Tarik Ulur Tata Batas, Wali Kota Tegaskan Arboretum Masuk RTH

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau langsung proses pembangunan pagar yang berada di kawasan Arboretum Fakultas Kehutanan, Jumat (4/12). Turut hadir Rektor Universitas Tanjungpura serta pihak dari Fakultas Kehutanan dan Fakultas Pertanian yang masing-masing diwakili Wakil Dekan 2.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Pontianak menyampaikan tentang status kawasan arboretum. Menurutnya, kawasan tersebut masuk dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan Perda Kota Pontianak Nomor 2 tahun 2013.

Pembahasan terkait tata batas antara Arboretum Fakultas Kehutanan dan Fakultas Pertanian terbilang cukup alot. Wakil Dekan 2 Fakultas Kehutanan, Farah Diba menyampaikan, untuk pembangunan pagar batas sebaiknya pada batas eksisting yang sudah ada yaitu pada parit yang sudah menjadi batas arboretum.

Sedangkan Wakil Dekan 2 Fakultas Pertanian, pihaknya hanya menjalankan pekerjaan tata batas sesuai dengan SK Rektor, yakni tiga meter dari pagar yang sudah ada, bukan berada di parit tersebut.

Keputusan Rektor itu dikhawatirkan akan menyebabkan perpindahan hak kelola dari Fakultas Kehutanan ke Fakultas Pertanian. Sementara Fakultas Pertanian berdalih tidak akan melakukan penebangan pohon dan akan melaksanakan agroforestry di kawasan tersebut.

Pelaksanaan pembangunan tata batas yang sempat terhenti karena tarik ulur kedua belah pihak pun akhirnya dilanjutkan kembali. Pelaksanaan pekerjaan tata batas dimulai dengan pengukuran 4 meter dari batas atap gedung Fakultas Pertanian dan ditancapkan patok batas untuk pembuatan pagar.

Masalah yang dihadapi pada saat pengukuran tersebut adalah pada jarak 50 meter dari patok pertama, jarak 4 meter berada di parit batas arboretum.

Pihak kontraktor, yakni CV Diamond Semesta menyampaikan sulit membangun pagar di atas parit karena biaya untuk pembangunan fondasi akan melebihi dari RAB yang sudah direncanakan.

Perdebatan tata batas itu berlangsung hingga menjelang magrib. Sebelumnya, Rektor Universitas Tanjungpura telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 3405/UN22/LK/2020 tentang Penetapan Batas Tanah Arboretum Fakultas Kehutanan Pontianak tertanggal 9 November 2020.

SK yang ditandatangi Rektor Universitas Tanjungpura Garuda Wiko tersebut menetapkan batas-batas Arboretum Fakultas Kehutanan, di antaranya, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Prof Dr. H. Hadari Nawawi, sebelah Timur berbatasan dengan pagar batas Untan, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jenderal Ahmad Yani dan sebelah Selatan berbatasan dengan Fakultas Pertanian.

Menanggapi SK Rektor Universitas Tanjungpura, Dekan Fakultas Kehutanan Prof Gusti Hardiansyah, menyatakan pihaknya akan tetap mengacu pada Perda Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak. Perda itu menetapkan arboretum menjadi kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Menurut Gusti, arboretum sebagai sebagian aset Pemerintah Kota Pontianak, maka segala bentuk perubahan terhadap kawasan selayaknya dilakukan diskusi dan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kota Pontianak. Jadi, perubahan yang terjadi mestinya tidak tumpang tindih dengan kebijakan Pemkot Pontianak.

Kendati demikian, pihaknya menyadari jika kawasan Arboretum sebagai aset Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura yang juga aset Universitas Tanjungpura dan Pemkot Pontianak sangat mungkin untuk dilakukan perubahan, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Herman Hofi Munawar sebelumnya juga mengingatkan agar pihak Untan berkoordinasi dengan Pemkot Pontianak terkait persoalan arboretum. Jika tetap memaksakan pada rencana awal, menurutnya akan ada aturan yang dilanggar.

“Terkait dengan lahan arboretum yang  menjadi  milik Untan, sebenarnya tetap wajib mematuhi tata ruang  yang ada,” ungkap Herman Hofi Munawar kepada Pontianak Post, Selasa (1/12).

Ia menjelaskan, dalam aturannya, dulu Pemkot Pontianak miliki Perda Hutan Kota di mana wilayah arboretum termasuk kawasan hutan kota. Namun, karena terdapat perubahan regulasi, yang mana persoalan hutan menjadi kewenangan provinsi maka Perda Hutan Kota itu dicabut.

Meski perda dicabut, lanjutnya, aturan tersebut masih kuat karena Pemkot Pontianak masih miliki regulasi Tata Ruang dan Perda Rencana Detail Tata Ruang. Perda itu (RDRT), lanjut Herman, menjadi rujukan pemkot dalam melakukan penataan/pemanfaatan terhadap ruang yang ada di Kota Pontianak.

Jadi, dalam aturan tersebut sudah seharusnya warga Kota Pontianak ataupun lembaga wajib tunduk dan patuh terhadap regulasi yang sudah diundangkan. “Warga boleh memiliki ruang atau lahan namun dalam pemanfaatannya harus mengetahui regulasi yang sudah ada,” tandasnya.

Sekadar informasi, Arboretum Sylva Fakultas Kehutanan merupakan kawasan hutan kota seluas 3,25 hektare. Kawasan ini memiliki ratusan jenis tanaman, di antaranya tanaman endemik Kalbar.

Dalam Jurnal Sylva Lestari berjudul “Nilai Ekonomi Arboretum Sylva Universitas Tanjungpura Pontianak” yang ditulis  oleh Emi Rosalinda, Ali Munir, Aldi dan Anugrah Anshari, 2020, Arboretum Sylva Untan dulunya merupakan kawasan padang ilalang (Imperata silindrica) dan rumput teki (Cyperus trialatus). Kawasan ini sebelumnya diperuntukkan bagi kebun percontohan tanaman semusim (kerja sama Untan dengan Balai Latihan Kerja Industri).

Pembangunan Arboretum Sylva Untan sebagai areal pelestarian plasma nutfah sekaligus hijauan kampus merupakan tindak lanjut hasil rumusan dari Seminar tentang Hutan Kota dan Hijauan Kampus yang diadakan di Bogor tahun 1987.

Saat pekan penghijauan tanggal 11 Oktober 1989 diajukan permohonan pembangunan Arboretum Sylva Untan yang lokasinya berada di samping Gedung Fasilitas Bersama Fakultas Pertanian Untan dengan luas 3,25 ha. Secara fisik pembangunan Arboretum Sylva Untan dimulai pada awal Oktober 1989.

Koleksi jenis flora di Arboretum Sylva Untan pernah tercatat berjumlah lebih dari 190 jenis pohon, 86 jenis anggrek, 176 jenis perdu dan tumbuhan bawah.  Untuk jenis pohon, terdapat jenis endemik seperti ulin (Eusideroxylon zwageri) dan tengkawang tungkul (Shorea stenoptera). Sementara itu keragaman fauna meliputi 12 jenis mamalia, 32 jenis burung, 14 jenis herpetofauna dan 35 jenis serangga. Di antara fauna tersebut ada yang dilindungi undang-undang seperti kukang, tarsius dan berang-berang.

Selain itu, terdapat juga fauna yang termasuk dalam IUCN-NT yaitu walik jambu (Ptilonopus jambu) dan ada yang masuk Appendix II CITES yaitu cilepuk raja (Otus brokii) dan ular kobra.

Banyaknya koleksi tanaman yang menyusun ekosistem Arboretum Sylva Untan menjadikan kawasan ini juga menyediakan jasa-jasa lingkungan alami, dan mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti pensuplai oksigen, penyerap karbon, tempat pendidikan, penelitian, praktik pelajar dan mahasiswa, serta tempat pelatihan.

Arboretum Sylva Untan saat ini juga sudah menjadi kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal terutama menunjang budaya masyarakat urban. Arboretum Sylva Untan juga memiliki nilai ekonomi yang bersumber dari nilai kayu, dan  nilai serapan karbon. (arf )

 

error: Content is protected !!