Sinergi PLN – BPN, Percepat Legalisasi Aset Negara

KETAPANG – Sebagai wujud komitmen pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) antara PLN dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang ditandatangani pada tahun 2020 lalu, PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat (UIP Kalbagbar) terus bersinergi dengan BPN di seluruh Kalimantan Barat untuk mengamankan aset tanah negara yang di atasnya berdiri infrastruktur ketenagalistrikan yang dibangun PLN.

Di Ketapang misalnya, terdapat sebaran aset PLN berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ketapang 2×10 Mega Watt, Gardu Induk (GI) 150 kilo Volt (kV) Ketapang, GI 150 kV Sandai, GI 150 kV Sukadana, GI 150 kV Kendawangan, dan ratusan tower Salutan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang mengalirkan pasokan listrik dari Ketapang- Sukadana-Kendawangan.
“Sejak penandatanganan MoU hingga saat ini, kami telah berhasil menerbitkan 77 sertipikat tanah, yaitu 1 sertipikat GI Sandai dan 76 sertipikat tower yang tersebar di berbagai lokasi,” ujar Banu Subekti, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang.

Banu menambahkan,” kami bersama PLN terus bekerja sama di setiap tahapan hingga terbitnya sertipikat. Mulai dari tahap verifikasi, pengukuran dan pemetaan di lapangan, dan lain sebagainya.”

“Di lapangan kami bergerak bersama dengan tim PLN hingga naik turun bukit dan ke lokasi dengan medan yang tidak mudah,” sambungnya.

Hariyadi, Senior Manager Pertanahan dan Komunikasi PLN UIP Kalbagbar menyebutkan, “untuk SUTT di Ketapang dan sekitranya saja kami memiliki lebih dari 340 persil tanah tapak tower yang harus disertifikat. Untuk itu kami sangat memerlukan sinergi dengan BPN agar aset negara aman dan memiliki kepastian hukum.”

“Selain itu juga agar permasalahan terkait aset tanah bisa diminimalkan, sehingga nantinya proses pembangunan infrastruktur listrik berjalan lancar dan lebih cepat. Tentu hal ini akan berdampak pula pada percepatan pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat,” ujarnya. (mse/ser)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!