Sepakat Bangun Kembali Wamena

wamena

Anggota Bhayangkari Polres Jayawijaya, Karolina Suparman, menyuapi salah satu anak pengungsi di Kodim 1702 Jayawijaya, Wamena, Papua, Selasa (9/10/19). Ratusan pengungsi masih bertahan di Kodim Jayawijaya. FOTO: HENDRA EKA

Berharap Pembunuh dan Perusuh Dihukum Berat

WAMENA – Dua pekan pasca kerusuhan, rombongan pejabat dari Jakarta berkunjung ke Wamena, Jayawijaya, Papua. Tiba kemarin siang (8/10), mereka langsung meninjau lokasi terdampak kerusuhan di Distrik Wouma. Lalu berdialog dengan pengungsi, masyarakat lokal, dan tokoh warga. Hasilnya, semua sepakat membangun kembali Wamena. Masyarakat yang sudah keluar bakal difasilitasi untuk kembali.

”Iya, pasti. Pasti difasilitasi. Masyarakat yang ingin kembali ke kehidupan semula di Wamena akan difasilitasi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Pemerintah akan menyediakan pesawat Hercules untuk mengangkut warga yang ingin kembali ke ibu kota Jayawijaya itu. Menurut Wiranto, semangat kebersamaan antara masyarakat pendatang dan masyarakat asli Wamena sudah baik. Mereka sama-sama ingin membangun Wamena. Bahkan secara terbuka mengajak masyarakat yang telanjur keluar untuk segera kembali.

”Itu saya pikir akan terjadi secepatnya. Selama kita bisa segera memulihkan keamanan di sini. Selama jaminan keamanan secara fisik terlihat,” beber mantan panglima ABRI tersebut.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, kerusakan di Wamena akan sepenuhnya ditanggung pemerintah. Kemarin dia mengaku sudah diperintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan rehabilitasi fisik bangunan yang rusak.

Basuki menjelaskan, tim Kemen PUPR sudah ada di lokasi untuk melakukan verifikasi lapangan. Hasilnya, ada 44 bangunan pemerintahan dan fasilitas publik yang rusak. ”Ada sepuluh kantor pemerintah yang rusak berat. Rusak ringan ada 34, (terdiri atas, Red) 8 kantor dan 26 sarana pendidikan,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Selain itu, 165 rumah warga dan 450 ruko ikut dirusak.

Terkait target penyelesaian rehabilitasi, menurut Basuki, saat ini sedang dilakukan pembersihan puing-puing. Dalam hitungannya, pembersihan dapat tuntas dalam dua pekan. Jika sudah klir, rehabilitasi bangunan langsung dilakukan. Agar prosesnya cepat, Kemen PUPR akan menggandeng TNI dalam pembangunan.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjelaskan, ketersediaan anggaran untuk rehabilitasi Wamena tidak terkendala. Dalam waktu dekat, pihaknya menggelontorkan dana Rp 474,4 miliar. ”Dana saya kira relatif. Saya laporkan kepada Bapak Presiden sudah cukup dan kami akan support,” terangnya.

Meski demikian, kunjungan Wiranto dan rombongan kemarin juga menyisakan kekecewaan. Sebagai perwakilan korban, Titus Tangkep menegaskan, pertemuan dengan Wiranto dan pejabat pemerintah pusat lainnya tidak membawa banyak dampak. Sebab, ada pembatasan dalam tatap muka yang dilakukan. ”Padahal, perwakilan-perwakilan yang dikasih undangan mau bicara. Itu kekecewaan kami,” ungkapnya.

Titus mengakui, memang ada permintaan supaya pemerintah mengajak masyarakat yang keluar Wamena kembali. Namun, bukan hanya itu yang mereka perlukan. Kepastian dan kejelasan hukum terhadap para pelaku kerusuhan di Wamena juga mereka tuntut. ”Bagaimana kami seperti babi dibakar. Tidak ada hak asasi manusia,” sesalnya. Dia berharap Wiranto bersama Kapolri, panglima TNI, dan rombongan membaca dokumen yang dia serahkan.

Pria asal Tana Toraja tersebut ingin dokumen itu juga sampai kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. ”Supaya kami, pendatang, hak asasi kami dihargai. Jangan hak asasi kami dikubur begitu saja,” cetus Titus. ”Begitu mayatnya dikubur, haknya juga dikubur. Tidak diperhatikan,” tambahnya. Untuk itu, dia meminta aparat keamanan menindak pelaku kerusuhan.

Pada bagian lain, Ketua FKUB Jayawijaya Esmon Walilo menyampaikan, seluruh masyarakat pendatang punya hak sama untuk hidup di Wamena. Serupa dengan masyarakat asli Wamena yang punya hak tinggal di mana pun di seluruh wilayah Indonesia. ”Kami tidak pernah usir saudara-saudara pendatang,” ucapnya. Dia berharap besar masyarakat pendatang yang sudah keluar Wamena segera kembali.

Bukan hanya Wamena yang menjadi perhatian pemerintah. Bantuan sosial juga dikirimkan untuk pengungsi korban konflik bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat mengatakan, bantuan untuk Nduga terbagi atas tiga tahap.

Tahap pertama berupa logistik, makanan, dan beras senilai Rp 2,5 miliar. Disusul tahap kedua yang terdiri atas paket perlengkapan sekolah, perlengkapan bermain anak, perlengkapan belajar anak, perlengkapan olahraga, serta perlengkapan kelompok rentan lansia dan berkebutuhan khusus. Nilai totalnya Rp 740.449.000.

Sedangkan bantuan tahap ketiga senilai Rp 419.192.985 terdiri atas beras, makanan tambahan (ikan teri, garam, biskuit, susu), dan paket logistik (lauk pauk, makanan siap saji, sandang, makanan anak). ”Mereka menyampaikan, bantuan yang mendesak saat ini adalah beras,” ucapnya.

Harry mengungkapkan, bantuan tersebut akan didistribusikan ke sejumlah titik pengungsian, yakni wilayah Mbua, Yigi, Mapenduma, Wamena, Lanny Jaya, dan Mimika. ”Sambil penyaluran bantuan tahap ketiga ini, bantuan tahap keempat untuk warga Nduga juga siap disalurkan,” terangnya.

Kemensos juga menyiapkan layanan dukungan psikososial. Layanan itu diharapkan bisa mengurangi trauma yang dirasakan para pengungsi. Seperti diketahui, konflik sosial di Kabupaten Nduga terjadi pada 1 Desember 2018 antara TNI-Polri dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Yal, Kabupaten Nduga. Akibat konflik tersebut, warga di Distrik Mbua, Yal, Yigi, Mapenduma, Nikuri, dan Mbulmu Yalma mengungsi. (far/syn/mia/c9/oni)

Read Previous

Jamalong Wasit Takraw Internasional Raih Penghargaan Dari Kemenpora

Read Next

Praveen Jordan Bisa Dicoret dari Skuad SEA Games

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *