Selamat Hari Pendidikan Nasional

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST

HARI ini, 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari yang mengacu kelahiran tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, 2 Mei 1889. Penatapan Hari Pendidikan Nasional itu sendiri disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959.

Dalam sejarahnya, seperti diceritakan dalam situs sejarahlengkap.com, Ki Hadjar Dewantara digambarkan sebagai orang yang berperan penting dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Ia mendirikan Perguruan Taman Siswa yang menjadi tempat bagi penduduk pribumi biasa untuk dapat menikmati pendidikan yang sama dengan orang-orang dari kasta yang lebih tinggi. Hal ini karena pada masa penjajahan Belanda, pendidikan adalah hal yang sangat langka dan hanya untuk orang terpandang (keluarga priyayi) dan orang asli Belanda.

Dilansir dari situs kemdikbud.go.id, saat negara ini terbentuk, Presiden Soekarno pun menunjuk Ki Hadjar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan yang saat awal berdirinya bernama Menteri Pengajaran. Pada Kabinet Syahrir I, Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Mulia. Mr. Mulia melakukan berbagai langkah seperti meneruskan kebijakan menteri sebelumnya di bidang kurikulum berwawasan kebangsaan, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta menambah jumlah pengajar.

Pada Kabinet Syahrir II, Menteri Pengajaran dijabat Muhammad Sjafei sampai tanggal 2 Oktober 1946. Selanjutnya Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Soewandi hingga 27 Juni 1947. Pada era kepemimpinan Mr. Soewandi ini terbentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai Ki Hadjar Dewantara. Panitia ini bertujuan meletakkan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru.

Kemudian pada era Demokrasi Liberal (1951 – 1959), telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Kabinet Natsir yang terbentuk tanggal 6 September 1950, menunjuk Dr. Bahder Johan sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K). Mulai bulan April 1951 Kabinet Natsir digantikan Kabinet Sukiman yang menunjuk Mr. Wongsonegoro sebagai Menteri PP dan K. Selanjutnya Dr. Bahder Johan menjabat Menteri PP dan K sekali lagi, kemudian digantikan Mr. Mohammad Yamin, RM. Soewandi, Ki Sarino Mangunpranoto, dan Prof. Dr. Prijono. Pada periode ini, kebijakan pendidikan merupakan kelanjutan kebijakan menteri periode sebelumnya. Yang menonjol pada era ini adalah lahirnya payung hukum legal formal di bidang pendidikan yaitu Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950.

Pada era Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966), dalam Kabinet Kerja I, 10 Juli 1959 – 18 Februari 1960, status kementerian diubah menjadi menteri muda. Kementerian yang mengurusi pendidikan dibagi menjadi tiga menteri muda. Menteri Muda Bidang Sosial Kulturil dipegang Dr. Prijono, Menteri Muda PP dan K dipegang Sudibjo, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat dipegang Sujono.

Di zaman Orde Baru (1966 – 1998), cukup banyak kebijakan di bidang pendidikan dan beragam, mengingat orde ini memegang kekuasaan cukup lama yaitu 32 tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan, dan lain-lain. Pada era ini tepatnya tahun 1978 tahun ajaran baru digeser ke bulan Juni. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat pada era Orde Baru tersebut. Menteri pendidikan dan kebudayaan di era Orde Baru antara lain Dr. Daud Joesoef, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, Prof. Dr. Faud Hassan, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, dan Prof. Dr. Wiranto Aris Munandar

Di era Reformasi (1998 – 2011), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional dengan menunjuk Dr. Yahya Muhaimin sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Pada tahun 2001 MPR menurunkan Presiden Abdurrahman Wahid dalam Sidang Istimewa MPR dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden. Di era pemerintahan Presiden Megawati, Mendiknas dijabat Prof. Drs. A. Malik Fadjar, M.Sc. Pemilihan Umum 2004 dan 2009 rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung. Pada dua pemilu tersebut Susilo Bambang Yudhoyono berhasil terpilih menjadi presiden. Selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mendiknas dijabat Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA. Dan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh.

Pada tahun 2011 istilah departemen diganti menjadi kementerian dan pada tahun 2012 bidang pendidikan dan kebudayaan disatukan kembali menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan pendidikan di era reformasi antara lain perubahan IKIP menjadi universitas, reformasi undang-undang pendidikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Ujian Nasional (UN), sertifikasi guru dan dosen, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pendidikan karakter, dan lain-lain.

Sementara di Kalimantan Barat (Kalbar), sebagaimana digambarkan dalam situs dikbud.kalbarprov.go.id, Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar  terjadi bersamaan  dengan  digulirkannya  Era  Otonomi  daerah, sebagai  respons  terhadap  proses  reformasi yang terjadi pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22  Tahun  1999  Pasal  11  bidang  pendidikan  dan  kebudayaan merupakan   salah   satu   bidang   pemerintahan   yang   wajib   dilaksanakan   oleh   daerah kabupaten dan daerah  kota. Namun berdasarkan pasal 9 ayat 2, kewajiban tersebut tidak atau    belum    dapat    dilaksanakan    daerah    kabupaten    dan    daerah    kota. Karena    itu berdasarkan undang-undang tersebut, maka  Pemerintah  Provinsi Kalbar membentuk  perangkat  daerah  yang  disebut  Dinas  Pendidikan  sebagai  unsur  pelaksana  Pemerintah  Provinsi Kalbar dalam bidang   pendidikan.  Dinas   ini   dipimpin   oleh   seorang   kepala   dinas   pendidikan   yang diangkat oleh Gubernur. Kepala Dinas Pendidikan bertanggung  kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sebelum di berlakukannya otonomi daerah, dinas ini secara administrasi masih bersifat vertikal dengan nama Kantor Wilayah Departemen  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia. Dinas  Pendidikan  Provinsi Kalbar sendiri merupakan penggabungan dari Kantor Wilayah Depertemen Pendidikan Nasional Kalbar yang berkantor di Jalan Sutan Syahrir dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat yang berkantor di Jalan D.A Hadi. Dengan  kesepakatan, maka  Kantor  Dinas  Pendidikan  Provinsi Kalbar ditetapkan di Jalan Sutan Syahrir.  Saat ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar dijabat Sugeng Haryadi. (berbagai sumber)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!