Surpres Jokowi Khianati Rakyat

kpk

PROTES: Petugas menutup tulisan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9) sebagai aksi protes terhadap revisi Undang-undang KPK. MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

Revisi UU KPK Harus Transparan

JAKARTA – DPR sudah menerima surat presiden (surpres) untuk membahas revisi Undang-Undang (UU) KPK. Namun, dewan masih enggan membuka daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diserahkan pemerintah terkait materi perubahan UU. DPR dan pemerintah pun diminta transparan dalam pembahasan.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyatakan, pembahasan perubahan UU itu diserahkan ke baleg. Yang pasti, kata dia, pemerintah sudah menyertakan DIM yang berisi materi revisi. ”Artinya, sudah ada standing-nya pemerintah seperti apa,” terang dia. Materi revisi yang diajukan DPR sudah jelas. Ada empat poin penting. Yakni, status kelembagaan dan karyawan KPK, pembentukan dewan pengawas, izin penyadapan, dan pemberian kewenangan SP3. Sedangkan materi revisi pemerintah tertuang dalam DIM yang dikirim berbarengan dengan surpres.

Dia mengatakan, DIM dari pemerintah akan dibahas dalam pertemuan antara DPR dan pemerintah. Adakah pasal usulan DPR yang ditolak pemerintah? Politikus Partai Gerindra itu enggan memaparkannya. Yang jelas, akan dilakukan pembicaraan dengan pemerintah. ”Pasti akan ada argumentasinya,” papar dia.

Supratman mengaku belum mengecek isi DIM dari pemerintah. Menurut dia, pimpinan DPR akan secara resmi mengirim draf DIM kepada baleg. Soal kapan pembahasan dilakukan, anggota komisi VI itu menyatakan bahwa pembahasan bergantung pemerintah. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk menetapkan waktu pembahasan. ”Kalau kami setiap saat siap,” terang dia.

Yang menjadi masalah, lanjut dia, sekarang banyak undang-undang yang dibahas di komisi. Para menteri pun sibuk. Mereka harus pindah dari komisi ke komisi lainnya. Apalagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebab, kementerian itu masuk semua pembahasan RUU.

Haryono Umar, mantan komisioner KPK, mengatakan bahwa masyarakat harus ikut mengawasi pembahasan revisi UU KPK. ”Pembahasan harus dilakukan secara terbuka dan transparan,” ungkap dia. Dengan keterbukaan, publik bisa ikut memantau pembahasan setiap pasal krusial yang diajukan DPR dan pemerintah.

Dia juga meminta pemerintah terbuka terkait DIM yang diserahkan ke DPR. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui apa saja materi revisi yang diajukan pemerintah. Saat ini publik baru mengetahui poin-poin revisi versi DPR. Haryono mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah berjanji tidak mengurangi independensi dan tidak melemahkan KPK. Karena itu, masyarakat perlu tahu DIM yang diajukan pemerintah.

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas menilai keputusan presiden mengeluarkan surpres adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Apalagi, dia sudah terpilih untuk periode kedua dan pernah berjanji tidak akan melemahkan KPK. Padahal, seharusnya secara undang-undang, presiden punya waktu 60 hari untuk mempertimbangkan surat revisi UU dari DPR. Waktu selama itu semestinya digunakan untuk menampung aspirasi dari berbagai kalangan. ”Apa lagi kesimpulannya kalau ini bukan kolaborasi antara parpol-parpol di Senayan dan istana?” tudingnya.

Uji kelayakan dan kepatutan yang telah berlangsung juga dinilai sebagai cara kasar legislatif dalam pelemahan KPK. Para calon pimpinan ditanyai soal dukungan terhadap revisi UU dan itu menjadi salah satu tolok ukur untuk meloloskan capim ke kursi tertinggi KPK. Busyro menyatakan, tidak akan ada harapan selama DPR diberi kewenangan melakukan fit and proper test.

Dia menyarankan masyarakat agar bersama-sama menuntut perubahan terhadap aturan DPR sendiri. Perlu dipertanyakan kapasitas DPR dalam menguji calon pejabat publik. ”Ayo, ramai-ramai masyarakat geruduk secara hukum demi penghormatan terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat,” lanjutnya.

Sementara itu, pimpinan KPK bersama ribuan pegawai KPK menggelar aksi di lobi gedung lembaga mereka kemarin. Aksi itu merupakan sikap perlawanan terhadap pernyataan dan manuver kontroversial terkait tahapan seleksi calon pimpinan (capim) KPK serta revisi UU KPK yang tengah bergulir di DPR saat ini.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut serangan-serangan terhadap pemberantasan korupsi belakangan ini membuat gerakan antikorupsi dalam kondisi mengkhawatirkan. Karena itu, dia berharap suara-suara penolakan terhadap revisi UU KPK dan capim bermasalah didengar para pengambil keputusan. Baik di DPR maupun pemerintahan. ”Kami sudah melihat rencana UU-nya, itu pun dilihat di berita-berita karena secara resmi kami di KPK tidak dilibatkan,” katanya. ”Berbeda dengan sebelumnya, kami dilibatkan melalui undangan dalam rapat-rapat di DPR, tetapi hari ini kita terkejut karena hal itu begitu cepat,” lanjut Agus. Menurut dia, pemerintah dan DPR semestinya menyelesaikan RUU KUHP, memperbaiki UU Tipikor, baru kemudian masuk ke UU KPK.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mempertanyakan kenapa RUU KPK sama sekali tidak ditembuskan ke lembaganya. Tetapi, langsung dikirim Presiden Joko Widodo ke DPR. ”Mengapa UU KPK itu seakan-akan tertutup dan dikebut diselesaikan, ada kegentingan apa sehingga tertutup antara pemerintah dan parlemen?” tanya Laode. ”Seharusnya tata kramanya surat ditembuskan juga ke KPK agar kami bisa melihat,” imbuh dia.

Di sisi lain, langkah Jokowi menyetujui RUU KPK dinilai bentuk pengingkaran janji terhadap pemberantasan korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan, ada beberapa catatan penting dalam persetujuan revisi itu. Di antaranya, presiden terlihat tergesa-gesa dalam mengirimkan surpres ke DPR tanpa ada pertimbangan matang. Padahal, pasal 49 ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 secara tegas memberikan tenggat 60 hari kepada presiden sebelum menyepakati usulan UU dari DPR. ”Seharusnya waktu itu digunakan presiden untuk menimbang usulan DPR yang sebenarnya justru melemahkan KPK,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

Catatan lainnya adalah presiden abai mendengarkan aspirasi masyarakat. Sebelum surpres itu dikirim, berbagai elemen masyarakat, organisasi, dan tokoh bangsa sejatinya telah bersuara menentang revisi UU KPK. ”Harus diingat bahwa presiden bukan hanya kepala pemerintahan, melainkan juga kepala negara yang mesti memastikan lembaga negara seperti KPK tidak dilemahkan pihak-pihak mana pun,” tegasnya.

ICW juga menyebut presiden mengingkari janji penguatan KPK dan keberpihakan pada isu antikorupsi. Padahal, di poin 4 Nawacita yang menjadi andalan Jokowi disebutkan, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya. ”Jika saat ini presiden tidak menepati janji untuk memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi, sudah barang tentu barisan pendukung presiden akan semakin berkurang drastis,” tegasnya. (lum/deb/tyo/c10/oni)

Read Previous

Pendidikan dan Hidayah

Read Next

Penghormatan Terakhir untuk BJ Habibie

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *