silaturahmi dengan konstituen, pemberian sejumlah bantuan kepada anak-anak sekolah juga dilakukan politisi PAN Kalbar ini. Agenda kegiatan juga dilakukan mengikuti prokes, 5 M dan 3T.

“Reses kali ini, saya langsung menyerap banyak aspirasi masyarakat dari berbagai hal. Umumnya menyangkut infrastruktur, pertanian, pereokonomian dan hal lainnya di masyarakat,” katanya.

Menurutnya menyerap aspirasi masyarakat mematuhi prokes tetap menjadi hal utama yang dikampanyekan kepada masyarakat. Pandemi Covid-19 tidak boleh membuat semua kalangan berlupa diri, lengah ataupun tidak sadar diri. “Covid-19 sudah menjadi bagian dalam kehidupan. Kita tidak boleh mengabaikan prokes, 5M dan 3T supaya benar-benar aman,” ucap dia.

Dia menambahkan bahwa agenda reses dan kedewanan DPRD Provinsi Kalimantan Barat tetap dilakukan namun harus memenuhi keputusan Gugus Tugas Covid -19, terutama dari segi mematuhi kesehatan masyarakat.

“Provinsi Kalimantan Barat masih dalam masa pandemi covid-19 dan masa adaptasi kebiasaan baru sebagaimana keputusan pemerintah beberapa waktu lalu,” katanya. Dia mengajak komponen masyarakat menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, memakai handsanitizer, pengecekan suhu tubuh dan pembatasan jumlah peserta menjadi syarat pelaksanaan reses kedewanan. “Berbeda dengan reses-reses sebelum Pandemi Covid-19 mendera Kalbar, terutama dari jumlah peserta wajib dikurangi. Intinya kita laksanakan sesuai dengan protokol covid-19,” tambahnya.

Agenda reses selain sebagai ajang penyampaian aspirasi, reses juga dimanfaatkan Tony untuk sosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro yang sudah diterapkan pemerintah pusat kemarin. “Memang dalam masa pandemi Covid-19, masyarakat banyak sekali menerima istilah baru. Dari mulai lockdown, PSBB, New Normal, Adaptasi Kebiasaan Baru dan PPKM berskala mikro yang terbaru seperti sekarang,” katanya.

Dia menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat di kampung memang masih kebingungan dengan istilah-istilah yang dibuat pemerintah pusat ini. Makanya, DPRD Kalbar yang melakukan reses juga mencoba mendefinisikan hal hal tersebut secara operasional ke lapangan. Caranya reses dengan mematuhi prokes, 5M dan mensosialisasikan 3T. (den)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!