Serapan Anggaran PU Tinggi Dibanding OPD Lain

Subhan Nur, Ketua Komisi IV DPRD Kalbar

92 Persen Lebih Sampai Akhir Tahun 2020

PONTIANAK–Komisi IV DPRD Kalbar memuji kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman (Perkim) dengan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat untuk
tahun anggaran 2020 di tengah Pagebluk Covid-19. Serapan anggarannya tertinggi, di
antara OPD (Organisasi Perangkatr Daerah) lain. “Melebihi instasi lain. Dua dinas ini saja
serapan anggarannya berada di atas 92 persen. Ini cukup bagus dan luar biasa,” ungkap
Subhan, Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Kamis (21/1).

Menurut dia sebelumnya Komisi IV DPRD Kalbar cukup pesimis dengan dua dinas yang
bergerak di bidang infrastruktur ini. Sebab serapan anggarannya boleh dibilang rendah.
Gambarannya terlihat sejak memasuki triwulan 1, 2 hingga triwulan 3. Namun setelah
triwulan 4 berjalan, terjadi kejutan penyerapan anggaran. “Ini pantas diberikan apresiasi,”
ucapnya.

Meskipun memberikan pujian, Komisi IV DPRD Kalbar juga berharap untuk tahun
anggaran 2021, tidak ada lagi serapan anggaran rendah pada triwulan 2 atau 3. Subhan
meminta tidak ada lagi menumpuk pelaksanaan pekerjaan fisik di triwulan 4.

Sementara untuk APBD Perubahan 2021 mendatang, diharapkan tidak ada pekerjaan yang
sifatnya dalam bbentuk fisik. “Waktunya terlampau pendek. Kasihan yang bekerja.
Bayangkan dalam waktu 1-2 bulan harus menuntaskan pekerjaan dan adminitrasi. Kasihan
staf dan pegawai termasuk penyedia jasa,” ucapnya.

Politisi Nasdem Kalbar ini meminta asfek perencanaan tahun 2021 sudah harus dilakukan
pada awal-awal tahun. Sebab bagaimanapun, ke depan bakalan menjadi asfek penilain
terhadap laporan pertanggungjawaban apabila telat serapan anggarannya. “Bisa menejadi
penilaian fraksi-fraksi di DPRD Kalbar,” ujarnya.

Diapun meminta tahun 2021 mendatang, tidak ada lagi pekerjaan fisik dikerjakan mepet
masa tutup anggaran yakni akhir tahun. Komisi IV DPRD Kalbar jelas menilai pada asfek
real dan realita, ketika nantinya serapan selalu terlambat. “Makanya evaluasi tahun 2021
perlu dilakukan. Untuk memperbaiki sistem serapan anggaran,” usul Subhan.

Secara keseluruhan anggota DPRD Kalbar dari Dapil Sambas ini juga mengkritisi bahwa
serapan anggaran secara keseluruhan untuk OPD hanya tercatat prosentasenya mencapai
73 persen lebih saja. Boleh dibilang serapannyakecil dengan menyisakan Silfa cukup tinggi
sekitar 26 persen lebih. “Mungkin kaitannya dengan Pagebluk Covid-19,” tuturnya.(den)

error: Content is protected !!