Sofyan Sebut 90 Persen Tanah Milik Negara, Bukan Tanah Hashim Atau Luhut

BELUM FINAL: Visualisasi desain ibu kota negara baru yang berbentuk segi lima didasarkan pada sila-sila Pancasila.

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyatakan bahwa 90 persen dari 180 ribu hektare lahan bakal ibu kota negara (IKN) baru dikuasai negara. Hanya sebagian yang masih dikonsesikan pada swasta berupa hutan tanaman industri (HTI).
Dia juga menyebutkan, tidak ada tanah yang sementara ini dikuasai politikus dan pengusaha Hashim Djojohadikusumo maupun Luhut Binsar Panjaitan sebagaimana yang ramai disebutkan. ’’Sepanjang yang saya tahu, tidak ada (milik, Red) dari nama-nama yang Anda sebut,’’ ujar Sofyan menjawab pertanyaan wartawan kemarin (27/8).

Pernyataan ini sekaligus menjawab rumor yang berkembang bahwa sebagian tanah calon ibu kota dikuasai oleh pengusaha Hashim Djodjohadikusumo dan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan.
Meski ada sebagian lahan HTI yang masih dikonsesikan pada swasta, Sofyan menyatakan, negara masih punya banyak pilihan. Lagi pula, tidak akan serta-merta dalam waktu singkat seluruh lahan 180 ribu hektare itu terpakai. ’’Misalnya, untuk awal 30 ribu hektare dulu. Itu luas lho. Jakarta saja cuma 60 hektare,’’ ungkapnya.

Sisanya, kata Sofyan, baru terisi dalam jangka 10–20 tahun lagi. Jadi, masih bisa menunggu sampai selesainya masa konsesi. Kalaupun mendesak, secara aturan, jelas dia, konsesi bisa dibicarakan, diubah, dan bahkan dibatalkan. ’’Kalau ada kepentingan negara,’’ katanya.

Saat ini Kementerian ATR/BPN tengah melakukan proses IP4T alias inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk mendapat gambaran menyeluruh. Namun, untuk lokasi awal 30 ribu hektare, kata Sofyan, relatif tidak ada masalah. ’’Persoalan tanah di sini tidak rumit.

Pembebasannya minimum. Paling ya pembebasan untuk akses keluar masuknya saja,’’ lanjutnya.
Untuk pembangunan infrastruktur dasar 2020, IKN juga memerlukan proses penentuan lokasi (penlok). Sofyan menyatakan, hal itu akan dilakukan setelah proses IP4T selesai. Namun, semua akan mengacu pada desain dari Kementerian PUPR. ’’Jadi, terserah menteri PUPR nanti. Jalannya butuh luas berapa, danaunya, permukimannya,’’ terangnya.

Masalah hutan, Sofyan menyatakan tidak perlu khawatir. Memang ada beberapa yang masuk kawasan taman hutan lindung. Hutan tersebut nanti justru membuat ibu kota sangat indah dengan kualitas udara yang bagus.

Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang mengungkapkan, setelah selesai dengan desain ibu kota, pemerintah akan memetakan kebutuhan lahan.

Setelah itu, tim Kementerian ATR/BPN akan memetakan dan merencanakan tata ruang untuk menentukan mana daerah permukiman, perkantoran, ruang terbuka hijau, serta kawasan yang tetap menjadi hutan lindung. ’’Baru nanti diintegrasikan pada RUU ibu kota baru,’’ jelasnya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menambahkan, pemerintah telah melakukan inventarisasi dan rekalkulasi aset pemerintah, baik yang ada di Jakarta maupun di Kaltim. Inventarisasi tersebut juga digolongkan, antara aset yang mengandung nilai historis dan aset yang tidak mengandung nilai historis. “Kalau yang nonhistoris, bisa saja ditukar guling,” katanya.

Sebagai bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), pemerintah juga perlu mengkaji apakah Kemenkeu perlu dipindah ke Kaltim atau tetap di Jakarta. Sebab instansi yang berhubungan dengan dunia keuangan seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tetap berada di Jakarta.

Sementara itu, terkait kajian ibu kota, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengatakan kajian sudah mulai dilakukan sejak 2017. Kajian tersebut melibatkan hampir semua kementerian/lembaga (K/L) dan masyarakat setempat. Para akademisi dari berbagai perguruan tinggi juga diajak berdialog antara lain dari Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

“Kami survei ke lapangan kok, lihat saja. Bisa dibuktikan kok,” ujar Rudy. Dia merasa, dalam proses melakukan kajian, semuanya sudah cukup terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Memang, sebelumnya, pada tahap awal kajian, tidak ada pengumuman besar yang disebarkan masyarakat, karena hal itu dinilai belum perlu untuk dilakukan. “Ini kan terkait tanah, isu sensitif,” ungkapnya.Dialog-dialog dalam tahap awal yang dilakukan ketika kajian melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan saja. Barulah ketika sudah ada sedikit titik terang, dialog dalam kapasitas besar dilakukan dalam rangka sosialisasi. (tau/ rin /c5/oni)

Read Previous

Penanganan Stunting di Kalbar Masuk Pembahasan Utama

Read Next

Sedih Sekaligus Bersyukur Atas Kematian Iron Man

Tinggalkan Balasan

Most Popular