Sutarmidji Minta Semua NPWP Tercatat di Kalbar

PAJAK : Gubernur Kalbar Sutarmdiji menghadiri kegiatan Tax Gathering bersama Dirjen Pajak Kalbar dengan tema, Menuju Kalbar yang Maju dan Mandiri di Pendopo Gubernur Kalbar, Selasa (19/11) malam.  HUMPRO KALBAR

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji berharap kepada para pengusaha yang berinvestasi di provinsi ini memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kalbar. Mereka yang berusaha di Kalbar menurutnya wajib membayar pajak penghasilan di Kalbar pula.  “Saya harap NPWP-nya di Kalbar, bayarnya juga harus di Kalbar,” ungkap Sutarmidji saat memberi sambutan dalam kegiatan Tax Gathering bersama Dirjen Pajak Kalbar di Pendopo Gubernur, Selasa (19/11) malam.

Orang nomor satu di Kalbar itu menyesalkan karena sampai saat ini masih banyak para pengusaha berusaha di Kalbar namun memiliki NPWP di DKI Jakarta. Sehingga yang diuntungkan dari bagi hasil pajaknya adalah DKI Jakarta. “Jadi kalau pengusaha Kalbar, NPWP-nya di Kalbar, Kanwil Pajak tidak akan repot, targetnya pasti tercapai,” katanya.  Ia berharap dalam hal ini  para pengusaha patuh pajak. Karena pada prinsipnya tingkat kepatuhan PBB-P3 sekarang ini sudah semakin baik. Target yang ditetapkan juga sudah lebih dari 100 persen.

Ia yakin para pengusaha semakin hari akan semakin sadar pajak. Dengan demikian mereka bakal berkontribusi dalam percepatan pembangunan di Kalbar. Selain itu terkait Corporate Social Responsibility (CSR) ia meminta juga harus diperjelas.

“Dan kami (Pemprov) harus mendapat laporan yang jelas dan jangan sampai sebutan CSR tapi bentuknya tidak jelas. Sekarang ini kesadaran untuk memanfaatkan CSR sesuai dengan aturan itu masih kurang, sehingga CSR masih banyak digunakan untuk kapasitas perusahaan yang seharusnya untuk masyarakat,” paparnya.

Dijelaskannya, tujuan dari acara ini adalah berkaitan dengan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah atau negara lain. “Pengusaha cukup melaksanakan hal-hal yang sudah diatur, sekarang ini tunggakan PBB-P3 sekitar Rp220-an miliar dan saya berharap  itu dibayar,” ucapnya.

Maka dari itu  ia menilai penting untuk meningkatkan pendapatan perpajakan. Sebab biaya pembangunan terbesar masih mengandalkan sektor perpajakan. Hal yang sama juga menurutnya terjadi di seluruh negara di dunia. Ia melihat kepatuhan sektor perpajakan di Indonesia semakin tahun semakin membaik. “Mudah-mudahan ini juga membawa kebaikan bagi percepatan kemajuan negara,” tutupnya.(bar/r)