Sinergi Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan

PONTIANAK-Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat menjadi persoalan penting. Dr. Masyhudi,SH,MH Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar menginisiasi kegiatan coffee morning bersama Forkopimda Provinsi Kalbar dan pengusaha,Kamis (8/4) untuk mengatasi karhutla di Kalbar.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 4 Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, pukul 08.30 WIB itu mengundang narasumber Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, Kapolda Kalbar Irjen Pol. Drs. R. Sigid Tri Hardjanto, S.H, M.Si dan Pangdam XII/Tpr yang diwakili Kasdam XII/Tpr Brigjen TNI Djaka Budhi Utama.

Sutarmidji, Gubernur Kalbar dalam sambutannya menjelaskan bahwa api dilahan gambut sangat sulit dipadamkan dan tidak mungkin kebakaran terjadi tanpa ada campur tangan manusia.

Menurutnya, acara yang di inisiasi oleh Kajati Kalbar ini sangat baik. Merupakan upaya pencegahan Karhutla di Kalbar yang harus di dukung.

“Kebakaran di Kalbar selalu terjadi di batas-batas pemukiman dan belum dilakukan penanaman atau kebanyakan lahan kosong. Kita menargetkan 85 persen diakhir 2023 bebas Karhutla,” harapnya.

Gubernur Kalbar, meminta partispasi dari pemilik lahan untuk membuka jalan-jalan baru. Pihaknya tidak melarang perusahaan memakai jalan negara, akan tetapi pemilik lahan harus ikut membantu perkembangan jalan demi kepentingan masyarakat.

“Saya tetap mendukung penegakkan hukum. Saya berharap tidak terjadi lagi untuk menjaga kesinambungan usaha perkebunan khususnya demi menjaga sinergitas antara pemilik lahan dengan masyarakat,” papar dia.

Kapolda Kalbar Irjen Pol. R. Sigid Tri Hardjanto menyampaikan yang utama adalah pencegahan bukan pemadaman. “Kita harus berpikir untuk mencegah jangan sampai ada api, sekecil apapun api harus dipadamkan,” paparnya.

Lebih lanjut, Kapolda Kalbar menegaskan infrastruktur dan pemantauan Karhutla harus sampai dengan tingkat bawah. Data Karhutla di Kalbar hampir 99 persen akibat perbuatan manusia.Semua pihak harus mencari solusi yang permanen.

Bersifat preventif jangan biarkan api membesar, kebijakan untuk membuka lahan sesuai dengan kearifan lokal harus dipahami syarat-syaratnya.
“Penegakkan hukum tanpa kompromi, jika tindakan preventif sudah kita lakukan tapi masih juga di lakukan, penindakan harus di depankan,”tegasnya.

Pangdam XII/Tpr yang diwakili Kasdam XII/Tpr Brigjen TNI Djaka Budhi Utama dalam sambutannya juga sudah menyiapkan langkah-langkah mengatasi karhutla. Baik peralatan maupun tenaga-tenaga untuk Karhutla. Menurutnya, peran Babinsa akan lebih di kedepankan sebagai langkah preventif pencegahan Karhutla.

Masyhudi, Kajati Kalbar menjelaskan, bahwa tujuan diadakannya acara ini adalah untuk mendapat solusi yang permanen agar kejadian karhutla tidak berulang setiap tahunnya. Diharapkan ada kesepahaman dan kesepakatan diantara para pengusaha, masyarakat dan pemerintah dalam mencegah Karhutla.

Kajati Kalbar menginformasikan bahw di Kejaksaan ada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang bisa membantu masyarakat, pengusaha dan instansi Pemerintah dalam hal konsultasi permasalahan hukum.

Melalui Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan dengan syarat-syarat tertentu diberi kewenangan untuk membubarkan perusahan yang berbadan hukum apabila melakukan pelanggaran hukum.
Lebih lanjut, Masyhudi mengatakan Kejaksaan dalam penegakkan hukum tanpa kompromi. Penegakkan hukum tersebut bisa melalui sanksi administrasi, pidana atau perdata.
“Dengan surat kuasa kejaksaan bisa membubarkan perusahaan berbadan hukum, tapi itu adalah tindakan terakhir yang akan kita ambil,” ujar Kajati.
Perusahaan mempunyai hak dan kewajiban. Hak memanfaatkan hutan sesuai peruntukkannya untuk diolah secara ekonomis. Sedangkan kewajibannya diantaranya adalah menjaga dan mencegah terjadi kebakaran di lahan miliknya.
Perusahaan harus mempunyai sistem deteksi dini Karhutla, alat pencegahan Karhutla dan memiliki Standar Prosedur Operasi ( SPO ). Misalnya, perusahaan wajib memiliki embung-embung dan ada menara pemantau api.
” Saya akan melakukan penuntutan secara maksimal, walaupun dirasakan tidak akan menyenangkan bagi korporasi tersebut akan tetapi  itu adalah upaya terakhir yang harus dilakukan agar menjadi pelajaran agar tidak berulang serta diikuti pihak lain,” paparnya.

Penegakkan hukum yang dilakukan akan diutamakan dilakukan secara persuasif dan preventif.
Kejaksaan akan terus bersinergi dengan instansi lain untuk upaya pencegahan Karhutla ini.

“Komitmen kami sesuai dengan instruksi Presiden RI, agar ikut membantu pendorongan usaha-usaha di sektor ekonomi melalui pengusaha besar maupun kecil agar menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan saling menguntungkan baik bagi pengusaha maupun bagi masyarakat dengan demikian diharapkan akan ikut membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” jelasnya.

Acara ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Seluruh undangan di rapid test terlebih dahulu dengan mempedomani 3 M sebelum memasuki ruangan.

Kegiatan ini dihadiri Forkopimda Provinsi Kalbar dan para pengusaha  bergerak di bidang pertanian dan perkebunan se Kalimantan Barat. Selain diadakan secara tatap muka, juga dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom meeting yang diikuti oleh seluruh Kajari, Kapolres, Dandim dan Bupati/Walikota se Kalimantan Barat. (*/r)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!