Sukiryanto Terima Masukan Gubernur Tentang BPK

Gubernur Menerima Kunker Anggota DPD RI

Gubernur Kalbar Sutarmidji menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota DPD RI dapil Kalbar Sukiryanto di ruang kerjanya, Senin (6/7). Dalam kesempatan tersebut dibahas berbagai hal salah satunya mengenai masukan kepala daerah dalam hal ini Gubernur Kalbar terkait dengan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

IDIL AQSA AKBARY, Pontianak

KAMI tanggal 12 nanti akan rapat bersama pejabat-pejabat pusat BPK, serta secara virtual juga se-Indonesia. Makanya kami minta masukan dari Pak Gubernur kira-kira apa yang perlu kami lakukan,” ungkap Anggota DPD RI Sukiryanto usai pertemuan.

Pada intinya lanjut dia, sebagai DPD pihaknya selalu akan memperhatikan daerah. Dan ketika berkaitan dengan kepentingan daerah, maka menurutnya perlu banyak masukan dari gubernur. “Yang penting kami ingin memajukan daerah, memperjuangkan daerah, biar DPD itu tidak dianggap ada dalam ketiadaan. Tapi ada dalam keadaan untuk membangun daerah, itu saja tujuan kami,” katanya.

Berbicara kinerja BPK menurutnya tidak harus diukur dari banyaknya temuan yang ditemukan. BPK bisa dikatakan berhasil lanjut dia, justru ketika tidak banyak temuan dan jalannya pemerintahan di daerah bisa baik.

“Artinya bukan indikator semakin banyak temuan itu semakin bagus, semakin tidak ada temuan tapi kerjanya (Pemda) bagus, ini yang saya harapkan,” pungkasnya.

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, terkait kinerja BPK soal temuan ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan di pusat. Sebagai contoh soal penggunaan besi di dalam suatu proyek pembangunan. “Besi itu dimanapun BPK memeriksa pasti ada temuan karena tidak adanya satu kesatuan ukuran batang dan kilogram,” katanya.

Padahal lanjut dia, pekerja kontruksi (kontraktor) telah menggunakan besi sesuai SNI. Produk yang digunakan juga buatan BUMN di PT Krakatau Steel. “Tapi masalah pada volume kilogram dan satu pakai batang ukuran. Misal besi yang digunakan adalah ukuran 16 inci, tapi 16 inci tidak pernah ada, tapi SNI. Akhirnya ukurannya volumenya tidak sesuai harus dikembalikan. Padahal tidak ada maslaah,” paparnya.

Untuk itu menurutnya perlu ada penyederhanaan. Dan masukan itu bisa disampaikan ke BPK RI. Apalagi Sukiryanto menurutnya paham mengenai properti dan dunia kontruksi. “Ada hal yang harus disederhanakan dalam hal pembagunan, jadi jangan buat jelimet akhirnya susah,” ujarnya.(*)

loading...