Selewengkan Dana ADD, ASN di Landak Ditahan

PONTIANAK- Kejaksaan Tinggi Kalbar menahan seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial SSK, dari lingkungan Pemkab Landak atas dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.193.228.500.

SSK merupakan merupakan Kasi Anggaran Pemerintah Desa pada Bidang Keuangan Aset Pemerintah Desa di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah desa (Dinsos PM Pemdes) kabupaten Landak.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyhudi mengatakan, berdasarkan tim Penuntut Umum Kejati Kalbar, pihaknya terpaksa melakukan penahanan terhadap tersangka SSK untuk kepentingan penyidikan dan proses hukum terhadap perkara tersebut.

“Saat ini yang bersangkutan ditahan di Rutan Pontianak,” ujarnya, Kamis (2/9)

Dikatakan Masyhudi, tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan Penginputan Data Sistem Keuangan Dana Desa (SISKEUDES) Tahun Anggaran 2017 dengan kerugian negara sebesar Rp. 1.193.228.500.

Dalam melancarkan aksinya, tersangka menggunakan modus operandi dengan menyusun metode SK Bupati tentang Tim Pengajar dan Operator Sistem Keuangan Desa Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 dengan tujuan untuk mendapatkan Honorarium Pengajar/Narasumber dari APBDesa Perubahan TA 2017, tanpa memperhatikan batasan kewenangan Bupati dalam pengelolaan keuangan desa dan Surat Mendagri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 Nopember 2015 kepada Gubernur/Walikota/Bupati se-Indonesia, yang isinya meminta Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk memberikan dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing guna melaksanakan sosialisasi ataupun bimbingan teknis bagi Aparatur Pemerintahan Desa.

Tersangka juga memerintahkan setiap desa untuk mengalokasikan anggaran kegiatan penginputan data Seskeudes yang didalamnya terdapat komponen biaya Honorarium Tim Pengajar/Narasumber pada APBDesa Perubahan TA 2017 yang bersumber dari ADD, meskipun SK Bupati Landak tentang Penetapan Besaran Tambahan ADD yang bersumber dari Perubahan APBD Kabupaten Landak TA 2017 dan Perubahan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa TA 2017 pada 156 desa se Kabupaten Landak belum ditetapkan.

Selain itu, lanjut Masyhudi, tersangka juga melaksanakan metode pengajaran tidak mengacu pada KAK Kegiatan Penginputan Data Seskeudes yaitu menggunakan metode privat (tatap muka per desa), melainkan dengan metode bimbingan per kelas untuk semua desa dalam satu kecamatan.

Tersangka mendandatangani bukti pertanggungjawaban dan menerima uang Honorarium Tim Pengajar/Narasumber Kegiatan yang tidak sesuai dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.

Dalam kegiatan itu, tersangka memotong pembayaran uang honorarium dari empat orang Tim Pengajar/Narasumber yang digunakan untuk kepentingan pribadi

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait dengan Penyalahgunaan Anggaran Alokasi Dana Desa Untuk Kegiatan Penginputan Data Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Badan Pemeriksa Keuangan negera terdapat penyimpangan-penyimpangan antara lain Penyimpangan dalam Penggunaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp 1.193.228.500,00.

“Dari total kerugian tersebut, uang yang dinikmati tersangka sebesar Rp.644.740.000,00,” bebernya.

Atas perbuatannya, tersnagka dijerat pasal 2 UU RI nomor 20 tahun 2001 yang diancam dengan tindak pidana yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 Miliar subsidair Pasal 3 UU Tipikor.

“Tersangka ditahan selama 20 hari kedepan dan Perkara tersebut akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Pontianak untuk menjalani dari proses peradilan,” katanya.

“semoga penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada orang lain untuk tidak mencoba-coba melakukan korupsi, disamping alasan obyektif jaksa yaitu tersangka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana,” sambung Masyhudi. (arf)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!