Saat Presiden, Menteri, hingga Staf ASN Bekerja dari Rumah

STREAMING: Wartawan menyaksikan live streaming virtual press conference yang dilakukan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (16/3). Tjahjo Kumolo mengimbau agar aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) bekerja dari rumah. SALMAN TOYIBI/JAWA POS

Jadi Bisa Awasi Anak, tapi Jam Kerja Malah Bertambah

Yang bekerja di rumah tetap dalam pengawasan ketat kepala satuan kerja. Di Kejaksaan Agung semua pimpinan dan staf memang masih ngantor. Tapi, mereka dibekali suntikan vaksin.

HILMI S., SYAHRUL Y., DEBORA S., FERLYNDA P., Jakarta, Jawa Pos

SEHARIAN kemarin (16/3) Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ngantor di kantornya yang terletak di seberang Monas, Jakarta Pusat. Presiden asal Solo, Jawa Tengah, itu memilih bekerja dari ”rumahnya”.

Selama menjabat, Jokowi tinggal di sebuah paviliun di dalam kompleks Istana Bogor. Kemarin pun dia ngantor di kota hujan itu. Ada sejumlah kegiatan yang dilakukan. Di antaranya adalah memimpin rapat bersama para menteri melalui telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor.

Dengan menggunakan media video conference, Jokowi bersama jajarannya membahas berbagai upaya pemerintah menghadapi tekanan pandemi virus korona. Rapat itu diikuti juga oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju, dan pejabat setingkat menteri yang berada di tempat masing-masing.

”Ini kerja jarak jauh yang sangat efektif dalam rangka kita tetap bekerja keras menyelesaikan persoalan virus korona maupun perlambatan pertumbuhan ekonomi,’’ ungkapnya.

Untuk mendukung program itu, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah sudah bekerja sama dengan berbagai platform belajar secara digital. Dia menyebutkan di antaranya. Yakni, Ruangguru, Google, Microsoft, dan Sekolahmu.

Sebelumnya pada saat memberikan keterangan pada Minggu malam (15/3), Jokowi secara jelas menyampaikan sebaiknya masyarakat bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Anjuran itu pun diterapkan di sejumlah kementerian dan lembaga. Di antaranya adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Salah seorang ASN (aparatur sipil negara) BPPT yang menjalankan work from home (WFH) adalah Sherly Julianti. Sehari-hari dia bekerja di bagian humas lembaga tersebut. Kemarin dia mulai menjalankan tugas dari rumahnya di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Jawa barat.

Ternyata bekerja di rumah justru membuat jam kerjanya bertambah. Jika biasanya di kantor sampai sore, hingga menjelang pukul 20.00 tadi malam, dia masih bertugas. ”Masih ngelayani staf-staf yang konsultasi absensi online,’’ katanya.

Dia mengaku tidak memiliki ruang kerja khusus di rumahnya. Jadi, harus pindah-pindah. Kadang di kamar tidur. Kadang di ruang tamu.

Sebagai aparatur yang bertugas di bidang kehumasan, dia harus membuat laporan monitoring berita terkait BPPT. ”Alhamdulillah hari ini (kemarin) menghasilkan output dua laporan kerja monitoring berita seputar BPPT di media massa,’’ jelasnya.

Awalnya dia mengaku agak ribet bekerja dari rumah karena harus memaksimalkan perangkat kerja. Tapi, setelah menjalani, dia merasa lebih rileks. Sherly juga bisa sekaligus memonitor aktivitas anak.

Para ASN ke depan makin tenang dalam menjalankan pekerjaan dari rumah. Sebab, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo telah menerbitkan Surat Edaran No 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Aturan itu dikeluarkan untuk memberikan payung hukum bagi ASN dalam bekerja di tengah wabah Covid-19. Dalam surat tersebut, ada anjuran bagaimana ASN bekerja di tempat tinggalnya atau work from home.

Pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah berlaku sampai 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut. ”Tujuan dari SE tersebut adalah mencegah dan meminimalisasi penyebaran serta mengurangi risiko Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah,” kata Tjahjo.

ASN di instansi pemerintah dapat bekerja di rumah. Namun, pejabat pembina kepegawaian (PPK) memastikan minimal terdapat dua level pejabat struktural tertinggi tetap melaksanakan tugasnya di kantor.

Itu agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. ”PPK kementerian, lembaga, daerah agar mengatur sistem kerja dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan dan peta sebaran Covid-19 resmi dari pemerintah,” kata Tjahjo.

Selain itu, lanjut dia, mempertimbangkan domisili pegawai, kondisi kesehatan pegawai, kondisi kesehatan keluarga pegawai, riwayat perjalanan luar negeri pegawai dalam 14 hari terakhir, dan riwayat interaksi pegawai dengan penderita Covid-19 dalam 14 hari terakhir. Juga, efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.

Jika ada rapat, Tjahjo menyarankan agar mempertimbangkan prioritas dan urgensi. Bisa juga dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media elektronik yang tersedia. Kalau terpaksa harus rapat tatap muka, jarak aman peserta rapat mesti diperhatikan.

Meski sudah ada payung hukumnya, di sejumlah kementerian aktivitas ngantor masih berjalan seperti biasa kemarin. Misalnya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

Kendati sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit, dia kemarin sudah beraktivitas kembali. ”Saya masih kerja di kantor. Aturannya masih disusun sekretaris menteri,” ucapnya.

Hal serupa masih dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Sekretaris Kementerian PPPA Pribudiarta menyatakan bahwa kemarin seluruh pegawai KPPPA masih ngantor. Saat dihubungi Jawa Pos, dia mengaku masih menyusun aturan lanjutan dari SE yang dikeluarkan PAN-RB.

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi selaku Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan juga memberikan arahan kepada jajaran Kementerian Perhubungan terkait penanganan Covid-19 di lingkungannya. Seperti diketahui, Menhub Budi Karya Sumadi positif tertular virus korona.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyatakan, jajarannya segera mendata individu di lingkungan Kemenhub yang berpotensi terinfeksi virus pemicu Covid-19 untuk mendapatkan prioritas pemeriksaan kesehatan. ”Sterilisasi ruangan kerja di Kemenhub segera dimulai,” ujarnya.

Arahan lain dari Luhut, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Darat, dan Dirjen Perkeretaapian diminta mengutamakan kebersihan semua moda transportasi publik. Caranya, antara lain, penyemprotan disinfektan tiga kali sehari.

Hal serupa dilaksanakan di daerah-daerah. ”Jajaran Kemenhub  juga diharapkan memastikan arus transportasi logistik tetap lancar, utamanya untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjamin,” ucapnya.

Sementara itu, di tengah persebaran SARS-CoV-2 dan imbauan untuk bekerja dari rumah, Kejaksaan Agung menerapkan kebijakan yang agak berbeda. Pegawai kejaksaan di seluruh Indonesia diminta untuk tetap melakukan pelayanan masyarakat seperti biasa. Namun, mereka sudah dibekali dengan vaksin.

Memang bukan vaksin khusus SARS-CoV-2, virus penyebab Covid-19, melainkan vaksin untuk influenza. Itu diberlakukan semata untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas pegawai.

Program tersebut dimulai di kantor Kejaksaan Agung di Jakarta kemarin (16/3). ”Di sini kami punya RS Adhyaksa. Jadi, tadi kami datangkan dokter-dokter dari RS Adhyaksa,” jelas Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kemarin.

Jaksa agung dan pejabat Kejagung lainnya menjalani penyuntikan lebih dulu di gedung utama. Kemudian, mengikuti penyuluhan Covid-19 bersama Tim Komite Penanggulangan Penyakit Infeksi (PPI) dan dokter spesialis paru dari RS Adhyaksa tersebut.

Sosialisasi yang tadinya hendak dihadiri bersama para pegawai di aula Sasana Pradana Kejagung akhirnya hanya dihadiri segelintir pegawai dari panitia pelaksana dan biro pusat penerangan hukum (puspenkum). Para pegawai lain diminta untuk mengikuti sosialisasi dari ruang kerja masing-masing.

Pemberian vaksin influenza dilakukan secara bertahap. Khusus di lingkungan Kejagung, tenaga kesehatanlah yang berkeliling ke berbagai biro pegawai. Sebab, para pegawai tidak diperkenankan untuk berkumpul di satu tempat yang sama.

Di lingkungan Kementerian Pertahanan, mulai kemarin siapa pun yang hendak masuk kantor harus diperiksa. Selain itu, dilakukan penyemprotan disinfektan. Termasuk mobil dan kendaraan lain yang masuk kantor tersebut.

Kepala Biro Humas Kemenhan Brigjen TNI Totok Sugiharto menyampaikan bahwa semua itu dilakukan sebagai upaya pencegahan di lingkungan tempat dia bekerja. Langkah pencegahan lain sudah diambil sejak pekan lalu. Lewat surat edaran yang dikeluarkan Jumat (13/3), seluruh pegawai eselon IV dan noneselon di Kemenhan juga diperkenankan bekerja dari rumah alias work from home.

”Bagi pegawai yang berdinas di rumah, tidak diizinkan meninggalkan rumah,” kata Totok.

Dia memastikan itu ditaati lantaran para pegawai yang bekerja dari rumah diawasi ketat oleh kepala satuan kerja (Kasatker) masing-masing. Sebagaimana arahan Presiden Jokowi, bekerja dari rumah dilakukan menyesuaikan sistem di instansi masing-masing.

Kemarin Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto turut dalam rapat terbatas dengan Jokowi yang dilakukan melalui video conference. Serupa dengan Kemenhan, mulai kemarin Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) sudah memperketat akses keluar masuk kantor.

Staf Khusus Menko Polhukam Rizal Mustary menyampaikan, meski aktivitas kerja di Kemenko Polhukam berjalan normal, ada hal-hal tidak biasa mereka lakukan. Misalnya, pertemuan dengan awak media yang biasa dilakukan setiap hari ditiadakan untuk sementara waktu.

Sebagai gantinya, mereka memberikan akses kepada awak media untuk mewawancarai Mahfud melalui akun media sosial serta layanan pesan WhatsApp. ”Keperluan penyampaian informasi kepada teman-teman pers akan tetap berjalan normal, namun untuk sementara tidak dengan tatap muka,” terangnya. (*/c10/ttg)