Saat Ekonomi Lesu, Fantastis APBD 2021 Disepakati Rp7 Triliun

PONTIANAK–Delapan Fraksi di DPRD Kalimantan Barat akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 diketok.

Persetujuan tersebut dilakukan pada rapat Paripurna Pendapat Akhir (PA) fraksi-fraksi terhadap laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalbar tentang Raperda APBD 2021.

Proses penetapan dan penandatangan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Pemprov diwakili Wagub Ria Norsan dan Pimpinan DPRD Provinsi Kalbar. Ketuk palu di tengah Pagebluk Covid-19 ditargetkan Rp7 Triliun.

Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengatakan bahwa total APBD 2021 diperkirakan angkanya tembus mencapai Rp7 Triliun. Rincian proyeksinya yakni jumlah Pendapatan APBD Kalbar tahun 2021 diproyeksi sebesar Rp6.680 triliun.

Sementara porsi Belanja Anggaran Daerah direncanakan sebesar Rp7.035 triliun. Penerimaan Pembiayaan Daerah dan estimasi sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp410 miliar.

Porsi Pengeluaran Pembiayaan Daerah dialokasikan dalam bentuk penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp55 miliar dan Pembiayaan Netto sebesar Rp355 miliar.

“Terkait aneka catatan dari delapan fraksi segera kami tindaklanjuti, kalaupun masukannya tidak bisa dilaksanakan tahun 2021 akan kami tampung tahun anggaran 2022 ataupun APBD perubahan 2021,” kata Wagub Ria Norsan.

Sebelumnya sejumlah fraksi menyampaikan pendapat akhirnya terkait Rancangan Perda APBD 2021, satu diantaranya diungkapkan Fraksi NasDem. “Setelah mencermati Rancangan APBD Provinsi Kalbar 2021 dan ikut membahas bersama Tim Anggaran Pemprov, konsultasi ke beberapa pihak, study banding sampai ke Pemprov Istimewa Yogyakarta (DIY),

Fraksi Partai NasDem menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalbar TA 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” kata Ketua Fraksi NasDem Michael Yan Sri Widodo.(den)

error: Content is protected !!