Stunting Kalbar Masuk Sepuluh Besar Tertinggi di Indonesia

PONTIANAK-Kepala Perwakilan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat Tenny Calvenny Soriton mengajak semua pihak untuk bersama mengentaskan stunting. Dari datanya, Provinsi Kalbar kini berada di angka delapan dari sepuluh provinsi terbesar terpapar stunting.

“Penanganan stunting mesti melibatkan para mitra. Baik pemerintah dan swasta. Stunting ini permasalahan bersama yang tentunya memerlukan komitmen dari stakeholder dalam upaya menurunkan angka stunting,” ujar Tenny Calvenny Soriton usai pembukaan Rapat Koordinasi Daerah program Bangga Kencana Provinsi Kalbar, di ruang DAR, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (23/2).

Menurutnya stunting akan menjadi permasalahan jika tidak ditangani dengan baik. Anak-anak yang dilahirkan kata dia adalah aset daerah buat mewujudkan Kalbar sehat, maju dan mandiri.

Dari data dan kajiannya, ada banyak penyebab terjadinya stunting. Seperti usia jarak anak terlalu dekat, terlalu muda, terlalu rapat dan terlalu banyak. Belum lagi pola asuh yang baik tidak bisa diterapkan. “Jadi pola asah, asih, asuh perlu diterapkan untuk bisa menunjang agar ibu-ibu tidak melahirkan stunting,” ujarnya.

Di tempat sama Asisten I Setda Provinsi Kalbar, Sri Jumiadatin mengatakan ada beberapa poin penting yang disampaikan Gubernur Kalbar. Diantaranya BKKBN tidak bisa bekerja sendiri untuk menangani semua permasalahan dalam rangka mencapai keluarga sehat dan sejahtera. “Termasuk dalam penanganan stunting di Provinsi Kalimantan Barat,” ungkapnya.

Saat ini Provinsi Kalbar peringkat delapan dari sepuluh tertinggi stunting di Indonesia, sehingga arahan yang disampaikan Kepala BKKBN kepada Gubernur Kalbar tentang laju pertumbuhan penduduk Kalbar peningkatannya terlalu kecil sehingga tidak signifikan.

Kemudian diperlukan penambahan bidan desa dalam upaya mencapai kualitas penduduk. Upaya antisipasi agar tidak ada yang menikah terlalu dini dan sering melahirkan. Sehingga bisa menjadi penyebab terjadinya kasus stunting.

Di OPD kabupaten kota yang menangani keluarga berencana kata dia ada dana dari pemerintah pusat. Hal itu yang diminta untuk di monitor dari pemerintah provinsi.

Upaya untuk mengurangi masyarakat yang memanfaatkan jamban di sungai. Semuanya menjadi permasalahan bersama yang dipikirkan pemerintah pusat juga akan mendapatkan perhatian Gubernur Kalbar.

“Kemitraan itu perlu kita bangun, kemudian bagaimana pelibatan pihak swasta sehingga pemerintah bisa bermitra dengan pihak swasta,” katanya.

Selain itu program pendataan keluarga yang akan dilakukan mulai April mendatang juga diharapkan bisa sukses. Dengan target pencapaian 1 juta keluarga bisa tercapai. Seluruh pihak diharapkan bisa bermitra karena BKKBN tidak bisa dibiarkan sendiri berjalan mencapai tujuannya dari misi yang diemban karena tujuan sama-sama untuk Kalbar maju dan sejahtera.(iza)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!