Revitalisasi SMK: SMK Kecil dan ‘Dual-system’

Leo Sutrisno

Metropolis, Pontianak Post (25 Oktober 2019) melaporkan bahwa jumlah penganggur terbuka di Kalbar tahun 2018 sebesar 104.518 orang. Dari jumlah tersebut 12.950 orang di antaranya merupakan lulusan SMK.

Dilaporkan juga tanggapan Gubernur Sutarmiji yang menggaris-bawahi program revitalisasi SMK yang sudah dimulai. Bahkan, gubernur menyatakan, “Mulai tahun depan lulusan SMK akan dilengkapi dengan sertifikasi (keahlian). Lewat pusat sertifikasi tenaga kerja yang akan dibangun Pemprov Kalbar”.

Terkait dengan sertifikasi keahlian, pada tahun 1970-an, SMA Sto Paulus Pontianak melengkapi para lulusannya dengan sertifikat ketrampilan dasar. Dengan memodifikasi kurikulumnya, para siswa kelas III (kelas 12) dipersiapkan agar dapat mengikuti ujian ketrampilan dasar yang diselenggaran oleh Departemen Pindidikan dan Kebudayaan.

Misalnya, pra siswa IPS diikutkan pada ujian ketrampilan Bond A. Siswa jurusan Budaya diikutkan ujian kemahiran Bahasa Inggris Dasar. Sedangkan siswa jurusan IPA dilengkapi dengan pengetahuan statistika. Syukurlah, sebagian besar lulusan Sto Paulus waktu itu terserap di dunia idustri. Mungkin model sertifikasi seperti itu bisa dicoba.

Terkait dengan revitalisasi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Suprianus Herman, menyatakan bahwa peta jalan revitalisasi SMK telah diluncurkan. Ada tiga hal yang direvitalisasi yakni: kurikulum, kerja sama dengan dunia usaha dan industri, serta keluaran/lulusan. Dilaporkan pula bahwa revitalisasi ini sudah dilaksanakan di sekolah masing-masing.

Pada tahun 1996, dalam pertemuan dengan Menristek, Prof Habibi, dibicarakan tentang pendidikan vokasi masa depan. Saat itu saya (Leo Sutrisno) mengusulkan model SMK ‘kecil’ dual system. SMK Kecil merupakan jawaban dari kendala biaya dalam penyelenggaraan SMK. SMK Kecil hanya mempunyai satu atau dua program studi, seperti yang dilakukan di Sekolah Pertukangan Misi Sui Raya, Pontianak, di tahun-tahun sebelum 1980-an.

Di sekolah itu hanya ada program, yaitu pertukangan kayu dan listrik. Masing-masing hanya satu kelas (sekitar 30 siswa/kelas). Menurut pimpinannya, lulusan pertukangan kayu mampu mendesain dan membangun rumah berlantai satu.

Kerena semua siswa diasrama, maka di siang hari mereka lebih banyak berkegiatan di workshop. Sore hari dan dilanjutkan setelah makan malam mereka mengikuti pelajaran umum: PKN, Agama, Bahasa Indonesia dll.

Di hari pertama masuk kelas, setiap siswa di-‘titipi’ satu set lengkap alat kerja sesuai dengan bidangnya. Mereka juga diberi ketrampilan merawat alat-alat kerjanya.

Karena, mereka kerja di bagian workshop, maka mereka menerima ‘gaji’. Gaji itu dipakai untuk mencicil harga alat-alat tersebut sehingga ketika ke luar dari sekolah sudah mempunyai alat yang lengkap. Selain itu, sebagian ‘gaji’ juga dipakai untuk membayar asrama. Jadi, mereka bersekolah gratis.

Praktek Sekolah Pertukangan Misi ini, saya tawarkan menjadi model SMK Kecil, yang kami bicarakan di BBPT, Serpong, dengan Menristek dalam pertemuan tersebut. Mungkin, model SMK Kecil itu dapat dicoba sebagai bagian dari program revitalisasi SMK Kalbar. Ketrampilan yang saya usulkan, saat ini, adalah teknologi Sawit.

Selain SMK Kecil, penyelenggaraannya menggunakan ‘Dual-system’, yaitu kerja sama antara ‘pemilik sekolah’ dan ‘pemilik perusahaan’. Perusahaan, yang sesuai dengan bidang yang dikebangkan sekolah, menyisihkan sebagian dana tanggung jawab sosial (CSR) yang disumbangkan ke SMK untuk membangun dan menyelanggarakan workshop.

Selain memberi dana CSR, perusahaan juga dapat membantu dalam bentuk instruktur. Misalnya, satu semester, para siswa mengikuti proses pembelajaran yang dipimpin para guru dan pada semester berikutnya dipimpin para instruktur perusahaan. Para guru selama satu semester diwajibkan mengikuti workshop di perusahaan. Dengan cara ini kompetensi para guru dapat selalu dimutakhirkan.

Dengan model ini, kiranya harapan Gubernur agar semua lulusan SMK dapat masuk lapangan kerja tampak menjanjikan. Selain itu, karena berskala kecil, lokasi SMK juga dapat disebar hingga tingkat kecamatan. Akibatnya, dapat menampung siswa jauh lebih banyak ketimbang dewasa ini. Sehingga, jumlah SMA dapat diturunkan hingga 40 (SMA) vs 60 (SMK)/Rekomendasi Dewan Pendidikan Prov. Kalbar, 2012.

Semoga!

Read Previous

Siap Maju Wabup Jika Diusung Partai

Read Next

Mengangkat Pamor Kopi Gambut

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *