Tenaga Kontrak di Ujung Tanduk

cpns pontianak
Ilustrasi

Erdi : Bukan Kebijakan Cuci Tangan

PONTIANAK – Pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah (Pemda) menghapuskan seluruh tenaga kontrak di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada paling lambat 2023 mendatang. Persoalan ini menjadi masalah secara nasional, termasuk di Kalimantan Barat (Kalbar) di mana ada sebanyak 1.463 tenaga kontrak di lingkungan Pemprov Kalbar yang terdampak.

Seperti diungkapkan, Akademisi Fisip Untan Dr. Erdi, M.Si bahwa sudah tiga tahun, kebijakan tentang manajemen pegawai pemerintah non-PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dikeluarkan melalui PP No 49 tahun 2018. Aturan ini dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 107 dari UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Esensi politik dari PP ini adalah untuk membatasi gerak Pemda yang diduga telah ‘semaunya’ mengangkat pegawai honor (kontrak) atau tenaga honor di pemda,” kata Erdi kepada Pontianak Post, Selasa (7/7).

Erdi mengatakan, banyak berita yang menginformasikan bahwa pengangkatan tenaga honor di daerah tidak mengikuti prosedur yang benar. Seorang kepala daerah, kepala dinas atau kepala badan di daerah dengan mudah ‘memasukkan’ orang-orangnya sebagai tenaga honorer ke dalam instansinya tanpa prosedur baku. “Instansi yang dipilih pun tidak kaleng-kaleng, tetapi pada ‘lembaga basah’,” ungkapnya.

Pengamat Kebijakan Pemerintah itu memaparkan, jauh sebelum PP tersebut dikeluarkan, yakni pada 2013 terungkap data secara nasional bahwa sebanyak 438.590 orang tenaga honor tidak lulus seleksi menjadi ASN. Tenaga honorer ini terdiri dari tenaga administrasi sebanyak 269.400 orang, tenaga penyuluh sebanyak 5.803 orang, tenaga kesehatan sebanyak 6.091, tenaga dosen sebanyak 86 orang dan tenaga guru berjumlah 157.210 orang.

Melihat besarnya jumlah tenaga honor itu, lanjut Erdi, pemerintah kemudian bersikap melakukan prioritas penanganan (pengangkatan), terutama untuk tenaga guru, tenaga dosen dan tenaga kesehatan. Kemudian, untuk mengakomodir kebutuhan instansi, pemerintah telah mengangkat sebanyak 1.070.092 orang tenaga honor dalam periode 2005-2014.

Selanjutnya, pada 2019, tenaga honor  yang berusia di atas 35 tahun dan memenuhi persyaratan bisa mengikuti seleksi PPPK. Diutamakan untuk tenaga guru, kesehatan dan penyuluh pertanian. Seleksi itu dilakukan pada akhir Januari 2019 sesuai PP No 49 Tahun 2018. Dengan hasil seleksi tenaga guru lulus sebanyak 34.954 orang, tenaga kesehatan lulus sebanyak 1.792 orang dan tenaga penyuluh pertanian lulus sebanyak 11.670 orang.

“Pengangkatan mereka mengikuti Pasal 29 sampai Pasal 34 PP No 49 tahun 2018. Ternyata, persoalan tenaga honor pun masih belum selesai dan pemerintah mendesak agar persoalan ini tuntas pada tahun 2023,” paparnya.

Hal ini menurutnya terjadi di seluruh Pemda se-Indonesia. Dengan demikian, persoalan ini bukan saja hanya terjadi di Kalbar. Secara nasional Erdi menyebut, data terbaru mengenai jumlah ASN di Indonesia sebanyak 4.286.918 orang. Dengan komposisi sebanyak 70 persen berada di instansi pemerintah daerah. Sebanyak 1,6 juta orang diidentifikasi berada dalam jabatan pelaksana yang bersifat administratif sehingga keberadaan ASN dianggap kurang produktif dan bahkan cenderung lemah dalam keahlian.

“Kebutuhan Indonesia Hebat saat ini adalah tenaga andal dan menguasai bidang keahlian tertentu agar bisa berlari lebih kencang mewujudkan Indonesia Maju 2045,” ucapnya.

Erdi memerinci, data tenaga honorer di bidang administrasi pada instansi pemerintah yakni sebesar 39,1 persen dari format ASN. Demikian juga dengan tenaga honor yang berada dalam jabatan administratif sebesar 85 persen. “Sehingga menjadikan ASN kita ‘manja’. Tugas keadministrasian kemudian diserahkan ke tenaga honor dan ASN kita cenderung menjadi ‘pengawas’ dalam jabatan itu,” ujarnya.

Berkaca dari kasus seperti itu, maka tampaknya tenaga honor masih sulit untuk ditiadakan (dibuang) dari institusi pemerintah. Apalagi sebelum dilakukan profesionalisme ASN secara nyata. “Saat ini, profesionalisme ASN masih merupakan lip service karena ASN kita sudah terlanjur menjadi manja dan lebai,” tegasnya.

Melihat persoalan ini di Pemprov Kalbar, Erdi tidak ingin mengomentari, baik pernyataan gubernur maupun Kepala BKD Kalbar. Karena keduanya menurut dia hanya melakukan hal yang dituntut oleh pemerintah pusat. Bahwa di tahun 2023 tenaga honor atau tenaga kontrak harus bersih dari seluruh OPD.

“Saya juga tidak ingin Gubernur Sutarmidji terkesan cuci tangan melaksanakan perintah pusat ini. Saya yakin bahwa komposisi sebanyak 1.463 orang itu adalah bukan rekayasa Pak Gubernur Sutarmidji dan tidak juga setingan Pak Ani Sofyan sebagai Kepala BKD Kalbar,” jelasnya.

Dari data yang ada, diketahui jumlah tenaga kontrak terbanyak ada di Badan Pendapatan Daerah sebanyak 224 orang. Bisa dibayangkan lanjut dia, dinas yang mengurus uang dan harta daerah dijejali tenaga honor sebanyak 224 orang. “Kenapa tidak SatPol PP yang dibesarin anggotanya dan mengapa harus menjejali Badan Pendapatan Daerah yang diidentifikasi sebagai tempat basah? Dan saya yakin, sebanyak 224 orang itu dapat ditelusuri asal-usulnya,” terangnya.

Oleh karena itu, Erdi setuju dengan langkah Gubernur Sutarmidji melalui Kepala BKD Kalbar untuk melakukan job analisis secara cermat di seluruh OPD. Sehingga akhirnya Pemprov tidak membuang tenaga honor secara general. “Outsourcing memang menjadi trend saat ini, tetapi itu bukan satu-satunya jalan untuk megefektifkan (membuang) keberadaan honor,” ucapnya.

Ia menyarankan akan lebih baik Pemprov menunjuk satu badan sejenis outsourcing daerah (OD) atau membentuk lembaga serupa yang belum ada. Dengan demikian pegawai hasil diskualifikasi honor tadi bisa masuk dalam database OD. Untuk selanjutnya disalurkan ke berbagai lapangan kerja di luar pemerintahan, termasuk dalam paket kewirausahaan.

Ketika ada seorang mantan tenaga kontrak dianjurkan untuk mencari pekerjaan sendiri, Erdi menilai kebijakan itu tidak elok dan akan terkesan cuci tangan. Terkecuali memang kehendak dari para tenaga kontrak ini yang ingin keluar dan mencari pekerjaan sendiri.

“Publik tahu bahwa keberadaan 1.463 orang ini tidak terjadi pada era pemerintahan Sutarmidji dan Ria Norsan, namun ketika OD bentukan Pak Gubernur Sutarmidji dapat menyelamatkan kehidupan dan karir mereka di luar pemerintahan, maka Bang Midji telah menjadi sosok gubernur hebat dan peduli rakyat,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar Ani Sofyan mengungkapkan, sisa tenaga kontrak di lingkungan Pemprov Kalbar pada tahun 2020 ada sebanyak 1.463 orang. Mereka tersebar di seluruh perangkat daerah yang ada. Jumlah terbanyak ada di Badan Pendapatan Daerah sebanyak 224 orang. Sementara yang paling sedikit ada di Badan Pengelola Perbatasan Daerah yakni ada dua orang.

Terkait kebijakan ini, sebelumnya gubernur telah mengeluarkan surat pemberitahuan ke masing-masing OPD tentang pemberian pilihan bagi tenaga kontrak. Dalam surat bernomor 800/130/BKD-C tertanggal 24 Juni 2020 dijelaskan beberapa hal mengenai kebijakan penghentian tenaga kontrak ini.

Yakni sehubungan dengan diberlakukannya PP Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maka pegawai non-PNS dan non-PPPK atau di Pemprov Kalbar disebut tenaga kontrak, sudah berakhir kontrak kerjanya dengan Kepala OPD masing-masing paling lama 31 Desember 2023.

Karena itu sebelum 31 Desember 2023, setiap OPD perlu mendorong semua tenaga kontrak di OPD masing-masing untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Misalnya bagi yang tingkat pendidikan dan usianya memenuhi syarat agar mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi masuk menjadi PNS, PPPK, Polri, TNI, BUMN/BUMD dan lain-lain. Sedangkan bagi yang tidak memenuhi syarat dapat bekerja dengan pihak swasta atau menciptakan dan mengembangkan usaha mandiri.

Sementara bagi tenaga kontrak yang berminat untuk bekerja dengan pihak swasta yang menggeluti usaha di bidang pengamanan kantor, pramu kebersihan, pramusaji, penjaga kebun, taman dan sopir dapat mengisi formulir pilihan pekerjaan yang disebutkan. Semuanya diminta menyampaikan formulir tersebut kepada tenaga kontrak di perangkat daerah masing-masing untuk mengisinya, dan menyampaikan kepada gubernur lewat Kepala BKD paling lambat 30 Juli 2020. “Berdasarkan surat tersebut kepala OPD yang menindaklanjuti, BKD nanti merekapnya. Iya (pengumpulan formulir paling lama) 30 Juli 2020,” ungkap Ani.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji meminta BKD mengkaji berapa banyak tenaga kontrak yang masih dibutuhkan dan masih boleh dipekerjakan. Namun dengan bekerja sama pada pihak ketiga (outsourcing). “Misalnya kita perlu penjaga malam, jadi perlu satpam, maka perlu ada perusahaan yang memiliki sertifikasi untuk itu dan lainnya. Tapi yang jelas tenaga administrasi tidak dibolehkan lagi,” katanya.

Apalagi lanjut dia di OPD tertentu seperti Badan Pendapatan Daerah tidak boleh ada tenaga kontrak. Dengan adanya kebijakan ini, orang nomor satu di Kalbar itu berharap Pemprov bisa memberikan jalan keluar terbaik. “Karena ini tidak bisa dipaksakan, ini soal aturan. Jadi bukan kehendak saya sebagai gubernur, tapi aturan pusat,” jelasnya.

Selain itu tenaga kontrak yang sudah berusia lanjut mulai saat ini sudah diistirahatkan. Apalagi mereka-mereka yang sempat tersandung masalah, seperti di Badan Pendapatan Daerah ada penggelapan pajak misalnya, maka langsung diberhentikan.

Midji sapaan akrabnya juga membuka peluang, jika sesuai dengan jurusan, tenaga kontrak ini bisa direkrut oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Meraka bisa ikut mengembangkan hutan-hutan menjadi bernilai ekonomis di bawah KPH. “Jadi di bawah KPH, yang membayar gajinya bukan kita, bukan pemerintah,” ucapnya.

Selain itu tenaga kontrak ini juga bisa disalurkan pada tenaga-tenaga pendamping desa. Namun bukan dalam artian sebagai tenaga kontrak oleh Pemprov Kalbar. “Kami akan carikan jalan keluar untuk mereka, semaksimal mungkin. Tapi yang jelas, saya pastikan tidak seluruhnya 1.463 itu bisa ditampung seandainya ketentuan itu sudah harus diterapkan,” pungkasnya. (bar)

error: Content is protected !!