Sultan Hamid II Bukan Pengkhianat Bangsa

opini pontianak post

(Bantahan Yayasan Sultan Hamid II Atas Tudingan A.M. Hendropriyono)

Bagian 1

Oleh: Anshari Dimyati

BEBERAPA hari ini sedang viral video, baik di YouTube maupun saluran jaringan lainnya di jagad media sosial (social media network). Video ini awal mula berasal dari YouTube channel “Agama Akal TV”, yang dipublikasikan pada 11 Juni 2020. Entah dimiliki oleh pihak mana dan siapa, video ini kemudian viral berisi tentang statement A.M. Hendropriyono yang menyebut bahwa Sultan Hamid II adalah seorang pengkhianat bangsa. Lalu, masyarakat Pontianak gerah, warga Kalimantan Barat panas.

Sosok pahlawan dari wilayahnya ini disebut sebagai pengkhianat. Itu fakta yang terjadi. Satu sampai dua hari belakangan, berdentang-dentung bunyi notifikasi handphone saya di media WhatsApp oleh chat banyak orang, untuk meminta tanggapan atau sekadar mengonfirmasi video viral ini.

Saya menjawab. Ya, kami pasti merespon pernyataan beliau. Hanya saja pernyataan Hendropriyono ini, bukan barang baru. Statement dia kali ini sama persis dengan apa yang tempo hari menjadi penjelasan dan pembahasan perdebatan kami bersama Anhar Gonggong di Pontianak. Saya pernah menuangkan narasi soal opini yang dibangun oleh Anhar Gonggong, hasil dari perjumpaan yang tak disengaja itu. Kemudian, kali ini, berulang kembali. Kemarin disampaikan oleh seorang Mantan Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) di Indonesia, yang juga seorang Jenderal TNI Purnawirawan.

Kami tak mungkin langsung merespon dengan emosional dan amarah atas pernyataan Hendropriyono ini. Sedangkan kita pun tak tahu, entah apa motivasi dia menyampaikan hal ini. Di sisi lain, masyarakat paham bahwa bertahun-tahun kami sudah sampaikan banyak fakta yang terbentang tanpa ada pembanding yang berarti. Hendropriyono tiba-tiba hadir, dan kemudian menyulut emosi masyarakat Pontianak, masyarakat Kalimantan Barat. Celakanya, kegaduhan ini terjadi di tengah-tengah keadaan penyebaran virus Covid-19, dan/atau ketika kepercayaan masyarakat cenderung turun kepada penguasa akibat belum berhasilnya penanganan pemberantasan virus ini.

Minggu malam, 14 Juni 2020, kami melakukan konferensi pers antara Yayasan Sultan Hamid II bersama tokoh-tokoh Kalimantan Barat. Tiga sampai dengan empat tahun belakangan, kami, Yayasan Sultan Hamid II memang sibuk dan “ngotot” mengajukan pengusulan calon pahlawan nasional atas nama Sultan Hamid II dari Pontianak, Kalimantan Barat. Secara resmi, pengajuan dari syarat dan ketentuan oleh Undang-undang Kepahlawanan kami penuhi dan ajukan di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selama beberapa tahun itu pula seakan cukup banyak halang rintang. Namun, alhasil tetap tertolak dengan banyak macam alasan tak mendasar.

Di sisi lain, berita acara pengajuan ini memenuhi syarat secara administratif. Tertolak, bukan berarti tak kuat. Bukti kami banyak, dokumen pendukung pun kami bawa dan serahkan ke kementerian sebanyak dua troli. Tapi, ada saja alasan mereka untuk menolak kami. Alasan terakhir dari kementerian bahkan absurd dan tak masuk akal. Jawaban penolakan bersifat substantif, sedangkan kewenangan mereka adalah administratif.

Dalam artikel lalu yang sempat saya tulis, hasil perbedaan pendapat bersama Anhar Gonggong, menuai reaksi cukup keras dari masyarakat Kalimantan Barat. Bagaimana tidak, unsur subyektifitas dalam menilai dan menelaah sejarah, menjadi pendasaran salah satu sejarawan senior tersebut. Kala itu Anhar menggarisbawahi jangan sampai ada cacat, jangan sampai ada cela. Menurut saya itu tak mungkin. Tak ada manusia sempurna. Kalau dikorek semua pasti ada salah. Ini soal sudut pandang. Kami punya argumentasi. Tapi sayang, Anhar berkeras hati tak menerima argumentasi kami. Kami punya dua pandangan dengan bentangan kutub yang berbeda.

Anhar berdiri pada perspektif lama, dia tetap katakan Sultan Hamid II adalah antek Belanda, Sultan Hamid II adalah gembong pemberontakan APRA bersama Westerling tahun 1950. Padahal kami sudah bantah tuntas semua itu di dalam semua dokumen kami, Sultan Hamid II tidak bersalah dan bukan pemberontak. Tak ubahnya Anhar, selanjutnya Hendropriyono memanas-manasi orang Pontianak, memantik amarah di Kalimantan Barat. Video yang berdurasi enam menit sembilan belas detik itu, dalam dua sampai dengan tiga hari sudah membuat gaduh satu provinsi, bahkan satu negara. Judul video tersebut, menyinggung pula tentang pribumi berketurunan Arab. Saya cek pada Minggu malam sudah diubah oleh admin channel tersebut menjadi “PENGKHIANAT, Kok Mau Diangkat Jadi PAHLAWAN? | Part 1 A.M. Hendropriyono”.

Ada beberapa point pernyataan Hendropriyono dalam video tersebut yang dapat kita uji bersama, kebenarannya. Yang pertama, dia menyatakan ada upaya mempolitisasi sejarah bangsa. Bahwa selama dua puluh tahun lebih kami berjuang mengungkap kebenaran, tidak ada bukti satu pun pernyataan itu benar. Sosialisasi terus kami lakukan, mulai dari nol data di mesin pencarian (search engine) populer bernama Google itu tentang Sultan Hamid II dan Lambang Negara Garuda Pancasila. Hingga hari ini penuh referensi kami tumpahkan segala data, artikel, jurnal, hasil penelitian dan pemberitaan tentang Sultan Hamid II dan Lambang Negara tersebut.

Kami jelas membentangkan realitas sejarah yang sebenar-benarnya, meluruskan kawat yang bengkok, menghubungkan mata rantai yang sudah berpuluh tahun terputus. Kemudian menghadirkan sudut pandang (perspektif) baru dalam membaca sejarah. Semua itu, karena ada pengaburan, pemburaman, serta penghapusan nalar dan ingatan anak bangsa terhadap sejarah beradaban kita. Kami ingin meninggalkan legacy yang baik dan benar. Berbuat agar bermanfaat untuk generasi muda dan selanjutnya. Agar generasi selanjutnya ingat secara utuh sejarah bangsanya.

Hendropriyono juga menyebut Sultan Hamid II bukan pejuang bangsa Indonesia. Hal ini kami tulis secara mendalam, di dalam buku yang kami tulis hasil dari penelitian masing-masing yang kami gabungkan bersama. Kami menulis buku ini bertiga bersama saya, Nur Iskandar, dan Turiman Faturrahman Nur. Buku ini berjudul “Sultan Hamid II, Sang Perancang Lambang Negara Elang Rajawali-Garuda Pancasila”. Ketika buku ini terbit dan ditunjukkan kepada masyarakat, apresiasi tinggi pula diberikan oleh rakyat Kalimantan Barat atas upaya menguak kembali “akar terendam” ini. Banyak masyarakat hadir kala itu, 12 Juli 2013, tepat satu abad Sultan Hamid II.

Tokoh nasional seperti Dr. Oesman Sapta Odang hadir memberikan pidato terbaiknya kala launching buku tersebut. Gubernur Kalimantan Barat, Wali Kota Pontianak, Bupati, tokoh politik, budayawan, sosiolog, dosen, para pakar, petani, nelayan, buruh, dan lainnya hadir ingin melihat dan mendengar tentang sosok pahlawan dari wilayahnya. Dalam buku itu kami tuangkan tentang banyak hal, utamanya adalah fakta tentang perjuangannya menghadirkan kedaulatan penuh di Indonesia.

Sultan Hamid II adalah salah satu aktor utama dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. RZ Leirissa, dalam buku “Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia”, bahwa negara ini merdeka dan berdaulat tidak hanya didapatkan dari perang gerilya, melainkan pula melalui jalur diplomasi bangsa. Diplomasi ini berhasil dilakukan karena adanya Sultan Hamid II yang bertandatangan di atas kertas penyerahan dan pengakuan kedaulatan di Konferensi Meja Bundar (KMB), 27 Desember 1949. Sultan Hamid II jelas seorang pejuang. Kita ketahui bersama pada 17 Agustus 1945, ketika diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, negara tidak memiliki kedaulatan penuh. Ketika Jepang tersudut mundur, kemudian Belanda bersama sekutu kembali ke kepulauan ini.

Sukarno, Hatta, dan kawan seperjuangan lainnya ikut tersudut pula. Agresi militer (ke-1 dan ke-2) yang dilancarkan oleh Belanda membuat pukulan telak hingga mereka ditangkap dan diasingkan di Muntok, Bangka Belitung. Dalam rentang waktu yang cukup lama, ketika sedang diasingkan, Sultan Hamid II orang pertama yang menjenguk dan mengajak berkolaborasi untuk mendapatkan kedaulatan penuh itu. Hingga kemudian terjadi Konferensi Inter Indonesia (KII) 1 dan 2, kemudian dilanjutkan dengan KMB di Den Haag, Belanda. Sultan Hamid II juga ingin ada kemerdekaan dan kedaulatan, maka dari itu membentuk BFO (Bijeenkomst voor Federale Overleg) atau Majelis Permusyawaratan Negara-negara Federal, untuk menjembatani kepentingan-kepentingan para pihak, agar solusi bersama didapatkan.

Maka, kedaulatan pun penuh kita dapatkan. Selanjutnya, terbentuk lah Republik Indonesia Serikat (RIS) dalam bentuk Federal dengan waktu yang singkat (1949-1950). Agustus 1950, dengan adanya Mosi Integral Natsir, terjadi integrasi bangsa, Indonesia menjadi Negara Kesatuan. Kita harus berpikir jernih dan komprehensif. Bahwa RIS dan NKRI itu adalah satu mata rantai yang sama dalam perjalanan bangsa ini. Toh, Presiden RIS adalah Sukarno, Presiden NKRI kala itupun Sukarno. Bagaimana kita bisa menafikan sejarah ini, hanya karena ada pertarungan kaum federalis dan unitaris? Sedangkan kedua-duanya adalah Indonesia? Kami hanya minta, kita semua membaca secara utuh sejarah bangsa ini dengan sempurna. Tidak lebih.**

*) Penulis, Ketua Yayasan Sultan Hamid II

loading...