Tempias Ibu Kota Baru

PONTIANAK – Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan memicu pembangunan secara keseluruhan Pulau Kalimantan. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar Santyoso Tio mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Menurutnya hal itu akan membuat daya saing Pulau Kalimantan meningkat, yang ujungnya peningkatan investasi di pulau ini. Kalbar sendiri, kata dia, akan terimbas secara langsung. Apalagi seluruh Kalimantan sudah terhubung oleh jalan Trans Kalimantan.

Dia memprediksi, Kalbar akan menjadi muara komoditas di Kalimantan untuk diekspor keluar. Pasalnya Kalbar punya Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan terminal hub internasional. “Sudah lama kita berhadap seperti ini, dan akhirnya terwujud. Ini karena kita menghadap langsung ke jalur perdagangan teramai di dunia. Kalau secara posisi letak, kita bisa bersaing dengan Singapura dan Malaysia untuk disinggahi kapal-kapal internasional itu,” ujarnya kepada Pontianak Post.

Menjadi terminal hub, kata dia, banyak kapal akan datang ke Kijing. Hal tersebut akan menimbulkan efek domino berupa tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di kota-kota sekitar pelabuhan. Ujungnya adalah penyerapan lapangan kerja yang memacu pertumbuhan ekonomi Kalbar. Ditambah lagi, harga logistik akan kian kompetitif. Selain itu, lanjut dia, pendapatan pemerintah Kalbar akan meningkat. Pasalnya komoditas-komoditas utama Kalbar seperti CPO dan produk tambang akan langsung bisa dikirim ke negara tujuan.

Ekonom dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof Dr Eddy Suratman mengatakan, pemindahan ibu kota akan berdampak pada meningkatnya anggaran ke provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan. Secara makro, hal ini akan membuat pertumbuhan ekonomi di semua provinsi di Pulau Kalimantan meningkat. Lantarannya belanja pemerintah daerah dan pemerintah pusat meningkat. “Dalam perkiraan Bappenas, pertumbuhan ekonomi Kalbar diperkirakan 5,2 sampai 5,9 persen sampai 2024, normalnya akan seperti itu, tapi saya katakan dia akan bisa lebih tinggi dari itu, di atas 6 persen kalau pemindahan ibu kota betul dilakukan,” ucapnya.

Geliat perekonomian di Kalimantan pun akan meningkat. “Jalan Trans Kalimantan sekarang sudah terbuka. Arus orang, barang, mudah untuk bergerak ke sana. Saya kira di sisi kiri-kanan jalan yang baru dibangun itu akan berdiri tempat-tempat usaha, ekonomi akan hidup karena orang bergerak ke sana, ke pusat ibu kota negara, akan ada uang yang mengalir untuk membangun Kalimantan dan akan ada percepatan pembangunan,” papar Eddy.

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kalbar, Prof Dr Thamrin Usman DEA menilai, selain infrastruktur, pemindahan ibu kota akan berdampak langsung kepada peningkatan SDM di Kalimantan. Termasuk Kalbar. “Ini akan relevan dengan peningkatan SDM kita. Karena sarana dan prasarana pendidikan akan meningkat. Relevan dengan kebutuhan SDM di pemerintahan dari masyarakat Kalimantan yang akan meningkat,” sebut dia.

Lanjut dia, kesempatan orang-orang Kalbar dan Kalimantan lainnya terbuka lebar dalam pos-pos penting di pemerintahan maupun sektor lainnya. “Pemindahan ibu kota ke Kalimantan menjadi peluang besar bagi masyarakat Kalbar. Agar diberdayakan dalam sektor pembangunan. Selain itu bagi masyarakat Kalimantan, marwah mereka akan meningkat. Ini sebagai dampak psikologis,” jelas dia.

Anggota Komisi XI DPR RI G Michael Jeno menyebutkan, anggaran untuk pemindahan ibu kota Indonesia yang baru di Kalimantan belum masuk dalam RAPBN 2020. “Pemerintah belum meminta anggaran yang besar untuk rencana pemindahan ibu kota. Terutama untuk proyek fisik dan lain-lainnya,” ujarnya kepada Pontianak Post, kemarin.

Permintaan anggaran perihal pemindahan ibu kota, baru sebatas studi. Anggaran itu akan digunakan Pemerintah melalui Menteri/Kepala Badan Pembangunan Nasional pada tahun depan untuk melanjutkan riset yang lebih matang. “Bapenas sebagai mitra Komisi XI hanya meminta sekitar Rp30 miliar untuk studi dan riset soal pemindahan ibu kota yang baru ini,” sebut dia.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo sendiri sudah meminta izin langsung ke DPR RI untuk memindahkan ibu kota ke salah satu tempat di Kalimantan. Hal ini diucapkannya secara resmi saat pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019 di gedung parlemen. Jeno sendiri secara pribadi setuju dan mengapresiasi rencana pemerintah tersebut. “Tentu ini bagus untuk pemerataan pembangunan. Sudah lama Kalimantan tertinggal dari pulau lain. Pemindahan ibu kota akan memicu pembangunan di Kalimantan, termasuk Kalbar. Saya mendukung langkah Presiden Jokowi yang berani ini,” ucap dia.

Perhatikan Kearifan Lokal

Kendati demikian, banyak pula pihak yang meminta Presiden Jokowi untuk mengkaji ulang pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Pasalnya identitas masyarakat dan kelestarian alam di Kalimantan dikhawatirkan terkikis oleh cepatnya roda pembangunan. Pengamat Perkotaan, Deman Huri, menjelaskan desain Ibu Kota baru di Kalimantan musti daya dukung alam harus dihitung dengan persisi tinggi. Sehingga bencana bisa diminimalisir.

“Kalau desain Ibu Kota harus mewakili budaya Indonesia. Pohon-pohon yang digunakanpun jangan digunakan pohon yang ekspansif. Jika kotanya bernuansa Forest City harus menggunakan pohon-pohon lokal. Dan harus disesuakan atau dihitung dengan perhitungan matang. Karena berkaitan dengan daya dukung alam air, tanah, dan udara,” ujarnya.

Sementara itu, Presidium Dewan Kehutanan Nasional, Glorio Sanen, menjelaskan, desain Ibu Kota baru di Kalimantan, pemerintah memberikan pengakuan bagi Masyarakat Adat yang terkena dampak atas pemindahan. Terkait pembebasan lahan sesuai komitmen Presiden Joko Widodo. “Bukan ganti rugi tanpa ganti untung,” kata Glorio Sanen. Dia berkata, pemerintah mesti memperhatikan aspek lingkungan hidup, motifnya mendeskripsikan tentang Nusantara. Dan adanya motif Masyarakat Adat setempat di mana Ibu Kota negara tersebut.

Ketua Sanggar Cinta Tanah dan Air Khatulistiwa, Syamhudi berharap pembangunan ibu kota baru mengacu kepada identitas Kalimantan sebagai produsen oksigen dunia. Caranya dengan lebih memperbesar kawasan hijau di ibu kota baru. “Kalau saat ini tuntutan 30 persen ruang terbuka hijaunya ke depannya berharap 40 persen yang menjadi zona terbuka hijaunya bila perlu 50 persen,” ujarnya.
Aktivis lingkungan Kalimantan Barat itu berkata, desain desain Ibu Kota baru di Kalimantan mesti memperhatikan bentuk strutur tanah dan ekologinya. “Hemat saya desain foresty city juga tidak perlu memaksakan dengan gedung pencakar langit jika luasan lahan tersedia,” pungkasnya. (ars)

Read Previous

Swadaya Pangan Dimulai dari Sepauk

Read Next

Jaga Kawasan Pengembangan Komoditas Khas Daerah

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *