Satu Rumah Makan Punya 25 Tabung LPG Subsidi

ELPIJI SUBSIDI: Pemkot Pontianak dan Pertamina mendapati rumah makan menyelewengkan 25 tabung LPG 3 kilogram di Pontianak Timur, kemarin. ISTIMEWA

PONTIANAK – Penyimpangan penyaluran serta maraknya orang tak berhak menjadi penyebab kelangkaan LPG di Kalimantan Barat. Terakhir dalam razia gabungan, kemarin (4/8), Pemkot Pontianak dan Pertamina mendapati satu rumah makan di kawasan Jalan Panglima Aim, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, kedapatan memiliki 25 tabung LPG 3 kilogram.

Sales Branch Manajer Pertamina Wilayah I Kalbar, Farid Akbar mengatakan penyimpangan ini sudah beberapa kali ditemukan dalam berbagai operasi razia. Pihaknya berharap digencarkannya razia bisa membuar pelaku usaha yang tadinya masih menggunakan LPG subsidi, secara bertahap mulai pindah menggunakan LPG nonsubsidi, seperti Bright Gas 5,5 kilogram ke atas. “Hal itu, dibuktikan dengan meningkatnya permintaan LPG nonsubsidi, dibanding sebelum gencarnya dilakukan razia oleh tim gabungan ini,” ujarnya.

Menurut dia, dengan masih banyaknya para pelaku usaha yang menggunakan LPG subsidi maka berdampak pada berkurannya jatah untuk masyarakat tidak mampu. Dia menegaskan LPG subsidi adalah untuk orang miskin dan para pelaku usaha mikro.  Sementara, bagi pelaku usaha dan Horeka yang masih menggunakan LPG tiga kilogram itu, akan dilakukan pembinaan agar berpindah kepada LPG nonsubsidi, seperti Bright Gas 5,5 kilogram ke atas, katanya.

“Kami akan memberikan fasilitas kepada pelaku usaha untuk program trade in yg dijalankan pertamina, yaitu menukarkan dua tabung tiga kilogram menjadi satu tabung Bright Gas 5,5 kilogram tanpa biaya, atau cuma ditambah biaya isi ulang saja,” ujar dia.

Sementara itu, Kasi pembinaan dan Penyuluhan Satpol PP Kota Pontianak, Muhamad Ishak di Pontianak, todal hanyapada hari Selasa kemarin saja, dari hasil razia gabungan pihaknya berhasil menyita sebanyak 48 LPG subsidi yang masih digunakan oleh pihak pengelola rumah makan warung kopi disepanjang Jalan Panglima Aim, Kecamatan Pontianak Timur, dan Jalan 28 Oktober, Kecamatan Pontianak Utara.

“Tapi yang paling mengejutkan tadi, ada satu rumah makan kami temukan sebanyak 25 tabung LPG subsidi. Ini haknya masyarakat yang tak mampu, malah digunakan oleh pelaku usaha yang omzetnya sudah ratusan juta per tahunnya,” ungkap Ishak.

Dia menambahkan, penertiban ini dilakukan sesuai dengan Permen ESDM No. 26 tahun 2018 dan Perda Ketertiban Umum No. 11 tahun 2019, yang mengatur usaha yang memiliki omzet di atas Rp50 juta dilarang menggunakan LPG subsidi. “Bahkan pelaku usaha itu bisa diberikan sanksi denda Rp500 ribu, tetapi untuk sementara waktu kami masih melakukan pembinaan, kepada pelaku usaha yang masih menggunakan LPG tiga kilogram untuk segera menukarnya dengan tabung LPG nonsubsidi,” katanya. (ars)

error: Content is protected !!