Start-up Lokal Gagal Eksis di Tanah Sendiri

Layu Sebelum Berkembang Dihajar Pesaing Luar

Pontianak sebagai kota perdagangan dan jasa, pernah melahirkan banyak start-up lokal. Mayoritas bergerak di sektor jasa pesan antar. Sayangnya tak banyak yang bertahan. Tumbang karena kalah saing dengan start-up nasional.

Ramses, Pontianak

Meredupnya pengguna opelet atau bus serta ketiadaan pilihan transportasi publik bagi warga Kota Pontianak mengusik Khairul Ali. Dia memimpikan Pontianak, kota kelahirannya, memiliki alternatif alat transportasi yang aman dan nyaman bagi warganya. Tidak hanya bisa mengantar orang, tapi juga barang, dengan biaya yang terjangkau.

“Di Jakarta, transportasi berbasis aplikasi murah. Tentu di Pontianak juga bisa,” kata laki-laki yang biasa dipanggil Bang Yul ini.

Bang Yul langsung mengeksekusi idenya itu. Dibantu beberapa orang yang memahami teknologi informasi dari Jakarta, Bang Yul dan timnya langsung tancap gas merancang aplikasi transportasi untuk Pontianak. Pada saat yang sama dia dan timnya juga melakukan studi banding. Hasilnya, lahirlah Trippy, aplikasi transportasi daring bagi warga Pontianak.

Lima bulan pertama, Yul dan tim, gencar berpomosi. Sasarannya adalah pusat-pusat keramaian di Pontianak, seperti area car free day, pasar tradisional hingga super market. Mereka juga menyasar kelompok-kelompok arisan. Tidak ketinggalan, mereka gencar melakukan promosi di media sosial.

“Responnya sangat luar biasa, karena Trippy ojek daring pertama yang menggunakan aplikasi dan biayanya lebih terjangkau,” kata Yul.

Tidak seperti ojek daring yang membebaskan pengemudinya beroperasi di manapun, Trippy membagi mereka ke setiap kecamatan. Sebanyak enam kecamatan di Kota Pontianak dan sekitarnya, masing-masing mendapatkan tiga hingga empat pengemudi.

Kebijakan itu tidak berlaku untuk kecamatan di pusat kota yang jumlah pengemudinya lebih bayak. Menurut Yul, dua kecamatan di pusat kota, yaitu Kecamatan Pontianak Kota dan Selatan, jumlah pengemudi bisa dua kali lipat karena di area itu banyak hotel, pusat makanan, pusat perbelanjaan modern hingga toko oleh-oleh.

Badai datang ketika aplikasi ojek daring nasional melebarkan sayap ke daerah, termasuk ke Pontianak. Trippy goyang. Para pengemudi Trippy satu per satu pindah ke ojek daring nasional. Orderan konsumen pun merosot drastis karena menawarkan tarif yang lebih murah.

“Semua pengemudi Trippy pindah karena mengejar transaksi,” kata Yul. Tak mampu bertahan, Trippy pun tak lama kemudian tutup di usianya yang masih sangat muda. Kini, Yul fokus mengembangkan usaha barunya di bidang kuliner.

Setali tiga uang seperti Trippy, aplikasi transportasi daring yang dibesut Andre, Abang Jemput (A-Jem), layu sebelum berkembang. Berdiri sekitar tahun 2016, A-Jem langsung meredup ketika aplikasi ojek daring nasional masuk ke Pontianak.

Satu yang sempat bisa bertahan cukup lama adalah layanan pesan antar Hello Kapten, yang berdiri tahun 2017. Angga Adrian, pendiri layanan ini mengatakan, dengan layanan yang berbeda dengan lainnya, mereka menggaet cukup banyak konsumen.

Hello Kapten menawarkan konsumen beragam layanan, mulai dari jasa pengantrean pembayaran air minum (PDAM), antre bioskop hingga belanja kebutuhan sehari-hari (personal shopper). Perbedaan layanan itu mmembuat dalam sehari Hello Kapten mendapat hingga 20 orderan setiap hari.

Kondisi itu membuat Hello Kapten bisa bertahan selama beberapa tahun. Persaingan sengit soal tarif atau biaya yang harus dibayarkan konsumen dengan aplikasi nasional, membuat Hello Kapten menyerah di 2020. Hello Kapten resmi tutup di awal 2020.

Dukungan Regulasi

Persaingan dalam tarif memang menjadi salah satu hal yang paling dirasakan oleh para pengelola start-up lokal bidang transportasi. Meski sudah ada batasan tarif, tetap saja mereka masih kalah bersaing.

Risky Ramadhan, pemilik dan pengembang aplikasi Bujang Kurir mengatakan, pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan standar tarif. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 tentang tarif, Kalimantan Barat masuk dalam zona III. Seusai dengan aturan, di Kalimantan Barat, tarif empat kilometer pertama ditetapkan sebesar Rp 7000-RP 9000.

Sejak tahun 2017, untuk jarak pengantaran 5 km pertama, Bujang Kurir sudah mematok tarif sebesar Rp 8000. Kemudian, untuk setiap penambahan per kilometer, Bujang Kurir mematok Rp 2500. Kalau melihat angkanya, menurut Risky masih moderat dan bahkan sebenarnya di bawah angka yang ditetapkan aturan nasional.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebenarnya sudah mengatur tarif batas bawah dan atas, termasuk tarif ojek daring. Tapi, tidak mengatur secara detil soal batas atas dan bawah. Juga dalam Permenhub Nomor 12 tahun 2019.

Tapi, kenyataan di lapangan, tidak demikian. “Start-up nasional bisa dibilang banting harga,” kata Angga Adrian, salah satu pendiri Hello Kapten.

Untuk bisa bersaing dengan perusahaan berskala nasional, start-up lokal mau tidak mau harus “memberikan layanan ekstra” kepada konsumen. Bujang Kurir, misalnya, bisa mengantarkan pesanan di dua titik selama masih berada pada satu arah yang sama. Sementara yang lain tidak. Bagi konsumen, itu menguntungkan.

Risky mengatakan, kemauan pengembang dan pemilik start-up untuk berjuang, inovasi dan memiliki konsumen yang setia (loyal customer), dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah lokal tetap diperlukan agar start-up milik pengusaha lokal bisa bersaing dengan perusahaan yang sama milik pengusaha nasional. Dia menilai, dukungan pemerintah daerah tak cukup dengan menggelar kegiatan yang menginisiasi berdirinya start-up lokal. Lebih jauh, harus ada regulasi atau kebijakan yang mengarah pada berkembangnya start-up lokal ketika mulai model usaha ini tumbuh dan berkembang.

“Saat diundang menjadi narsum di Bekraf saya selalu menyuarakan soal regulasi dan kebijakan seperti ini. Kenapa tidak ada regulasi yang melindungi start-up lokal agar jaya di kampungnya sendiri?  Tidak harus mengeluarkan budget yang besar untuk 1.000 start-up tapi ketika mereka lahir malah mematikan mereka,” kata Risky.

Dia mencontohkan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Solo dan Yogyakarta yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan jasa layanan pesan antar dari start-up lokal. Pria yang sehari-hari mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Pontianak ini menilai kebijakan itu sebagai sebuah keberpihakan dan memberikan dorongan bagi mereka untuk berkembang.

Bujang Kurir juga bekerja sama dengan Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar untuk mengantarkan produk yang dibeli di Toko Tani Indonesia. “Keuntungan murni hanya dari pengantaran tidak ada yang lain,” sebut pria kelahiran tahun 1985 ini.

Risky tidak bisa mengandalkan regulasi atau kebijakan pemerintah agar start-up lokal bisa bertahan. Meski pemerintah memungut pajak usaha dari mereka, pengembang dan pengusaha start-up lokal.  Konsumen yang loyal dan kerja sama dengan sesama pemilik usaha mikro kecil dan menengah menjadi jalan tengah untuk bisa bertahan.

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan  Pariwisata Kota Pontianak Harry Ronaldi Mahaputrawan, mereka tidak bisa mengeluarkan regulasi khusus, atau bahkan menunjuk satu start-up lokal tertentu untuk bekerja sama dengan pemerintah. Dia khawatir penunjukan itu bertentangan dengan UU Persaingan Usaha.

“Kami tidak boleh menunjuk satu karena nanti yang terjadi malah monopoli,” kata Harry. Selain itu, menurut dia, jika pengusaha lokal terlalu banyak diberi proteksi, tidak baik bagi iklim usaha. Hal ini berbeda jika yang diberikan adalah fasiltias dan iklim yang mendukung perkembangan yang mendukung berkembangnya start-up lokal.

Yang bisa dilakukan oleh Pemkot Pontianak baru pada tahap penyediaan fasilitas agar start-up lokal bisa berkembang, mulai dari Pontiv Center, bengkel kerja dan pelatihan (workshop) hingga kompetisi pengembangan star-up. Hal lain yang juga diupayakan adalah menyelenggarakan semacam pasar bersama, yaitu Pasar Juadah Online. Tiga aplikasi pesan antar, yaitu Bujang Kurir, Go-Jek dan Grab ambil bagian sebagai layanan untuk mengirim makanan yang dibeli. “Dengan begitu start-up lokal bisa berkompetisi dan berkembang,” kata dia.

Dia juga mengkritik para pengembang start-up yang dinilainya angin-anginan, memiliki konflik internal, tidak memiliki rencana bisnis yang matang hingga fungsi aplikasi yang tidak solutif memenuhi kebutuhan warga. Faktor-faktor itulah yang membuat start-up yang muncul, layu atau mati bahkan sebelum berkembang. (*)

error: Content is protected !!