Terbukti Mengandung Bahan Kimia Obat, FL Diduga Langgar UU Kesehatan

Plt Kepala BBPOM di Pontianak Ketut Ayu Sarwetini didampingi Kadis Kesehatan Kalbar Harisson serta pihak Ditreskrimsus Polda Kalbar dan Ditresnarkoba Polda Kalbar saat memberikan keterangan pers, Jumat (17/4) siang. foto Anggi

Terancam Pidana 15 Tahun dan Denda Rp1,5 Miliar

PONTIANAK- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak merilis hasil pemeriksaan terhadap kandungan bahan dan obat herbal racikan warga Pontianak FL yang diklaim bisa mengobati pengidap Covid-19, Jumat (17/4). Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa ada kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) yang tidak diperbolehkan sehingga FL patut diduga melanggar UU Kesehatan.

Plt Kepala Balai Besar POM di Pontianak Ketut Ayu Sarwetini mengungkapkan terhadap temuan yang sebelumnya diamankan dari kediaman FL telah dilakukan uji laboratorium. Terutama untuk produk dengan nama “Anti virus” yang diklaim oleh FL sebagai jamu tradisional yang membantu mengatasi deteksi daripada virus corona.

“Telah dilakukan uji laboratorium di Laboratorium BBPOM di Pontianak terhadap kandungan Bahan Kimia Obat (BKO). Kandungan BKO dalam produk “Anti virus” yang didapatkan dari uji laboratorium adalah CTM dan Natrium Diklofenac,” ungkap Ketut saat menggelar jumpa pers di Kantor BBPOM di Pontianak, Jumat (17/4).

Berdasarkan hasil pengujian tersebut lanjut dia produk Herbal atau Sediaan Obat Tradisional tidak diperbolehkan mengandung Bahan Kimia Obat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional. Dimana dalam Pasal 37 huruf (a) bahwa “Setiap industri dan usaha obat tradisional dilarang membuat segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat”. “Sehingga FL patut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,” ujarnya.

Yakni diatur dalam UU tersebut Pasal 196 yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

“Dan Pasal 197 “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah),” paparnya.

Ketut mengatakan selanjutnya akan dilaksanakan pemanggilan terhadap FL untuk mendalami kasus ini. “Sementara itu, nanti kami akan dalami lebih lanjut,” katanya. (bar)

loading...