Tahapan Pilkada Belum Dipahami

PERLU SOSIALISASI: Wakil Bupati Sambas Hj Hairiah berharap KPU meningkatkan sosialisasi aturan pilkada. OZY/Pontianak Post

SAMBAS – Wakil Bupati Sambas, Hj Hairiah SH MH menyebutkan hingga saat ini, sesuai hasil survey masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas 2020. “Hasil polling menyebutkan, masih banyak masyarakat awam dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu,” kata Wakil Bupati Sambas, saat menghadiri sosialisasi produk hukum terkait pedoman teknis tentang tahapan program jadwal penyelenggaraan dan pedoman teknis pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas 2020.

Kegiatan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sambas, Kamis (9/1) di Hotel Pantura Jaya, dan dihadiri Anggota DPRD Sambas, Anwari S Sos MAP, perwakilan Polres Sambas, dari Kodim 1208 Sambas, Kasi Intel Kejari Sambas, PN Sambas, Bawaslu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Kesbangpol, Satpol PP, Kabid Kominfo Dinas Kominfo, dan Partai Politik di Sambas.

Menurutnya, sosialisasi dalam rangka pemahaman berkenaan dengan tahapan Pilkada 2020 dan aturan kepemiluan seharusnya disebarluaskan sejak awal. Hal ini, tentu bukan tugas KPU saja, melainkan partai politik, serta semua pihak termasuk dari Pemerintah Kabupaten Sambas. “Seperti kegiatan yang dilaksanakan sekarang, yakni sosialisasi produk hukum terkait Pemilu, diharapkan menjadi salah satu upaya memberikan pemahaman, pencerdasan, dan distribusi informasi mengenai pemilu,” katanya.

Dengan harapan, semakin masyarakat memahami tahapan termasuk aturan dalam pelaksanaan pemilu, akan berdampak juga pada tingginya partisipasi masyarakat dalam pencoblosan nanti.  Wakil Bupati Sambas, menyebutkan Pilkada 2020 di Kabupaten Sambas, bisa berjalan sesuai aturan yang berlaku. Sehingga masyarakat harus mengetahui produk-produk hukum yang mengatur pesta demokrasi.

“Semua pihak, terutama KPU, menyiapkan seluruh proses pesta demokrasi yang InsyaAllah berlangsung serentak di sejumlah provinsi, kabupaten dan kota se Indonesia. Dan menuju masa pencoblosan, banyak tahapan yang harus dilalui, dan itu perlu diketahui masyarakat luas. Produk hukum yg dilahirkan lewat UU dan PKPU harus sering terpublikasi,” katanya.

Read Previous

Usulkan RS Perbatasan Bertaraf Internasional

Read Next

Manulife Luncurkan Tiga Aplikasi Terbaru

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *