Siapkan Pemekaran Kecamatan, Komisi A DPRD dan DPMPD Landak Bahas Penataan Desa

Ketua Komisi A DPRD Landak memimpin rapat bersama DPMPD Landak, Selasa (22/9). foto MC DPRD Landak for Pontianak Post

NGABANG – Pemkab dan DPRD Landak tengah menyiapkan rencana penataan dan pemekaran sejumlah kecamatan. Secara bertahap akan dilaksanakan pemekaran dari tingkat dusun dan desa.

Komisi A DPRD Landak pun menggelar rapat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak terkait penataan Desa dan pemekaran Desa di Kabupaten Landak program kerja DPRD Landak Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2021, Selasa (22/9).

Ketua Komisi A DPRD Landak, Cahyatanus menerangkan, sebelum melakukan pemekaran desa maka terlebih dahulu dilakukan pemekaran dusun. Apalagi terdapat desa yang memiliki jumlah dusun lebih dan dinyatakan layak dimekarkan. Sehingga, perlu dilakukan penataan.

“Ada beberapa desa yang dusunnya melebihi, hal ini perlu disesuaikan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 1 Tahun 2017 tentang penataan desa bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Demikian juga dengan pemekaran kecamatan maka tetap sesuai dalam Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018,” paparnya.

Ia mengatakan penataan dan pemekaran desa bertujuan untuk memekarkan kecamatan.

“Nantinya, juga memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Nikolaus menyampaikan hal senada. Terkait Penataan Desa dan Pemekaran Desa di Kabupaten Landak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa.

Hasil rapat, menurutnya telah memutuskan bahwa pihak Eksekutif diminta untuk melakukan pendataan dalam rangka pemekaran dusun, desa dan kecamatan yang di Kabupaten Landak.

“Dan kita juga akan mengambil beberapa contoh data desa yang nantinya kita kaji laik atau tidaknya dimekarkan. Kemudian nanti juga kita akan membentuk tim secara khusus untuk menangani hal ini,” kata Nikolaus.

Sementara itu, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk melakukan pemekaran dusun, desa dan kecamatan ini.

“Dan mengenai mekanisme-mekanisme yang akan di sepakati akan dijadikan rencana kerja bersama karna secara teknis yang menangani adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi tetapi secara lintas sektoral ini merupakan kerja tim,” jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Mardimo.

Mardimo juga berharap dengan adanya tim yang dibentuk secara khusus tersebut dapat bekerja dengan maksimal.

“Mudah-mudahan setelah kita pelajari dan amati nantinya dalam waktu dekat sudah dapat kita peroleh hasil nya yang nantinya akan kita sampaikan kepada pimpinan dewan dan Bupati,” tutup Mardimo. (mif/MC DPRD Landak)

error: Content is protected !!