Tersangka Korupsi Masjid Melawi Dilimpahkan ke Jaksa

DISERAHKAN KE JAKSA: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar melakukan pelimpahan tahap II kasus korupsi dana hibah pembangunan Masjid Agung Melawi ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, kemarin. ISTIMEWA

PONTIANAK – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar melimpahkan berkas perkara tahap dua tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Agung Kabupaten Melawi ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Senin (13/7) siang.

Dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung Melawi yang bersumber dari APBD Melawi tahun anggaran 2012-2015 dan 2017, dengan total anggarannya mencapai Rp16 miliar itu, Polda Kalbar telah menetapkan tiga tersangka. Yakni mantan Ketua DPRD Kabupaten Melawi sekaligus sebagai ketua panitia pembangunan masjid Abang Tajudin, mantan Kepala Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Melawi Kusmanhendri, dan Ketua Yayasan Muslim Kabupaten Melawi Pakanudin.

“Hari ini Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan pelimpahan tahap dua perkara Korupsi Dana Hibah pembangunan Masjid Agung Melawi,” kata juru bicara Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go kepada Pontianak Post, Senin (13/7) sore.

Pelimpahan tahap dua ini, kata Donny, selain menyerahkan ketiga tersangka juga menyerahkan berkas perkara, dan barang bukti ke kejaksaan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Pantja Edy Setiawan membenarkan adanya pelimpahan tahap dua kasus korupsi dana hibah pembangunan Masjid Agung Melawi dari Ditreskrimsus Polda Kalbar.

“Benar, hari ini, kami memerika pelimpahan tahap dua dari Polda Kalbar, terkait kasus korupsi dana hibah pembangunan Masjid Agung Melawi dari Ditreskrimsus Polda Kalbar,” kata Pantja dihubungi Pontianak Post, Senin (13/7).

Dikatakan Pantja, setelah dilakukan pelimpahan, dilanjutkan  dengan pemeriksaan tersangka, pengecekan barang bukti dan Rapid test di RS Bhayangkara. “Saat ini penahanan ketiga tersangka dititip di Rutan,” katanya.

Sebelumnya, Direktorat Polda Kalbar menetapkan tiga orang tersangka kasus korupsi dana hibah pembangunan Masjid Agung Melawi setelah memeriksa 82 saksi, termasuk enam saksi ahli. “Ketiganya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas dana hibah pembangunan masjid agung tersebut,” kata Donny di Mapolda Kalbar, Selasa (10/3) siang.

Selain itu, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp11.133.556.709. Menurut Donny, kucuran dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Melawi tahun anggaran 2012-2015 dan 2017 itu diawali pada 2012 sebesar Rp2 miliar. Kemudian pada tahun berikutnya dikucurkan lagi sebesar Rp5 miliar.

Pada 2014 kembali dicairkan Rp5 miliar, dan pada 2015 Rp1 miliar. Sementara pada 2017 dialokasikan dana Rp3 miliar.

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen penggunaan dana hibah tersebut, lanjut Donny, ditemukan beberapa kejanggalan, di antaranya laporan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp2 miliar. Faktanya dana tersebut dipinjamkan ke para pihak.

Selain itu, ada penggunaan dana hibah pembangunan Masjid Agung Malawi untuk kepentingan pribadi Abang Tajudin sebesar Rp 1.085.000.000. “Ada yang janggal dalam tindak pidana ini. Dana hibah yang dikucurkan oleh pemerintah daerah ternyata dibagi-bagi (dipinjam-pinjamkan). Tidak digunakan untuk pembangunan. Khususnya di tahun pertama (2012). Di tahun berikutnya, dana hibah baru digunakan untuk pembangunan,” ungkapnya.

Donny juga menyebutkan, bangunan masjid agung yang ada sekarang ini sebenarnya sudah malkonstruksi sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Sejak dari awal bangunan itu sudah malkonstruksi,” lanjutnya.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol Juda Nusa Putra.  Menurutnya, dana hibah tersebut untuk kegiatan pembangunan masjid. Jadi, seharusnya dana masuk ke rekening yayasan. Faktanya, dana itu justru masuk ke rekening pribadi ketua panitia, dalam hal ini Abang Tajudin.

“Seharusnya pembangunan masjid ini yang bertanggung jawab adalah ketua yayasan. Namun, semua uang masuk ke rekening pribadi ketua panitia,” tambahnya.

Selain menetapkan tiga orang tersangka, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar juga menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan uang tunai sebesar Rp208.500.000 sebagai asset recovery.

Untuk saat ini, lanjut Juda, pihaknya telah melakukan penahanan satu dari tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka. “Sebelumnya kami telah menahan Abang Tajudin. Karena yang bersangkutan sakit, untuk sementara kami bantarkan. Sedangka dua orang tersangka lainnya, Kusmanhendri dan Pakanudin tidak dilakukan penahanan,” jelasnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHPidana dengan ancaman hukuman minimal empat tahun penjara, maksimal hukuman seumur hidup. (arf)

error: Content is protected !!