Tangani Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan

Dr. Masyhudi, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar

PONTIANAK– Kejaksaan Negeri se Kalimantan Barat melakukan Penandatanganan Pejanjian Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pontianak tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

MoU tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyhudi, beserta Wakajati Kalbar Juniman Hutagaol, para Asisten dan Koordinator Kejati Kalbar bertempat di Aula Lantai 4 Kantor Kejati Kalbar, Selasa (14/9)

Dalam kesempatan itu, Masyhudi menyampaikan, penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara kedua pihak dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini dimaksudkan untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang tidak saja berperan melaksanakan kegiatan penuntutan di pengadilan.

Sebab, lanjut Masyhudi, berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang diharapkan dapat memberikan manfaat secara optimal kepada Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD, maupun masyarakat pada umumnya.

“Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini merupakan wujud nyata dalam upaya meningkatkan tugas, fungsi dan peran kedua lembaga, dalam rangka ikut serta memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menjamin perlindungan kepada pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, khususnya di masa sulit seperti saat ini karena adanya pandemi Covid-19 yang masih belum usai,” ungkapnya.

Peran Kejaksaan lainnya, kata Masyhudi, dapat dimanfaatkan oleh Instansi/lembaga Pemerintah, BUMN/BUMD adalah pertimbangan hukum yang merupakan kegiatan Kejaksaan dalam memberikan nasehat hukum atau pendapat hukum (legal opinion) dan Pendampingan hukum (legal assisten) apabila Instansi/Lembaga Pemerintah / BUMN / BUMD berpotensi atau menghadapi klaim/tuntutan dari pihak lain dalam rangka penyelamatan keuangan negara dan pemulihan keuangan negara.

Sementara itu, Deputi Direktur Wilayah Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan Rini Suryani mengatakan, berdasarkan INPRES Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Dengan perjanjian Kerjasama ini bisa membantu BPJS Ketenagakerjaan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan social ketenagakerjaan sebagai bentuk sinergitas dengan instansi penegak hukum khususnya kejaksaan tinggi Kalimantan barat dalam hal pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain,” jelasnya. (arf)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!