Suib soal SILPA Rp570 M; Gubernur Lebih Paham Regulasi

PONTIANAK—Anggota DPRD Kalimantan Barat dari Fraksi PKB+Hanura, PKPI dan Perindo, Suib angkat bicara terkait kritik masalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp570 Miliar bukan Rp1,1 Triliun dari APBD tahun 2019.

”Saya lihat ini hal wajar dan wajib terjadi SILPA. Sebab Gubernur Kalbar, Sutarmidji sudah melakukan penghematan dari beberapa pengeluaran APBD yang dianggap tak terlalu perlu,” kata anggota DPRD Kalbar dari Partai Hanura dari siaran pers releaseanya, Selasa(14/1).

Menurutnya anggaran penghembatan tersebut diantaranya, biaya perjalanan dinas dikurangi, pembelian kendaraan dinas dianggap kurang penting dan tak terlaksana sehingga terjadi SILPA.

Penyebab SILPA berikutnya adalah beberapa kegiatan proyek ditunda karena waktu tidak cukup jelang akhir tahun.

“Keputusan bijak harus dilakukan Pemprov Kalbar, karena jika dipaksakan maka konskuensinya proyek molor dan tidak bisa selesai tepat waktu. Pastinya, Pemprov Kalbar akan berhadapan dengan aparat hukum terutama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Kalbar,” jelasnya.

Suib juga merasa kasihan kepada masyarakat jika kegiatan proyek dipaksakan berjalan. Apalagi menyangkut uang negara tidak boleh serampangan dalam pelaksanaan. Pun dana kegiatan ditunda tidak akan kemana-mana alias masih utuh dan menjadi SILPA.

”Nah, periode berikut tinggal dilanjutkan kegiatan tertunda tersebut. Dalam hal ini tidak ada publik dirugikan. Yang penting bagi rakyat dananya tidak hilang. Kegiatan juga dapat dilanjutkan berikutnya. Sebab dananya masih ready,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa penyebab SILPA berikut adalah PAD Kalbar mencapai lebh dari target 100 persen yakni 103 persen.

”Ini luar biasa. Apanya yang salah. Jika tahun tahun sebelumnya memang tak terjadi SILPA tetapi terjadi defisit anggaran sehingga punya hutang ke Kabupaten/Kota se-Kalbar,” ungkap dia.

Berdasarkan tiga poin tersebutlah penyebab terjadinya SILPA APBD tahun 2019. Yang perlu juga diketahui bersama bahwa kinerja Gubernur Kalbar dari seluruh sektor sudah berjalan efektif dan sangat hati hati sebagai bentuk rasa tanggungjawab kepada rakyat Kalbar.

“PAD sudah meningkat lebih dari target. Hutang ke daerah tidak ada dan berani melakukan pemangkasan anggaran dinas tak efektif. Jadi, bukan sekedar wajar terjadi SILPA tetapi wajib terjadi SILPA. Yang tak wajar jika tidak terjadi SILPA. Ini baru ada yang tak beres dan wajib disorot publik,” tukas dia.(den)

Read Previous

Wahana Visi Indonesia Sukses Dukung Pengembangan KLA di Kalbar

Read Next

Tak Dikunci, Kontainer Tumbang di Jalan Pak Kasih

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *