Siap Temui Presiden Bahas Kapuas Raya

PETA LOKASI : Gubernur Kalbar Sutarmidji menunjukkan peta lokasi rencana pembangunan kantor gubernur dan kantor DPRD Provinsi Kapuas Raya.HUMPRO KALBAR FOR PONTIANAK POST

Sutarmidji Bakal Ajak DPRD Baru

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji akan memohon izin menghadap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) khusus untuk membicarakan tentang pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kapuas Raya. Masalah Kapuas Raya ini sengaja tidak dibicarakan saat kunjungan kerja presiden ke Kalbar beberapa waktu lalu.

Hal ini karena Sutarmidji merasa perlu ada waktu khusus membahas hal tersebut bersama presiden. Alasan lain adalah karena ia juga berencana mengajak para bupati dan pimpinan DPRD Kalbar yang baru, termasuk ketua DPRD dari seluruh daerah yang menjadi bagian Provinsi Kapuas Raya.

Seperti diketahui, anggota DPRD Kalbar terpilih baru akan dilantik pada akhir September nanti.

“Menghadap beliau, kami akan bicara tentang (Kapuas Raya) ini supaya perjuangan itu jelas,” ungkap pria yang akrab disapa Midji ini.

Selain menghadap presiden, Midji juga berupaya memainkan perannya sebagai gubernur agar provinsi pecahan Kalbar tersebut bisa segera terealisasi. Untuk lokasi pembangunan kantor gubernur dan kantor DPRD Kapuas Raya, sudah ada dua alternatif lahan. FS (Feasibility Study) dan DED (Detail Engineering Design) pembangunannya sudah selesai dibuat. Direncanakan tahun depan pembangunan fisiknya akan dimulai. Orang nomor satu di Kalbar itu memperkirakan dalam tempo tiga tahun, pembangunan gedung kantor bisa selesai.

“Nah, kalau selesai kemudian diikuti dengan terbentuknya Provinsi Kapuas Raya, insyallah kami tidak repot lagi, kan begitu,” katanya. Pernyataan ini sekaligus menjawab keraguan banyak pihak tentang ketersediaan modal awal untuk membentuk provinsi baru itu. Makanya, Pemprov Kalbar langsung mempersiapkan dengan membangun kawasan perkantoran.

Pemprov menurutnya sudah memiliki lahan yang cukup luas di Kabupaten Sintang dan siap digunakan. Adapula masyarakat yang sudah siap memberikan lahan cukup luas, yakni sekitar delapan hektare di daerah strategis. Syaratnya, masyarakat tersebut hanya meminta sekolah yang ada di kawasan itu dipindahkan. “Saya pikir oke, paling (pemindahan sekolah) Rp20-30 miliar, tapi dapat delapan hektare,” ucapnya.

Ia lantas menghitung besarnya anggaran yang diperlukan jika pemprov harus membeli lahan tersebut. Semisal harga per meternya Rp500 ribu, artinya butuh anggaran sekitar Rp40 miliar untuk pembebasan lahan. “Jadi masih inilah (murah), bahkan di situ tanah sudah lebih dari Rp100 ribu (per meter),” terangnya.

Kawasan tersebut dinilai cukup strategis yakni dekat dengan Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi dan Sintang. Terkecuali untuk ke Kabupaten Kapuas Hulu jaraknya relatif jauh. “Tapi ndak berapa jauh juga sih, beda 10-20 menit saja. Nah, itu sudah (bagus),” tambahnya.

Kemudian ia juga menjawab komentar beberapa pihak yang mempertanyakan mengapa gubernur berani membangun dulu, sementara belum ada kepastian apakah Kalbar bisa dimekarkan atau tidak. Menurut Midji, pemerintah daerah tetap perlu mempersiapkan. Pasalnya, jika nanti sewaktu-waktu pemerintah pusat membuka keran pemekaran maka daerah akan kesulitan jika segala sesuatunya belum disiapkan terlebih dahulu.

“Salah satu tuntutan Irian (Papua) kan minta supaya ada pemekaran provinsi. Nah, kalau provinsi, saya rasa rasional pemekarannya. Dalam waktu dekat ini rasional. Saya akan sampaikan itu (ke presiden). Kami siapkan semua,” paparnya.

Ia yakin untuk DOB provinsi bakal lebih cepat diwujudkan. Harapannya dalam periode jabatannya bersama Ria Norsan bakal ada titik terang mengenai masalah ini. Kapuas Raya bisa terbentuk.
Kalaupun butuh anggaran untuk persiapan pembentukan Kapuas Raya selama tiga tahun, pemprov juga siap mengalokasikannya. Untuk urusan pegawai, ia meyakinkan bahwa masalah ini juga tak perlu dikhawatirkan.

“Itu tidak ada masalah. Tapi masyarakat, memang sih ini janji (saya), bukan berarti (saya) membentuk, tapi memperjuangkan terbentuknya Kapuas Raya. Masalahnya ini bukan pada tataran kewenangan gubernur, tapi kami berjuang, mudah-mudahan disetujui oleh pusat,” pungkasnya.(bar)

Read Previous

Stand RSUD Soedarso Diserbu Pengunjung

Read Next

Gelar Pekan Raya Buah pada 29 September – 6 Oktober

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *