Sidang Gugatan dr Ismawan Melawan Pemkab Kapuas Hulu

SIDANG: Suasana sidang lanjutan gugatan dr Ismawan melawan Pemkab Kapuas Hulu, kemarin di PTUN Pontianak. ARIEF NUGROHO/PONTIANAKPOST

Ajukan Dua Saksi dan Bukti Tambahan SK Pemecatan Sekda

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak kembali menggelar sidang atas gugatan yang diajukan dr. Ismawan Adrianto melawan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, kemarin. Gugatan ini terkait sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada dr Ismawan yang berakibat pada penurunan pangkat dan golongan. Dalam sidang kali ini, dr. Ismawan didampingi penasihat hukumnya, Hadi Suratman mengajukan dua saksi dan beberapa bukti tambahan.

—-

ISMAWAN merupakan dokter umum yang bertugas di Puskesmas Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu sejak tahun 2016. Ia mendapat sanksi disiplin dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang ditandatangani bupati, karena dianggap tidak hadir selama 181 hari di tahun 2017.

Dua saksi yang dihadirkan penggugat adalah Andreas, seorang PNS di bagian Koordinator Pendidikan Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu dan Andriyawan Hudang, seorang tumenggung Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam kesaksiannya, Andreas menerangkan tentang peristiwa kecelakaan yang dialami oleh dr. Ismawan pada 3 Mei 2017.  Pada saat itu, kata Andreas, dr. Ismawan mengalami kecelakaan kendaraan bermotor yang mengakibatkan luka yang cukup parah pada bagian bahu dan benturan kepala bagian belakang, hingga terjadi pendarahan yang keluar dari telinga kirinya.

“Pak Dokter (dr. Ismawan Adrianto) mengalami kecelakaan. Bertabrakan dengan anak saya,” katanya. Andreas juga menyebutkan, setelah kecelakaan, dr. Ismawan dibawa ke Rumah Sakit Achmad Diponegoro Putussibau dan keesokan harinya dirujuk ke RS Antonius Pontianak untuk menjalani penanganan medis.

dr. Ismawan diagnosa mengalami trauma capitis sedang hingga berat serta dislokasi  atau fraktur clavicula sinistra. “Saya selalu menanyakan kondisi Pak Dokter selama dirawat di Pontianak. Kurang lebih ada dua bulan di Pontianak. Dari Mei hingga Juni 2017,” paparnya.

Setelah dua bulan menjalani perawatan di Pontianak, tambah Andreas, Ismawan kembali menjalani rawat jalan di Putussibau selama dua bulan.

“Setahu saya, beliau istirahat selama 4 bulan setelah kecelakaan. Hingga bulan September,” lanjutnya.

Saksi berikutnya yakni Andreawan Gudang, seorang tumenggung Kecamatan Bika, Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam kesaksiannya, Andriyawan menjelaskan terkait proses pengosongan rumah dinas dokter yang terletak di belakang Rumah Sakit Putussibau oleh Sekda Kapuas Hulu dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.  Ismawan diminta mengosongkan rumah dinasnya selang beberapa bulan setelah kecelakaan.

Selain menghadirkan dua orang saksi, Ismawan juga mengajukan bukti tambahan berupa surat, di antaranya daftar absensi, daftar pemeriksaan pasien dan SK Pemberhentian dengan Tidak Hormat Sekda Kabupaten Kapuas Hulu nomor 888/40/BKS/PM-B tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

SK tersebut berisi tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil atas nama  Muhammad Sukri dengan jabatan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2010 yang  ditandatangani Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir pada, 31 Desember 2018.

Menurut Ismawan, isi SK itu membuatnya heran. SK tersebut terhitung pada 31 Oktober 2010, namun baru ditandatangani pada 31 Desember 2018. “Anehnya, Juli 2018, beliau masih mengajak saya rapat koordinasi soal pengosongan rumah dinas. Ini yang membuat saya bertanya-tanya,” beber Ismawan.

Ditemui secara terpisah, tim penasihat hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu A Manaf mengatakan, dr. Ismawanto melanggar disiplin dengan jumlah ketidakhadiran sebanyak 181 hari selama tahun 2017. Akibat dari pelanggaran disiplin itu, Ismawan mendapat sanksi penurunan pangkat dan golongan dari golongan 3D menjadi 3C.

Menurutnya, sanksi yang diberikan kepada Ismawan tergolong ringan. Seharusnya, yang bersangkutan mendapat sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. “Sanksinya wajar dan tergolong ringan,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya, Ismawan Adrianto merupakan dokter kelahiran Semarang, Jawa Tengah. Ia mulai mengabdikan diri sebagai dokter PTT (pegawai tidak tetap) dari Departemen Kesehatan di kabupaten Kapuas Hulu sejak 2007.

Dua tahun menjadi dokter PTT di pedalaman, Ismawan pun mengikuti seleksi sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan di tahun 2009, ia dinyatakan lolos sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.

Tahun 2011, ia kemudian bertugas sebagai dokter umum di RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau hingga pertengahan 2016.

Selama bertugas di rumah sakit umum daerah itu, karirnya berjalan mulus. Tanpa hambatan. Namun satu per satu persoalan mulai muncul, saat ia dimutasi di Puskemas Bika pada tahun 2016.

Surat Keputusan mutasi yang dibuat dan ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Juni 2016, baru ia terima pada Juli 2016.

Setelah menerima surat mutasi itu dirinya justru mendapat surat teguran dari Plt Direktur rumah sakit,  karena dianggap tidak segera melaksanakan tugas ke Puskesmas Bika.

“Padahal saya bertugas di RSUD sampai akhir Juli 2016,” katanya.

Dua bulan setelah dimutasi ke Puskesmas Bika, kata Ismawan, muncul berbagai persoalan baru, mulai dari penarikan sarana dan prasarana, uang insentif hingga rumah dinas. Ia pun terusir dari rumah dinas yang selama ini ia tinggali bersama keluarganya.

Dia mengaku menerima surat pengusiran dari rumah dinas, dari Agustus 2017 hingga Mei 2018.
Ismawan tidak pernah lupa peristiwa itu. Ia harus angkat kaki dari rumah dinasnya. Pada 1 Agustus 2018, proses esekusi pertama, lalu disusul eksekusi pada 9 Agustus 2018 dan terakhir pada tanggal 10 Agustus 2018.

“Atap rumah sudah dilepas.  Katanya ini perintah Sekda,” terangnya.

Ismawan bersama keluarga akhirnya pindah ke rumah kontrakan di Gang Kampung Prajurit Putussibau.
Seminggu paskaeksekusi, seorang staf dari badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kabupaten Kapuas Hulu mengantar surat untuknya.  Dimana isi surat itu menyatakan menurunkan pangkat Ismawan dari III d menjadi III c selama 3 tahun, karena alasan absensi. Ismawan dianggap tidak masuk kerja selama 181 hari.

“Saya sudah mengabdi selama 12 tahun lebih,  kok baru sekarang ada masalah mengenai absensi. Kalau saya dianggap tidak kerja, siapa yang periksa pasien disana? Kalau saya dianggap tidak hadir, dan ada yang bisa memeriksa atau mengobati pasien di Puskesmas Bika?” katanya.

Melalui penasihat hukumnya Hadi Suratman, ia pun mendaftarakan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor 25/G/2019/PTUN. PTK. Dengan pihak tergugat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. (arf)

 

Read Previous

Midji Sampaikan Tiga Poin Pencegahan Karhutla

Read Next

Persikat Ketapang Gagal Lolos