Syarat Wajib Negatif PCR Sampai H+15 Lebaran
Kalbar Provinsi Bebas PPKM

Sutarmidji

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji memastikan pemberlakuan wajib negatif tes usap (swab) RT-PCR bagi penumpang pesawat yang datang ke Kalbar berlaku hingga selesai Idulfitri. Meski banyak pihak yang protes, ia menilai kebijakan tersebut mampu menekan angka penularan Covid-19 di Kalbar.

“Jadi sekarang ini banyak yang protes, marah, tentang kenapa masuk Kalbar harus PCR. Saya ingin sampaikan, bahwa satu-satunya alat, Kemenkes harus sampaikan secara benar, alat yang paling efektif untuk mendeteksi Covid-19 adalah swab PCR,” ungkap Sutarmidji kepada awak media, Rabu (7/4).

Orang nomor satu di Kalbar itu menyebutkan, Kalbar menjadi satu-satunya daerah se-Kalimantan yang bebas dari pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) Mikro. Artinya kebijakan yang dilaksanakan selama ini cukup efektif menjaga daerah ini dari penularan Covid-19.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan instruksi mengenai pelaksanaan PPKM Mikro mulai 9-19 April 2021. Ada 20 provinsi se-Indonesia yang masuk dalam kebijakan PPKM tersebut. Termasuk empat provinsi di Kalimantan selain Kalbar.   “Alhamdulillah Kalbar tidak masuk, tapi semua daerah di Kalimantan selain Kalbar semuanya masuk. Cobalah cerdas dan banyak info tentang ini, jangan hanya liat beratnya (kebijakan PCR),” paparnya.

Saat ini, satu-satunya instrument yang efektif mendeteksi Covid-19 adalah PCR. Sementara tes usap antigen menurutnya hanya bisa membaca nilai cycle threshold (CT) tertentu. “Artinya, antigen masih bisa lolos, kerja setengah-setengah. Ini yang bahaya. Kalau Genose itu hanya digunakan untuk massal seperti murid sekolah dan sebagainya. Itu boleh, tapi kalau untuk perjalanan, percuma,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah tidak terlalu banyak basa-basi dalam menetapkan kebijakan syarat perjalanan. Karena PCR sudah jelas dan menjadi golden standard pemeriksaan untuk seluruh dunia. “Kalau antigen belum tentu, kecuali antara CT 5-29 antigen bisa baca, tapi kalau sudah CT 30-40 sudah tidak bisa dibaca. Itu yang jadi masalah,” tambahnya.

Midji- sapaan akrabnya- menyebut sudah ada tiga dokter di Universitas Tanjungpura (Untan) yang meninggal dunia akibat Covid-19. Rata-rata mereka adalah yang terpapar dari luar Kalbar karena mengikuti kegiatan di luar daerah. “Karena mereka seminar ke luar Kalbar dan terjangkit. Waktu itu masih antigen. Dasar inilah kami terapkan PCR. Akhirnya kami bisa kendalikan (Covid-19) sekarang,” katanya.

Belum lagi tingkat keterjangkitan di pesawat cukup besar. Dari hasil tes acak yang dilakukan Satgas Covid-19 Kalbar, kasus positif lebih banyak ditemukan dari penerbangan dibanding kapal laut. “Sebelum memutuskan PCR, kami uji coba dulu. Ternyata tingkat keterjangkitan di pesawat lebih besar. Saya tidak mau teori, saya maunya riil dan fakta. Silakan saja. Saya mempertaruhkan kredibilitas saya untuk ini, tapi ini semua untuk kepentingan masyarakat Kalbar,” ungkapnya.

Pemberlakuan PCR di Kalbar, lanjut dia, juga berbeda dengan kebijakan nasional. Penumpang pesawat ke Kalbar bisa menggunakan surat negatif PCR yang berlaku tujuh kali 24 jam. “Artinya kalau ke Kalbar enam hari, bisa gunakan surat yang sama. Saya tidak mau ini hanya kepentingan 100-200 orang, tapi mengorbankan jutaan masyarakat Kalbar,” ucapnya.

Midji yakin seluruh penumpang pesawat adalah masyarakat yang ekonominya menengah ke atas sehingga mampu untuk membayar  tes PCR. Jika ada pelajar yang bepergian secara rombongan bisa melapor ke pemprov untuk difasilitasi. “Kalau rombongan sampaikan saja ke kami, sampai 15 hari Lebaran, kami akan tetap gunakan PCR. Kalau berat, silakan gunakan kapal laut, antigen kan bisa,” tutupnya.

Seperti diketahui, dalam PPKM Mikro Tahap V, wilayah pemberlakuan diperluas, dengan tambahan lima provinsi, yaitu Aceh, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Utara dan Papua. Lima daerah tersebut ditambahkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro yang terbit pada 5 April 2021.

Pada periode sebelumnya, PPKM Mikro telah dilaksanakan di 15 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timurdan Nusa Tenggara Barat.

Sebagaimana tertuang dalam Inmendagri, dengan tambahan lima provinsi maka sebanyak 20 provinsi dapat menetapkan dan menambah prioritas wilayah pembatasan pada masing-masing kabupaten/kotanya.(bar)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!