Rumah Jabatan Fathan Disegel

AMBIL ALIH: Satuan Pol PP Pemprov Kalbar dengan di-backup anggota kepolisian, mengambil alih salah satu aset pemprov yang akan digunakan kembali. Rumah jabatan Bappeda Kalbar ini akhirnya ‘kembali’ setelah dipertahankan oleh pejabat lama lebih dari empat tahun. SHANDO SAFELA/PONTIANAK POST

Belum Dikembalikan Meski Tak Lagi Jabat Kepala Bappeda

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat menyegel rumah jabatan mantan kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Pang Semangai No 33 Pontianak, Rabu (2/9) pagi.

Rumah yang disegel ini sebelumnya ditempati Fathan A Rasyid saat menjabat sebagai Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat. Namun, hingga masa jabatannya berakhir, rumah di atas lahan seluas 727 meter persegi itu belum dikembalikan kepada Pemprov Kalbar.

Untuk itu, Pemprov Kalbar melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), sejumlah pejabat di lingkungan Pemrov Kalimantan Barat, serta aparat kepolisian melakukan penyegelan atau penertiban aset berupa rumah dinas jabatan tersebut.

Dalam proses penyegelan, sejumlah petugas Satpol PP memasang spanduk peringatan yang berisi larangan menggunakan atau memanfaatkan tanpa izin Pemprov Kalimantan Barat.

Kepala Satuan Pol PP Provinsi Kalimantan Barat Golda M Purba mengatakan, penyegelan rumah jabatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang prosesnya telah dilaksanakan sejak 2016 hingga 2019.

Bahkan, menurut Golda, Pemprov Kalimantan Barat telah beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada penghuni rumah jabatan tersebut. ​“Ini merupakan salah satu tugas fungsi kami, yaitu menegakan Perda dan Perkada,” kata Golda, kemarin.

​Menurut Golda, rumah tersebut disegel sementara, sampai ada petunjuk selanjutnya dari Gubernur maupun Bappeda sebagai pengguna aset. “Yang jelas, ini untuk kepentingan dinas, untuk mendukung program, visi dan misi gubernur, melakukan tata kelola pemerintahan yang baik,” terangnya.

Saat penyegelan berlangsung, selain disaksikan oleh sejumlah pejabat di lingungan Pemprov Kalbar dan kepolisian, juga disaksikan oleh ketua RT dan RW setempat.

“Tadi juga disaksikan RT dan RW di sini. Menurut mereka, rumah ini ada penjaganya satu orang. Tapi pada hari ini, rumah ini kosong. Penjaganya tidak ada dan mantan pejabat yang menempatinya pun berada di Jakarta,” lanjutnya.

Pihaknya berharap, dalam waktu dekat ini, pihak yang bersangkutan menghubungi Bappeda atau Biro Pengelolaan asset untuk mengambil barang-barang miliknya.

Sementara itu, Linda Purnama, Kepala Biro Pengelola Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, setelah proses penertiban asset dilakukan, selanjutnya akan diserahkan kepada Gubernur sebagai pengusa barang milik daerah.

“Apakah nanti akan digunakan kembali sebagai rumah jabatan Kepala Bappeda, itu tergantung kepada bapak Guberur, sebagai pengusa barang milik daerah,” katanya.

Dikatakan Linda, rumah jabatan tersebut digunakan sejak yang bersangkutan menerima penunjukan SK tahun 2007. Padahal, lanjut Linda, dalam SK penunjukan itu tegas menyatakan, ketika yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai kepala Bappeda maka paling lambat 90 hari setelah serah terima jabatan, harus menyerahkan kunci kepada Gubernur melalui biro perlengkapan.

“Sejauh ini memang belum ada. Kita sudah menyurati berkali-kali untuk mengembalikan kunci tetapi tidak direspon, sehingga dilakukan penyegelan,” tegasnya.

Menurut Linda, pada tahun 2007, yang bersangkutan pernah mengajukan DUM, tetapi sudah dijawab oleh pemerintah provinsi Kalimantan Barat. Mengingat masih diperlukan, permohonan DUM yang bersangkutan ditolak.

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengatakan, penyegelan terhadap rumah jabatan mantan Kepala Bappeda Kalbar di Jalan Pang Semangai Pontianak merupakan bagian dari penertiban aset.

“Rumah itu jelas rumah dinas, masih milik Pemprov tapi sudah ada yang dikuasai pihak ketiga yang kembali menempatinya,” ungkap Midji sapaan akrabnya, Rabu (2/10).

Menurutnya semua aset baik rumah jabatan atau lahan milik Pemprov Kalbar yang masih dikuasi oleh pihak lain bakal ditertibkan. Hal tersebut dilakukan sesuai saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Aset itu harus bermanfaat untuk pembangunan bukan dimanfaatakan untuk perseorangan, inilah kelemahan kita,” katanya.

Untuk itu dirinya bakal mempertimbangkan kebijakan baru. Bahwa ke depan tidak ada lagi pemberian rumah dinas untuk kepala OPD. Semuanya bakal diambil alih oleh Pemprov. “Kami ambil alih, tidak ada operasional untuk rumah dinas, yang berhak rumah dinas itu hanya gubernur, wakil gubernur dan sekda yang lainnya tidak,” tegasnya.

Sama halnya dengan kendaraan atau mobil dinas, Midji juga akan mengeluarkan kebijakan serupa. Tidak ada lagi kepala dinas yang berhak menggunakan mobil dinas. Penggantinya Pemprov bakal memberikan insentif dana transportasi sebesar enam sampai tujuh juta per bulannya.

“Biar lebih efisien dan tidak repot lagi. Nanti (mobil) bawa sana, bawa sini ribut lagi. Ada (rumah) yang sudah disegel, biaya lagi (penertibannya), padahal mereka tahu kalau itu rumah dinas, tidak bisa di-dum,” terangnya.

Mengenai berapa banyak jumlah rumah dinas yang bakal ditertibkan, ia mengaku tidak tahu pasti. Yang jelas menurutnya jumlahnya cukup banyak. “Nah kalau perlu saya bilang, kalau tidak dimanfaatkan, apalagi kalau di daerah strategis lelang saja atau di HGB (hak guna bangunan)-kan di atas HPL (hak pengelolaan). Supaya ada pertumbuhan di kawasan itu,” pungkasnya. (arf/bar)

loading...