Siapkan Pergub Sanksi Pembakar Lahan

CEK: Gubernur Kalbar Sutarmidji didampingi Kapolda, Pangdam dan Tenaga Ahli BNPB meninjau sarana prasarana yang akan digunakan dalam penanggulangan Karhutla Tahun 2019, Selasa (23/7). HUMPRO KALBAR FOR PONTIANAK POST

perizinan tidak boleh diberikan di kawasan yang memanfaatkan lahan dengan membakar. Izinnya tidak akan kami urus, tidak akan kami layani, bahkan kalau yang sudah ada akan kami bekukan. Selama lima tahun tidak boleh dimanfaatkan

Sutarmidji

PONTIANAK – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi memulai program yang fokus pada upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Ada sebanyak 1.512 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD dan masyarakat yang disebar di 100 desa rawan karhutla.

Seluruh pesonel yang akan bertugas ini dilepas saat apel siaga darurat pencegahan dan pemadaman Karhutla Provinsi Kalbar 2019 di Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (23/7) pagi. Gubernur Kalbar Sutarmidji selaku inspektur upacara mengatakan, selama ini fokus penanganan Karhutla memang lebih kepada penegakan aturan. Yang artinya hal itu baru akan dilakukan setelah terjadi kebakaran.

Namun dengan program ini, cara tersebut akan diubah. Pemerintah dan pihak terkait lebih fokus pada upaya preventif. Dimana para personel siaga darurat ini akan ditempatkan di desa-desa yang rawan terjadi karhutla. “Saya berharap pasukan ini juga bisa mengedukasi masyarakat,” katanya usai apel siaga digelar.

Edukasi yang diberikan bisa dalam bentuk memberikan pemahaman mengenai dampak dari terbakarnya lahan bagi masyarakat. Dari program yang dicanangkan BNPB ini, ia juga berharap ada tim evaluasi yang melihat temuan di lapangan. Sehingga ketika mungkin ada kearifan lokal di satu daerah yang bisa mencegah terjadinya karhutla, bisa dipergunakan pula untuk daerah lainnya.

Seperti dicontohkannya di salah satu daerah di Pontianak Utara yang 90 persen kawasannya adalah lahan gambut. Namun di sana hampir tidak terjadi kebakaran lahan karena sudah dipersiapkan kanal. “Nah kearifan lokal di daerah juga harus dilihat, sehingga bisa diterapkan di daerah lainnya,” pesannya.

Salah satu solusi yang menurutnya paling baik adalah dengan pembuatan sumur bor pada topografi tertentu. Harus memperhatikan ketinggian tanah. Karena ia melihat selama ini upaya pembuatan sumur bor oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) justru di kawasan cekungan. Hal tersebut menurutnya akan percuma.

Termasuk pula pembuatan sekat kanal yang lebih tinggi dari sumber air terendah. Akibatnya jika sungai terendah surut sementara kanalnya lebih tinggi, maka otomatis kanal akan kehabisan air. “Harusnya membuat sumur bor ke area paling tinggi,” katanya.

Selain upaya pencegahan, pihaknya juga akan memperkuat sanksi bagi para pembakar lahan. Seperti yang sudah ia lakukan saat masih menjabat Wali Kota Pontianak, bahwa pemilik lahan bertanggung jawab penuh terhadap lahan miliknya. Jika terbakar, baik disengaja atau pun tidak, tetap akan ada sanksi yang diberikan.

Untuk mempertegas hal tersebut orang nomor satu di kalbar itu bakal membuat Peraturan Gubernur (Pergub). Diperkirakan sudah bisa terealisasi pada Agustus mendatang. “Dibuat aturan segala perizinan tidak boleh diberikan di kawasan yang memanfaatkan lahan dengan membakar. Izinnya tidak akan kami urus, tidak akan kami layani, bahkan kalau yang sudah ada akan kami bekukan. Selama lima tahun tidak boleh dimanfaatkan,” pungkasnya.

Tenaga Ahli BNPB Mayor Jenderal TNI (Purn) Amrin menjelaskan, pihaknya menyerahkan pasukan sebanyak 1.512 orang di provinsi ini. Terdiri dari unsur TNI, Polri serta BPBD dan masyarakat setempat.

“Mereka ini akan mendampingi masyarakat, sesuai dengan tujuan kami, dalam rangka mengedukasi, memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat, untuk berada di depan dalam rangka pencegahan Karhutla,” ungkapnya.
Para personel yang ditempatkan di 100 desa rawan karhutla, akan tinggal bersama masyarakat di rumah-rumah penduduk. Dalam kurun waktu sekitar empat buan ke depan. “Waktunya kami prediksi empat bulan, namun kembali pada situasi, kalau sudah bagus mungkin tidak sampai, kalau situasi menghendaki lebih lama lagi kami perpanjang,” ujarnya.

Sementara itu Pakar Komunikasi dan Motivator Nasional Aqua Dwipayana yang memberikan pembekalan kepada seluruh personel, berpesan beberapa hal. Pertama yang paling mendasar adalah pendekatan yang digunakan harus humanis, tidak dengan senjata. “Kunci sukses satgas ini adalah di komunikasi, jika mereka betul-betul mau memahami komunikasi terutama kearifan lokal maka akan sukses,” ucapnya.

Satgas ini selama 24 jam dan dalam waktu tiga hingga empat bulan akan tinggal dirumah penduduk. Keseharian satgas ini akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga satgas ini bisa merasakan apa yang dirasakan oleh penduduk setempat. Dengan pendekatan komunikasi masing-masng personel akan mengajak masyarakat melakukan apa yang diinginkan. “Ajakannya adalah bagaimana bersama-sama mengatasi karhutla,” paparnya.

Pendekatan persuasif diutamakan, sekaligus menjelaskan dampak negatif dari karhutla. Kemudian satgas ini harus menunjukkan empati kepada masyarakat. Dengan hidup bersama, sehari-hari bersama masyarakat satgas akan merasakan apa yang dilakukan masyarakat.

“Jika ada yang mesti dibantu satgas jangan ragu untuk masyarakat. Sehingga masyarakat menganggap satgas adalah bagian dari dari keluarga mereka,” pungkasnya.(bar)

Read Previous

Polsek pun Dirazia

Read Next

Nuril: Amnesti Hadiah untuk Anak Saya

Tinggalkan Balasan

Most Popular