Sinergi Midji dengan Cornelis untuk Kemajuan Kalbar

ADAT: Para pejabat, Forkoimda serta ASN di Pemprov Kalbar mengenakan pakaian adat nusantara saat peringatan HUT ke-63 Pemprov Kalbar di Halaman Kantor Gubernur, Selasa (28/1). BIRO ADPIM FOR PONTIANAK POST

Puncak Peringatan HUT ke-63 Pemprov Kalbar

Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) berlangsung semarak. Tak sekedar seremoni tahunan, HUT Pemprov diharapkan menjadi momentum membangun provinsi ini lebih maju. 

IDIL AQSA AKBARY, Pontianak

KEGIATAN dimulai dengan upacara bendera di Halaman Kantor Gubernur sekitar pukul 08.00. Seluruh petugas dan peserta upacara yang hadir mengenakan pakaian adat nasional. Suasana terlihat semarak, beragam kostum berbagai warna dari etnis-etnis yang ada di nusantara lengkap dikenakan peserta. Termasuk para pejabat yang hadir seperti mantan Gubernur Kalbar Cornelis dan pimpinan Forkopimda lainnya juga mengenakan pakaian adat masing-masing.

Setelah upacara selesai, sekaligus dirangkaikan dengan beberapa kegiatan lainnya seperti penyerahan bantuan kantong darah, pemberian penghargaan, lomba parade pakaian adat nasional dan pameran foto-foto pahlawan Kalbar.

Gubernur Kalbar Sutarmidji berharap momen HUT Pemprov bukan semata-mata kegiatan seremonial atau rutinitas tanpa makna yang berarti. Yang pasti menurutnya ia dan jajaran akan terus mempercepat pembanguanan berbagai hal yang dibutuhkan masyarakat. Dengan harapan masyarakat Kalbar bisa lebih cepat sejahtera.

“Saya serius, apa lagi saya sudah ngomong ke semua jajaran (Forkopimda) termasuk ke mantan gubernur kita, Pak Cornelis (Anggota DPR RI), beliau siap saja membantu koordinasi apa yang dibutuhkan ke pusat,” paparnya.

Dengan dukungan dari semua pihak, Midji sapaan akrabnya melihat ada peluang yang besar. Ia yakin semua ASN di jajaran Pemprov Kalbar memiliki komitmen yang sama untuk memajukan daerah ini. “Banyak capaian yang sudah dilakukan,” ucapnya.

Bahkan minggu lalu ia mengaku sudah berkoordinasi langsung dengan banyak pihak di pusat. Seperti Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Pertemuan orang nomor satu di Kalbar itu dengan presiden dan para menteri membahas banyak hal untuk percepatan pembangunan di provinsi ini. Beberapa hal penting yang harus dikejar pembenahannya dalam waktu dekat mulai dari bidang kesehatan, infrastruktur dan pendidikan.

“Kalau SMA/SMK sudah kami bebaskan (biaya sekolah), sekarang kami mau cari bibit unggul di daerah yang harus melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi yang bidang ilmunya sangat dibutuhkan,” harapnya.

Untuk itu ia meminta jangan lagi pemerintah membiayai pendidikan bagi lulusan seperti IPDN dan sejenisnya. Sebab menurutnya mereka sudah pasti mampu membiayai sendiri untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Namun yang perlu diperhatikan saat ini adalah bagaimana membantu lulusan SMA sederajat yang memiliki talenta serta IQ tinggi. Mereka harus bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan mengambil jurusan yang dibutuhkan Kalbar. Seperti teknik nuklir dan ahli pengatur lalu-lintas. Program ini akan mulai dianggarkan tahun depan.

“Itu yang penting sekarang mana ada itu di Kalbar, hanya beberapa tidak semua kota atau daerah punya (ahli pengatur lalu-lintas) sehingga semrawut, mereka yang punya disiplin ilmu seperti ini harus didorong,” ujarnya.

Mantan wali kota Pontianak itu memastikan peluang yang sama akan diberikan kepada generasi muda dari latar belakang apapun. Tidak akan ada perbedaan mengenai ras, suku, agama atau pun golongan. Semua punya kesempatan asal memiliki kapasitas yang dibutuhkan. “Mau melayu, daya cina, madura, bugis terserah siapa saja,” tegasnya.

Mantan Gubernur Kalbar Cornelis mengucapkan selamat atas peringatan HUT ke-63 Pemprov Kalbar. Ia mendoakan ke depan Kalbar bisa lebih maju, lebih hebat dan mampu mewujudkan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. “Selamat dan sukses semoga Tuhan yang maha esa selalu menyertai kita sekalian,” ucapnya.

Sebagai anggota Komisi II DPR RI, Cornelis mengaku siap membantu koordinasi berbagai hal ke pusat. Salah satunya terkait rencana pemekaran Kabar menjadi dua provinsi. “Bukan hanya satu (pemekaran), bila perlu kita minta sekaligus (pemekaran) tiga (provinsi),” terangnya.

Hanya saja masalahnya saat ini dikatakan dia belum ada pencabutan Peraturan Presiden (PP) tentang moratorium daerah otonomi baru (DOB). Selain itu provinsi induk juga harus siap membantu penganggaran provinsi baru minimal selama tiga tahun.

“Komisi dua (DPR RI) siap saja, apabila pemerintah mengajukan kami backup pemerintah. Sekarang ini (yang menghambat) banyak hitung soal (besarnya) pembiayaan. Jadi dipersiapakan dua atau tiga tahun, tidak serta merta, tidak otomatis, jadi dipersiapakan dulu,” paparnya.(*)

 

error: Content is protected !!