Target Pindah 2024, Kaltim Dinilai Paling Ideal

Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.Jokowi menyebut ibu kota akan dipindahkan ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. –RAKA DENNY/JAWAPOS

JAKARTA – Teka-teki terkait lokasi ibu kota negara (IKN) baru akhirnya terjawab. Presiden Joko Widodo menetapkan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) di Kalimantan Timur sebagai calon IKN. Pengumuman lokasi IKN disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, kemarin (26/8).

Jokowi menjelaskan, pemilihan kedua kabupaten itu didasarkan pada kajian mendalam yang dilakukan Bappenas selama tiga tahun terakhir. Hasilnya, kedua wilayah itu dianggap sebagai lokasi paling ideal. “Kenapa? Risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa, tsunami, karhutla (kebakaran hutan dan lahan), gunung api dan tanah longsor,” ujarnya.

Selain itu, daerah tersebut juga sangat strategis dan berada di tengah-tengah Indonesia. Di sisi lain, wilayahnya dekat dengan dua kota berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda yang sudah memiliki infrastruktur pendukung relatif lengkap. “Lahan punya pemerintah ada 180 ribu hektare,” imbuhnya.

Jokowi menuturkan, permohonan persetujuan kepada DPR sudah disampaikan kemarin pagi dengan disertai lampiran hasil kajian. Di samping itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang pembentukan IKN dan akan segera disampaikan ke parlemen.

Soal pendanaan perpindahan ibu kota, mantan Wali Kota Solo menyebut tidak akan sepenuhnya dibebankan pada APBN. Bahkan, dari total Rp 466 triliun yang dibutuhkan, APBN hanya akan membiayai sekitar 19 persen. Sisanya akan didanai swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan bahwa pemindahan ibu kota bukan satu-satunya upaya mengurangi kesenjangan Jawa-Luar Jawa. Pembangunan industri melalui hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) juga akan dilanjutkan.

Sementara itu, Jakarta sebagai pusat keuangan dan kota bisnis skala regional-global akan tetap mendapat prioritas penggunaan. Untuk itu, rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembenahan menyeluruh dengan anggaran Rp571 triliun akan tetap dijalankan. “Pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,” tuturnya.

Menanggapi hal ini, Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor mengatakan, masyarakat Kaltim siap menyambut kebijakan tersebut. Hal itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga. Apalagi perpindahan IKN juga akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya di Kaltim, tetapi juga seluruh Kalimantan dan sebagian wilayah Sulawesi yang berseberangan.

Soal kesiapan lahan di Kukar dan PUU, Isran menyebut tidak ada persoalan. Lokasi yang disiapkan untuk IKN baru ada di sekitar Bukit Soeharto dan Samboja dengan luas lahan yang mencukupi. “Kalau Bukit Soeharto luasnya sendiri 68 ribu (hektare) lebih kurang. Kemudian kawasan Samboja itu ada 55 ribu (hektare). Sebelah baratnya ada 150 ribu,” ujarnya (hektare). Mengingat mayoritas lahan tersebut berstatus tanah negara, Isran menyebut pengalihfungsiannya tidak akan banyak kendala.

Menteri ATR, BPN Sofyan Djalil Sofyan mengakui, dari 180 ribu hektare tanah yang masuk dalam skema, ada sebagian kecil milik masyarakat. Jika nantinya dilewati pembangunan, pemerintah akan melakukan pembebasan tanah sebagaimana peraturan UU.

Begitu lokasi ditetapkan, ATR/BPN akan melakukan pembekuan tanah. Hal itu untuk mengantisipasi perilaku oknum spekulan. ”Kita akan lakukan land freezing supaya tidak terjadi spekulasi tanah di tempat yang nanti akan dibutuhkan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro menjelaskan, setelah lokasi ditetapkan, pemerintah akan fokus melaksanakan persiapan tahapan awal. Persiapan itu meliputi penyusunan RUU ibu kota baru, masterplan, urban design, building design, dan persiapan lahan. Semua persiapan awal itu diharapkan bisa tuntas pada tahun depan dan pembangunan bisa dimulai.

”Pembangunan infrastruktur bisa dimulai akhir 2020,” ujar dia. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Soal teknis tahapannya, pemerintah masih melakukan penyusunan secara detail. Yang pasti, proses perpindahan pemerintahan bisa dimulai pada 2024 mendatang.

Dari 180 ribu hektare lahan yang disiapkan, lanjut Bambang, kawasan induk hanya memakan lahan sekitar 40 ribu hektare, dan bisa diperbesar di kemudian hari. “Separuhnya adalah ruang terbuka hijau, termasuk hutan lindung. Hutan lindung tidak akan diganggu,” imbuhnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan, jajarannya akan mulai mendesain kawasan untuk meletakkan lokasi bangunan dan lahan hijau. Desain ini ditargetkan bisa tuntas tahun depan.

Pada tahap awal pembangunan yang ditargetkan akhir 2020, PUPR akan memulai dengan penggarapan prasarana dasar seperti membuka jalan, akses air, sanitasi, termasuk membuat bendungan dan intake. “Kita sudah dapat beberapa lokasi bendungan dan intake untuk melayani ibu kota negara,” ungkapnya.

Agar pembangunan prasarana dasar berjalan cepat, PUPR akan menerapkan metode Project Design and Build (DB) atau proyek terintegrasi rancang bangun. Metode ini dinilai efisien, baik secara waktu maupun biaya dibandingkan metode konvensional Design Bid and Build (DBB).

“Seperti halnya saat kita renovasi Gelora Bung Karno, tidak dengan cara common yaitu desain dulu baru tender tapi Design and Build. Jadi, kontraktor dan konsultan jadi satu. Kita kasih kriterianya seperti apa, tapi cepat,” jelas Basuki. Sementara untuk pembangunan gedung-gedung, pemerintah akan akan lebih hati-hati karena ingin memiliki desain dan arsitektural yang modern dan ramah lingkungan.

Basuki memperkirakan, pembangunan prasarana dasar dan gedung-gedung utama bisa diselesaikan dalam tiga sampai empat tahun. Dengan demikian, diharapkan pada tahun 2023 atau 2024 perpindahan layanan pemerintahan sudah bisa dimulai.

Terpisah, surat pemberitahuan usulan perpindahan ibu kota langsung direspon parlemen. DPR menjadwalkan surat akan dibacakan pada sidang paripurna hari ini (27/8). Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan, surat tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah bahwa rencana pemindahan IKN bukan main-main. Penilaian bahwa presiden tidak serius dan jalan sendiri-sendiri juga terbantahkan.

’’Artinya pemerintah punya iktikad baik untuk membahasnya bersama DPR,” ujar Zainudin Amali di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Komisi II, kata dia, sangat mengapresiasi kebijakan itu. Sebab gagasan pemindahan IKN tahap demi tahap mulai berjalan.

Terkait regulasi, Zainudin Amali optimistis pemerintah sudah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara. Regulasi tersebut akan menggantikan UU 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Nah, regulasi ini akan dibahas dalam panitia khusus yang melibatkan pemerintah dan DPR. ’’Ini kan jadi RUU inisiatif dari pemerintah. Kita tunggu saja untuk dibahas bersama-sama DPR,” papar politisi Golkar itu.

Meski demikian, Zainudin pesimistis dokumen RUU tersebut akan segera dikirim ke DPR. Sebab DPR periode 2014-2019 akan segera berakhir pada akhir September nanti. ’’Lebih logis kalau RUU inisiatif pemerintah ini dibahas dalam DPR periode berikutnya agar efektif,” imbuhnya.

Di sisi lain, pemindahan ibu kota masih menuai pro dan kontra di kalangan legislatif. Menurut Zainudin, kondisi tersebut adalah sesuatu yang lumrah. Sebab, setiap anggota DPR berhak menyampaikan aspirasinya. ’’Kan DPR perorangan boleh menyampaikan. Tapi sikap fraksi seperti apa kan kita tidak tahu,” tandasnya.

PKS misalnya. Fraksi ini masih mempertanyakan kebijakan pemerintah tersebut. Anggota Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menilai keputusan memindahkan IKN terlalu prematur. Dia berharap pemerintah menaati prosedur sesuai perundang-undangan. Pemindahan ibu kota, kata dia, bukan hanya domain eksekutif namun juga legislatif.

’’Paling tidak monggo segera dikirim naskah akademis dan landasan yuridisnya. Kita diskusikan bersama-sama,” papar wakil ketua komisi II DPR itu. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menambahkan, pemindahan IKN harus melalui perubahan sejumlah regulasi. Sedikitnya, kata dia, ada delapan UU sekaligus yang harus diubah oleh pemerintah. Selain UU 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, juga ada beberapa UU yang lain yang harus dirombak atau direvisi.

Di antaranya UU tentang Pemerintah Daerah (Pemda), UU tentang Pengadaan Tanah untuk Ibu Kota, UU Pengadaan Tanah untuk Kawasan Strategis, UU Tata Ruang, serta UU tentang Lingkungan. Pemerintah juga membutuhkan UU yang mengatur secara teknis pemindahan IKN. ’’Semua UU itu sebaiknya dikerjakan dulu baru dilakukan sosialiasi. Makanya kami minta pemerintah sampaikan naskah akademiknya,” tegas Fahri. (far/mar/rin/tau)

Read Previous

Xing Fu Salurkan Bantuan Ke Penderita Stroke

Read Next

Pendiri Dompet Dhuafa Kunjungi Pontianak Post

Tinggalkan Balasan

Most Popular