Sektor Pertanian Mesti Antisipasi Perubahan iklim

KEBAKARAN LAHAN: Kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu di Kecamatan Ketungau Hulu diabadikan oleh petugas patroli yang saat itu sedang berada di lapangan.POLRES SINTANG FOR PONTIANAK POST

Stasiun Klimatologi Keluarkan Peringatan Dini

PONTIANAK – Stasiun Klimatologi BMKG Kalimantan Barat mengeluarkan peringatan dini kekeringan meterologis yang akan terjadi di provinsi ini. Selain berdampak pada semakin berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sektor pertanian diperkirakan juga akan berdampak.

Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Kalimantan Barat, Syafrinal, mengatakan, diperlukan kewaspadaan terkait ancaman bencana kekeringan meteorologis. “Data HTH (Hari tanpa hujan) ingga update 20 September 2019 menunjukkan bahwa secara umum wilayah di Kalimantan Barat mengalami deret hari kering lebih dari 20 hari hingga lebih dari 30 hari,” ungkap dia, Sabtu (21/9).

Dia bilang, prakiraan peluang curah hujan menunjukkan bahwa beberapa daerah diperkirakan akan mengalami curah hujan sangat rendah atau kurang dari 20 mm/dasarian, dengan peluang lebih dari 70 persen. Kondisi tersebut, kata dia, telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan peringatan dini ini.

“Kondisi ini akan berdampak pada sektor pertanian dengan sistem tadah hujan, serta berdampak pada meningkatnya potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” tutur dia.

Jimmy Wilopo, Manager Program Perubahan Iklim Solidaridad, mengungkapkan, perubahan iklim memang akan berdampak pada masyarakatnya yang bergantung pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan untuk sumber penghidupannya. Tak terkecuali bagi Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, kata dia, yang saat ini masih mengandalkan ketiga sektor tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pangannya.

“Hal inilah yang menjadi salah satu konsen Solidaridad Indonesia, yang saat ini tengah merealisasikan program di Kalbar,” ungkap dia.

Sebagai langkah awal, tutur dia, pihaknya berupaya untuk mengindentifikasi berbagai tantangan dan dampak perubahan iklim bagi sector pertanian, kehutanan, dan perikanan. Langkah awal tersebut, diharapkan dapat menjadi pijakan yayasan ini, dalam merancang program perubahan iklim di provinsi ini, supaya bisa terarah dan focus pada tujuan yang ingin dicapai.

“Dengan mengindentifikasi tantangan, dampak, dan risiko (perubahan iklim), harapannya agar program perubahan iklim yang akan kami buat bisa terarah, serta lebih fokus terhadap kegiatan yang cocok untuk diimplementasikan,” ungkap dia, kemarin, di Pontianak.

Pihaknya dalam hal ini berupaya untuk menciptakan kesadaran akan perubahan iklim dan memperbaiki rantai pasokan yang mengarah kepada keberlanjutan dan manfaat bagi semua kalangan. Di Kalbar, dikatakan dia, saat ini ada tujuh kabupaten yang menjadi wilayah program Solidaridad, yakni Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, Sanggau, Bengkayang, Mempawah, dan Landak. Solidaridad bersama pihak-pihak terkait, menurutnya akan berupaya untuk menjawab tantangan perubahan iklim, baik berupa mitigasi atau adaptasi, melalui peningkatan kapasitas masyarakat petani, sehingga  mampu beradaptasi dengan iklim. Dengan kemampuan adaptasi tersebut, harapan dia, akan terwujud pertanian Kalbar yang berkelanjutan.

Pertanian berkelanjutan, menurutnya, tidak lepas dari isu lingkungan dan ekonomi. Masyarakat tani yang bermigrasi dari satu komoditas ke komoditas lain, kata dia, tidak lain karena dorongan ekonomi. “Semua hal ini perlu dibarengi, yang mana sehingga aspek ekonomi dan lingkungan harus selaras,” pungkas dia.

Sementar itu, belum lama ini, Gusti Muhammad Hatta, Mantan Menteri Lingkungan Hidup era Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan, praktik pertanian yang selama ini diterapkan masih kurang ramah terhadap lingkungan. Hal ini terjadi lantaran pengetahuan petani yang masih terbatas, sehingga berakibat pada kurang maksimalnya produksi. Dalam menggenjot produksi ini, kata dia, tidak sedikit yang membuka lahan hutan.

“Kalau hutannya berkurang, maka  gas rumah kaca akan naik terus,” kata dia, di Pontianak.

Karena itulah, menurutnya, para petani membutuhkan pendampingan dari berbagai pihak. Bila mereka telah mampu menerapkan pertanian yang menerapkan prinsip keberlanjutan, kata dia, sementara produksinya juga maksimal, maka defortasi dapat ditekan. “Kalau petani sudah menerapkan good agricultural practice, dan mendapatkan produksi yang bagus, mereka mungkin berpikir tidak perlu membuka lahan baru,” pungkas dia. (sti)

error: Content is protected !!