Sultan Hamid II Bukan Pengkhianat Bangsa

opini pontianak post

(Bantahan Yayasan Sultan Hamid II Atas Tudingan A.M. Hendropriyono)

Bagian 2

Oleh: Anshari Dimyati

HENDROPRIYONO seolanjutnya menyinggung soal definisi pahlawan nasional di negara kita. Kami sebelum mengajukan pengusulan calon pahlawan nasional atas nama Sultan Hamid II, sudah mempertimbangkan secara matang tindakan kami ini. Kami sudah membaca secara utuh Undang-Undang Kepahlawanan. Kita ketahui bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Definisi pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau “Yang Semasa Hidupnya Melakukan Tindakan Kepahlawanan atau Menghasilkan Prestasi dan Karya Yang Luar Biasa Bagi Pembangunan dan Kemajuan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.”

Kita perhatikan baik-baik frasa “Yang Semasa Hidupnya Melakukan Tindakan Kepahlawanan atau Menghasilkan Prestasi dan Karya Yang Luar Biasa Bagi Pembangunan dan Kemajuan Bangsa dan Negara”. Selain sebagai seorang pejuang, di sisi lain bukankah Sultan Hamid II adalah seorang anak bangsa yang sudah menorehkan tinta emas dalam merancang lambang negara kita Garuda Pancasila? Itu adalah karya luar biasa yang sampai hari ini dipakai, digunakan, dilegalisasi sebagai simbol negara tertinggi di negara ini! Kalau memang pengkhianat bangsa, mengapa kita masih menggunakan karya si pengkhianat ini?

Definisi seorang pahlawan begitu sempit dan subyektif ketika kita dihadapkan realitas politik. Suka atau tidak suka. Kemudian, siapa yang mempolitisasi semua ini? Pemenang pertarungan politik para politisi kala itu? Bagi sebagian orang Sultan Hamid II bukan pahlawan, seperti apa yang disampaikan oleh Hendropriyono dan Anhar Gonggong. Tapi bagi Pontianak dan Kalimantan Barat, Sultan Hamid II bukan sekadar pahlawan belaka, dia adalah pemimpin wilayah ini, turut pula menjadi pemimpin di bangsa dan negara ini? Bukankah hari ini Kalimantan Barat juga Indonesia?

Dia seorang KNIL kata Hendropriyono, tidak punya rasa nasionalisme, dia pro terhadap Belanda. Opini ini adalah perspektif buta, dengan menafikan sudut pandang lain. Kita tahu bahwa KNIL (Koninklijk Nederlands Indische Leger) adalah kesatuan tentara Hindia Belanda. Isi manusia-manusia yang berada di dalam KNIL ini tidak hanya Sultan Hamid II. Ada TB Simatupang, Nasution, Urip Sumoharjo, dan banyak lainnya. Yang kemudian tetap berjuang bersama untuk mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatan penuh di Indonesia. KNIL juga bersama VB, TNI, dan lainnya juga kala itu melebur bersatu dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS).

Bukankah kita ketahui bersama, tanpa ada tendensi apa-apa. Bahwa mereka menggunakan cara masing-masing untuk mendapatkan kedaulatan itu. Kalau memang Sultan Hamid II tidak memiliki rasa nasionalisme, mengapa dia yang seorang Sultan itu, yang memiliki wilayah kedaulatan itu, memiliki rakyatnya sendiri itu, kemudian memberikan kedaulatannya kepada Indonesia? Mengapa dia rela berletih-letih waktu, pikiran, tenaga, untuk merancang lambang negara yang kita letakkan lebih tinggi dari gambar pemimpin-pemimpin kita itu? Ini semua di luar akal sehat kita yang ingin melihat sejarah yang terang benderang.

Titik krusial pernyataan Hendropriyono, yang kemudian memantik amarah dan kekesalan masyarakat Pontianak atau Kalimantan Barat adalah tuduhan “Pengkhianat Bangsa”. “Dia adalah pengkhianat, bukan pejuang. Pengkhianat Bangsa Indonesia!”. Apa yang dia khianati? Siapa yang dia khianati? Sentimen politik atau sentimen perspektif barangkali memang seringkali mengaburkan nalar sehat kita, kala membenci seseorang.

Pada tahun 1950, menurut Hendropriyono, masyarakat menginginkan integrasi bangsa, menjadi negara kesatuan. Sedangkan hal tersebut dicetuskan pertama oleh Natsir dalam mosi integralnya. “Sultan Hamid II tidak happy, dia tidak senang”. Seperti tuduhannya bahwa Sultan Hamid II ingin tetap menjadi federalis, tetap menjadi Sultan. Bukankah memang dia seorang Sultan, yang alas tanah Pontianak ini didirikan oleh nenek moyangnya? Federal adalah bentuk negara yang menjadi pilihan bersama, bukan seorang saja? Maka untuk mengubahnya juga perlu kesepakatan (baca: referendum) secara bersama pula.

Ini tidak adil. Kita baca kembali Pledoi (Nota Pembelaan) ketika Sultan Hamid II diadili pada tahun 1953 terkait tuduhan pembantaian yang dilakukan oleh Westerling di Bandung tahun 1950. Dalam pledoinya jelas Sultan Hamid II menyatakan bahwa “..sebagai diketahui, dari dulu hingga sekarang saya seorang yang berkeyakinan federalisme. Akan tetapi di atas itu, saya seorang putra Indonesia dan apabila rakyat saya menghendaki negara kesatuan dan menyatakan kehendaknya itu dalam suatu referendum atau pemilihan umum, sayalah yang pertama-tama akan tunduk kepada kehendak rakyat itu. Saya sesalkan benar bahwa aliran-aliran yang menghendaki negara kesatuan itu mengambil jalan yang inkonstitusionil untuk menghapuskan negara-negara bagian. Akan tetapi yang lebih-lebih menyinggung perasaan saya ialah, bahwa saya merasa terperdaya oleh wakil-wakil bangsa saya sendiri. Apakah gunanya Konperensi Antar-Indonesia? Apakah arti perkataan-perkataan dan ucapan-ucapan yang muluk-muluk dari para pemimpin RI? Buat apa RI mer-ratificeer UUD Sementara RIS? Apakah semua itu hanya merupakan sandiwara belaka?..”.

Pernyataan perih itu diucapkan langsung pada sidang Mahkamah Agung tahun 1953. Lantas, siapa yang berkhianat? Sultan Hamid II bukan tidak nasionalis, Sultan Hamid II hanya ingin menggunakan cara-cara yang benar dalam menjalankan negara ini. Dalam berpolitik, barangkali Sultan Hamid II tak begitu mahir bersilat lidah, beradu intrik, bermanuver bak politisi hari ini. Tapi Sultan Hamid II adalah seorang yang jujur, dia tak ingin mengkhianati bangsanya sendiri. Ini soal implementasi dan cara kita bernegara.

Saya kira tidak haram untuk bicara bentuk negara. Toh, dulu platform PAN berdiri oleh Pak Amin Rais adalah Federal, Faisal Basri juga bicara soal Federalisme, YB. Mangunwijaya begitu pula dalam bukunya “Menuju Republik Indonesia Serikat”, Adnan Buyung Nasution bicara soal Federal. Bukan berarti mereka tidak nasionalis, bahkan Presiden RIS (dalam bentuk Federal) adalah Sukarno, dengan Perdana Menterinya adalah Mohammad Hatta. Ini fakta yang terbentang, dan tak dapat dinafikan. Sultan Hamid II hanya tak suka menjalankan negara dengan cara yang inkonstitusional. Tidak lebih.

Terakhir, Hendropriyono menyebut soal tuduhan makar Westerling (APRA) di Bandung melibatkan nama Sultan Hamid II sebagai dalang di baliknya. Sudah berkali-kali disampaikan, sudah pula kami buktikan bahwa Sultan Hamid II bukan pemberontak. Sultan Hamid II tidak bersalah, dan tidak ada kaitan dengan pemberontakan Westerling di Bandung tahun 1950. Lihat kembali Putusan Mahkamah Agung tahun 1953 terkait Kasus Sultan Hamid II, Dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan hukum. Hal ini telah saya kaji dalam penelitian Tesis di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012.

Kala itu pembimbing Tesis saya adalah Prof. Andi Hamzah, seorang guru besar yang terkenal atau masyhur sebagai pakar hukum pidana Indonesia. Saya yakin sarjana hukum (pidana) di Indonesia paham betul track record beliau sebagai seorang peneliti, pengajar, dan sebagai seorang pakar. Prof. Andi Hamzah sepakat bahwa Sultan Hamid II sebetulnya tidak bersalah dan tidak terlibat dalam pemberontakan Westerling di Bandung. Hanya saja, Sultan Hamid II adalah seorang yang jujur untuk mengakui pernah memiliki niat untuk membunuh tiga orang Dewan Menteri RIS karena kekesalannya terhadap gerakan-gerakan bawah tanah yang ingin membubarkan negara-negara bagian.

Tahu apa yang terjadi? Bahwa Sultan Hamid II membatalkan niatnya, bahwa tidak ada terjadi peperangan, tidak terjadi tembak menembak, tidak terjadi body contact, tidak terjadi peristiwa pidana apapun! Apakah bisa seseorang yang membatalkan niatnya dalam melakukan perbuatan jahat, kemudian dikenakan pidana? Fakta membuktikan bahwa Sultan Hamid II adalah korban politik belaka.

Dari uraian tersebut di atas kami jelas dapat membantah telak, opini yang disampaikan A.M. Hendropriyono dalam video viral itu. Maka, kami sesalkan sosok seorang tokoh nasional seperti dia mengeluarkan statement yang cenderung dapat memecah belah anak bangsa. Wajar, bumi putra Kalimantan Barat memuntahkan amarah atas pernyataan itu, wajar pula apabila warga Pontianak tersulut emosi akibat tuduhan tak mendasar tersebut. Sebagai seorang tokoh, sudah sepatutnya Hendropriyono bertindak bijak, bertutur santun, bersikap arif dalam memberikan contoh kepada generasi muda bangsa. Alhasil, marwah tak terjaga, lidah tak bernyawa, ucap tak berharga.

Salam takzim kami, untuk masyarakat Indonesia, Kalimantan Barat, Pontianak, yang terus mendukung perjuangan pelurusan sejarah bangsa kita. Untuk meletakkan penghormatan setinggi-tingginya kepada pahlawan kita, perancang lambang negara – Garuda Pancasila, Sultan Hamid II.**

*) Penulis, Ketua Yayasan Sultan Hamid II