RESTORATIVE JUSTICE

Hadi Suratman

Oleh ; Dr. Hadi Suratman

(Dalam Surat Edaran Kapolri No : 2/II/2021)

Terbitnya (SE) nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika  pada prinsifnya untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif tanggal 19 Februari 2021. Surat edaran tersebut harus dipatuhi oleh para penyidik POLRI. Dikeluarkannya SE tersebut sesuatu yang baik dan seperti Oasis di padang pasir, hal ini dikarenakan betapa membahayakannya jika tidak dengan cepat disikapi. Langkah Kapolri perlu diacungi Jempol dengan pendekatan Restoratif-nya dalam sistem penegakan hukum pidana padahal Restorative itu sendiri belum ada pengaturannya secara tegas dalam  sistem hukum Indonesia seperti KUHAP. Namun Restorative Justice dapat ditemui pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI No 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedomanan penerapa keadilan restorative pada lembaga peradilan seluruh Indonesia.

UU ITE sebenarnya dapat dilihat dari sisi yuridis sifatnya pengaturan yang lebih pada etika agar pengguna alat digital di sosial media lebih mengedepan budaya santun. Tapi kenyataan penggunaan alat digital menimbulkan banyak permasalahan dan bahkan oleh pihak tertentu ruang digital banyak digunakan untuk hal hal yang sifatnya menimbulkan permasalahan hukum (juridische kwesties) yang berakibat timbulnya korban, dan lebih membahayakan lagi ruang digital sebagai sarana fitnah bagi orang, kelompok yang tidak bertanggung jawab. Namun tentulah hadirnya UU ITE secara filosofis untuk menciptakan rasa keadilan, tetapi didalam perkembangannya bisa menjadi alat politik praktis yang dilakukan secara  tidak bertanggung jawab oleh oknum tertentu.

Pada sisi lain permasalahan hukum yang berkaitan dengan ITE tentulah pada penegakan hukum itu sendiri oleh para penyidik dalam hal ini POLRI. POLRI haris menyikapi semua permasalahan hukum tersebut bagi setiap orang yang merasa terjalimi , terfitnah. Akibatnya banyak pihak yang merasa kurang senang, merasa dirugikan atas segala pemeberitaan yang ada diruang digital tadi melaporkan permasalahan, dan tidak menutup kemungkinan semua orang melakukan hal yang sama dengan membuat laporan.

Pertanyaannya jika tidak ada regulasi dalam penanganan permasalahan tersebut, maka pelaporan atas pelanggaran ITE tidak mampu ditangani oleh POLRI.

Keluarnya SE Kapolri tersebut suatu regulasi yang baik bagi pencari keadilan, dan mungkin untuk sekarang ini dapat dikatakan suatu Diskresi. Dikeluarkannya SE Kapolri pada prinsipnya bersifat teknis dalam hal POLRI menyikapi laporan, menangani, dan melakukan penindakan. Tetapi perlu kita kaji secara Normatif. UU ITE adalah hukum positif yang telah diundangkan. Didalam ketentuan ITE tidak hanya bersifat klausula dari UU tersebut, namun memberikan juga sanksi. UU ITE produk dari Legislatif yang secara hukum lahir  karena adanya Resultant untuk dipatuhi oleh siapa saja termasuk penegak hukum itu sendiri karena UU ITE tadi mandatory atau perintah untuk wajib dipatuhi oleh siapapun.

SE KAPOLRI harus segera didukung oleh kekuatan legislatif, kekuatan legislatif itu adalah dengan segera merevisi UU ITE dan tata cara penangannnya penindakan yang tentunya berkaitan dengan KHUAP dengan maksud tidak terjadi multi tafsir.

Kita tidak bisa membiarkan begitu saja atas keluarnya regulasi  untuk mengisi kekosongan hukum, karena SE KAPOLRI bersifat sementara menunggu aturan yang lahir setara dengan UU itu sendiri dalam arti UU ITE sebagai Hukum Materil dan KUHAP sebagai hukum Formil. Dalam permasalahan hukum di Indonesia jelas bahwa hukum di Indonesia terkodifikasi, selanjutnya menganut azas legalitas, tetapi kita jangan lupa bahwa hukum di Indonesia memiliki Herarki hukum itu sendiri

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Th 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan UU dan Perubahannya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, danPeraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari Herarki tata urutan perundang-undangan tadi jelas letak UU ITE berada pada level UU, dan KUHAP juga berada pada Level UU, atas dasar itu tentulah Surat Edaran dari institusi negara tentunya tidak bisa dipertahankan dalam waktu yang lama karena memang SE bukan sebagai pengganti UU atau sama dengan UU dalam kedudukannya dalam Hirarki Tata Urutan Perundang-undangan, tetapi SE lebih sebagai mengisi kekosongan  hukum (juridische vacature) karena banyaknya permasalahan dari lahirnya UU ITE. Disinilah  seharusnya negara dalam hal ini Legislatif dan eksekutif segera membuat perubahan yang bersifat Fundamental dalam bentuk  UU agar keadilan dapat diterapkan.(*)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!