Rp1 M BPM untuk Tiap Desa/Kelurahan

RESMI DIMULAI: Penjabat Sekda Ketapang, Heronimus Tanam, meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya program Kotaku di Ketapang.

KETAPANG – Bantuan Pembangunan untuk Masyarakat (BPM) reguler skala lingkungan di lima kelurahan/desa besarannya masing-masing mencapai Rp1 miliar. Hal tersebut diungkapkan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat, Deva Kurniawan Rahmadi, saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan galeri dan rumah produksi di Ketapang di Jalan Letkol. Thohir, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kamis (10/9).

Lima kelurahan/desa yang dimaksud dia yakni Kelurahan Sampit, Desa Sukabangun, Desa Kalinilam, Kelurahan Muliakerta, dan Kelurahan Kauman. Deva mengatakan dalam program Kota tanpa Kumuh (Kotaku) Ketapang mendapatkan alokasi bantuan pemerintah untuk masyarakat, sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 2020. “Kami juga melakukan penguatan kapasitas masyarakat di lima kelurahan tadi dengan alokasi bantuan Rp10 juta per kelurahan/desa,” katanya.

Deva mengajak dalam pelaksanaan pembangunan untuk perlu memastikan kepatuhan pelaksanaan, kemudian tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. “Saya harap agar tetap menjaga kualitas infrastruktur yang terbangun dengan tetap mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan kualitas infrastrukturnya,” harapnya.

Acara tersebut dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan galeri dan rumah produksi di Ketapang oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Ketapang Heronimus Tanam bersama Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat, Kepala Bappeda Ketapang, dan Camat Delta Pawan yang menjadi tanda dimulainya program Kotaku di Ketapang. Pembangunan galeri dan rumah produksi di Ketapang ini sendiri merupakan program Kotaku dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Pj. Sekda Heronimus Tanam mengatakan bahwa Pemda mengapresiasi program-program Pemerintah Pusat, dalam penanganan dan pengentasan permukiman kumuh di perkotaan melalui perencanaan komprehensif dan berorientasi kepada pencapaian tujuan teciptanya permukiman layak huni sesuai dengan visi kabupaten.

“Dengan ditetapkannya Pemerintahan Daerah sebagai nahkoda harapannya dapat memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan dengan melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya,” kata Tanam.

Dia juga menjelaskan, Pemerintah Daerah Ketapang tahun 2020 ini telah mengeluarkan payung hukum berupa Keputusan Bupati Nomor 261 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Ketapang. Permukiman kumuh tersebut diungkapkan dia, tersebar di 15 kecamatan, 34 desa dan kelurahan dengan luasan kumuh 151,33 hektare.

Tanam berharap, semua pihak dapat mendukung kegiatan tersebut sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik.

“Tugas kami sebagai Pemerintahan Daerah akan mengkoordinasikan penyelenggaraan program Kotaku, menyiapkan peraturan-peraturan pendukung terkait penanganan permukiman kumuh, membina dan mengendalikan kegiatan program, termasuk memonitoring kemajuan capaian kerja program di tingkat kabupaten,” ungkapnya.

Dia juga berharap agar nantinya pembangunan galeri dan rumah produksi ini bisa bermanfaat dan menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat di Kabupaten Ketapang. “Terimakasih kepada semua pihak atas pelaksanaan program Kotaku, dan semoga ada program-program lain yang dapat dilaksanakan di Ketapang dan kami siap mendukung demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” harapnya. (afi)

error: Content is protected !!