Terima Gratifikasi Rp22 M, Mantan Kepala BPN Kalbar Tersangka

UNJUK RASA: Sejumlah aktivis menggelar aksi menolak ekspansi perkebunan kelapa sawit untuk mencegah perubahan iklim, Jumat (29/11) di Jakarta. Di sisi lain, KPK menetapkan mantan Kakanwil BPN Kalbar dan seorang pejabat BPN Kalbar dalam kasus gratifikasi terkait pemberian hak guna usaha perkebunan kelapa sawit. BAY ISMOYO / AFP

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai tersangka dugaan gratifikasi terkait penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) untuk sejumlah perkebunan sawit di Kalimantan Barat. Kedua tersangka adalah eks Kepala Kantor Wilayah BPN Kalbar periode 2012-2016, Gusmin Tuarita dan Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Wilayah Kalbar, Siswidodo.

“KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (29/11).

Laode menjelaskan, dalam kurun 2013-2018, Gusmin diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah termasuk pemohon Hak Guna Usaha (HGU). Sebagai Kakanwil BPN, Gusmin memang memiliki beberapa kewenangan dalam pemberian hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Kewenangannya yakni pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah yang luasnya tidak lebih dari dua juta meter persegi, pemberian Hak Atas Tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala Kantor Pertanahan, dan pemberian Hak Atas Tanah atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, tersangka selaku Kakanwil BPN dibantu Siswidodo. Sebelum memberikan izin HGU, terdapat proses pemeriksaan tanah oleh panitia yang dibentuk oleh tersangka Gusmin selaku Kakanwil BPN.

Susunan panitia antara lain tersangka Gusmin sebagai ketua merangkap anggota dan tersangka Siswidodo sebagai anggota. Atas dasar pertimbangan dari panitia, Kakanwil BPN akan menerbitkan surat keputusan pemberian HGU dan surat rekomendasi pemberian HGU kepada kantor pusat BPN RI.

“Pada tahun 2013-2018, tersangka GTU (Gusmin Tuarita) diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah termasuk pemohon HGU baik secara langsung dari pemohon hak atas tanah ataupun melalui tersangka SWD (Siswidodo),” ucap Laode. Atas penerimaan uang tersebut, tersangka Gusmin telah menyetorkan sendiri maupun melalui orang lain sejumlah uang tunai dengan total sebesar Rp 22,23 miliar.

Uang tersebut kemudian disetorkan ke rekening pribadi Gusmin, rekening istrinya, bahkan hingga rekening anak-anaknya. Sedangkan uang tunai yang diterima Siswidodo dikumpulkan ke para bawahannya dan dijadikan uang operasional tidak resmi di samping menggunakannya untuk keperluan pribadi.

“Sebagian dari uang digunakan untuk membayarkan honor tanpa kuitansi, seremoni kegiatan kantor, rekreasi pegawai ke sejumlah tempat di NTB, Malang, dan Surabaya, serta peruntukan lain,” ucap Laode.

Gusmin dan Siswidodo tidak melaporkan penerimaan tersebut dalam kurun waktu 30 hari kerja sehingga keduanya disangka melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1).

Menurut Laode, gratifikasi terkait HGU untuk sejumlah perkebunan sawit ini menjadi salah satu kendala investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. “Hal ini tentu dapat saja mendorong praktik ekonomi biaya tinggi dan juga tidak tertutup kemungkinan menjadi faktor penghambat investasi, terutama bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha perkebunan/pertanian dan sejenisnya, harus mengeluarkan biaya ilegal dan prosesnya dipersulit,” sebut Laode.

Dalam kasus ini, KPK sudah memeriksa 25 saksi. Para saksi itu antara lain PNS di BPN Kantor Wilayah Kalbar dan Kantor Pertanahan Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota lain di Kalbar, serta sejumlah direksi, kepala divisi keuangan dan pegawai perusahaan perkebunan sawit di Kalbar.

Selain itu, KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Siswidodo pada Kamis, 28 November 2019. Sedangkan tersangka GTU dijadwalkan pada 25 November 2019 namun tidak datang. “Para tersangka akan kami panggil kembali sesuai kebutuhan penyidikan,” ujar Laode. (jpg)

 

Read Previous

 Wisuda Angkatan Pertama 100 Penghafal Alquran; Yusuf Jadi Hafiz Termuda, Hafal 30 Juz Sejak Kelas III SD

Read Next

Tukang Cat Kesetrum di Tiang Baliho

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *