Sintang Kembali Raih WTP

PIAGAM: Penyerahan piagam WTP yang merupakan hasil dari penilaian laporan keuangan pemerintah daerah Sintang tahun 2019 oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar kepada Pjs Bupati Sintang, Kamis (15/10).

SINTANG-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang menerima Piagam Penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan. Ini ke-8 kalinya Kabupaten Sintang mendapat capaian tersebut, Kamis (15/10).

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Edih Mulyadi dan diterima Iagsung oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sintang, Florentinus Anum Balai Praja Kantor Bupati Sintang.

“LKPD Kabupaten Sintang memang sudah 8 kali mendapatkan opini WTP tetapi sebelum 5 tahun terakhir. LKPD Sintang pernah 3 kali mendapatkan opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan,” kata Edih.

LKPD Kabupaten Sintang Tahun 2007 sampai 2011, tambah Edih, mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tetapi tiga tahun berikutnya yakni 2012 sampai 2014 Sintang berhasil naik ke WTP DPP. Dan 2015 hingga 2020 mampu mendapatkan opini WTP Murni.

“Kalau kita perhatikan, sejak ada penilaian LKPD, Sintang mampu langsung mendapatkan opini WDP. Padahal ada opini di bawah WDP yakni Disclaimer dan Tidak Wajar. Bahkan Sintang terus meningkat. Ada kabupaten yang turun naik juga. Untuk menyusun LKPD memerlukan kolaborasi banyak pihak dan pengawasan oleh DPRD setempat,” ujarnya.

Edih Mulyadi mengapresiasi atas keberhasilan Sintang. Namun ia juga membawa catatan atas laporan keuangan Pemkab Sintang tahun 2019 dan harus diselesaikan.

“Catatan itu seperti masih ada penatausahaan rekening dana BOS yang belum tertib, belum menetapkan denda pajak daerah, belum jelasnya data aset tetap dan belanja hibah yang belum sepenuhnya tertib. Serta belum dijabarkannya dana tambahan BPJS dalam APBD Perubahan, dan masih ada ketidakpatuhan pelaksanaan kegiatan pada peraturan perundangan,” paparnya.

Ia berharap catatan-catatan itu bisa segera diselesaikan dan pihaknya siap mendampingi jika Kabupaten Sintang memerlukan.  “Lima tahun mendapatkan opini WTP harus dijadikan daya ungkit bagi Pemkab Sintang untuk memperbaiki kinerjanya. Masyarakat harus tahu atas prestasi ini dan dianalisa supaya bisa meningkatkan perekonomian. Saya melihat PAD Sintang masih kecil dibandingkan jumlah APBD yang ada. Semakin besar persentase PAD dibanding jumlah APBD semakin bagus. Sintang harus mampu menjual prestasi ini untuk menarik investasi ini. Data terakhir yang kami miliki, Penanaman Modal Dalam Negeri di Sintang 141 milyar saja. Penanaman Modal Asing hanya 92 milyar,” terangnya.

Ia juga mengarapkan kondisi tata kelola keuangan yang baik. Hal ini agar menarik investor ke Sintang.

“Walaupun WTP ini, tidak menjamin tidak ada korupsi. Prinsip akuntansi adalah pencatatan. Setiap rupiah yang ada di APBD adalah amanat yang harus dipertanggungjawabkan,” pesannya.

Sementara itu, Pjs Bupati Sintang, Florentinus Anum mengucapkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkab Sintang atas keberhasilan ini. “Ini merupakan hasil kerja keras semua OPD di lingkungan Pemkab Sintang. Serta sinergi yang baik antara eksekutif dan legeslatif,” katanya.

Ia menyadari masih adanya kekurangan atas kepatuhan dan rekomendasi atau catatan dari Kementerian Keuangan. Ia berkomitmen untuk melaksanakan arahan perbaikan untuk segera ditindaklanjuti. “Kami mengajak kepada semua pihak untuk melakukan yang terbaik pemerintah Kabupaten Sintang dan juga masyarakat Kabupaten Sintang. Sehingga dapat tercapai masyarakat yang adil dan makmur,” pungkasnya. (ris)

error: Content is protected !!