Telaah Berkas Pengunduran Diri PNS

SAMBAS– Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas, Hj Fatma Aghitsni STP Msi menyebutkan usulan pengunduran diri PNS yang akan terjun dalam Pilkada, diatur dalam Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020.

“Sehubungan pengunduran diri Satono -Fahrur Rofi dari ASN dengan alasan mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas, mekanismenya telah diatur khusus di dalam Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS terutama di Pasal 21 dan 22,” kata Fatma.

Menurutnya,  sebagaimana dalam Pasal 22 angka 4, proses penetapan pemberhentian paling lama 21 hari setelah usul pemberhentian secara lengkap diterima.

“Pada saat pengusulan pengunduran diri pada Selasa (4/8), ada beberapa berkas yang masih belum lengkap dan ada juga yang masih perlu diperbaiki. Dan kami juga sedang menelaah berkas-berkas yang sudah diusulkan, tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Sesuai peraturan itu juga, disebutkan salah satunya adalah pengusulan pengunduran diri sebagai ASN, sebenarnya harus melalui mekanisme hierarki. “Secara umum, administrasi kepegawaian harus melalui mekanisme hierarki sesuai dengan aturan yang berlaku, ada atasan langsung, ada Pejabat yang Berwenang (PyB) dan PPK. Hal ini yang sering terlupakan oleh seorang PNS,” katanya.

Pihaknya, secara prosedur akan menyampaikan apa yang menjadi kekurangan dalam hal persyaratan. “Kekurangan-kekurangan berkas inilah, nanti yang akan kami sampaikan kepada PNS yang akan mengajukan pengunduran diri,” katanya. Termasuk jika ada persyaratan atau berkas lainnya yang sesuai aturan memang belum dilengkapi. “Setelah kami mencermati dan memeriksa berkas yang diusulkan Satono – Fahrur Rofi, akan kami sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa berkas belum lengkap, perlu perbaikan atau sudah lengkap sehingga dapat diproses lebih lanjut,” katanya.

Dikesempatan tersebut, Fatma juga menyampaikan tata cara pemberhentian PNS yang mengundurkan diri karena mencalonkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020.

Dimulai dengan adanya pengajuan dari pemohon berhenti sebagai PNS yang diajukan secara tertulis dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri (format juga sudah ditentukan) kepada Bupati melalui PyB secara hierarki (melalui Kepala Unit Kerjanya masing-masing) untuk diteruskan ke Bupati melalui Sekretaris Daerah setelah ditetapkan sebagai calon oleh KPU.

“Permohonan dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Calon oleh KPU dan dokumen pendukung administrasi lainnya. Dan Pemberhentian diproses setelah berkas lengkap diterima oleh BKPSDMAD untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,” katanya.

Dalam hal PNS yang diberhentikan, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pensiun karena tidak memenuhi persyaratan umur 50 tahun dengan masa kerja 20 tahun. Sebagaimana yang berlaku pada Satono dan Fahrur Rofi, maka kewenangan pemberhentian tidak harus mendapatkan persetujuan teknis dari Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN. “Demikian juga, proses pemberhentiannya tidak harus mendapatkan persetujuan teknis dari Menpan dan RB, cukup hanya sampai ke Bupati sesuai kewenangannya,” kata Fatma.

Perlu diketahui, H Satono S Sos I MH Dan Fahrur Rofi SIP MH Sc, Selasa (4/8) menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkungan Pemkab Sambas. Hal ini sebagai bentuk kesiapan, kesungguhan dan keseriusan untuk maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas di Pilkada tahun ini.(fah)

loading...