Tes PCR Bisa Rp300 Ribu, Biaya Modal Rp222.263

Harisson, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat

PONTIANAK – Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson menilai permintaan Presiden RI Joko Widodo untuk menurunkan harga pemeriksaan tes usap RT-PCR menjadi Rp300 ribu cukup memungkinkan. Dari perhitungan terbaru pihaknya modal untuk pemeriksaan tersebut hanya butuh biaya sekitar Rp222.263, 489.

Namun demikian angka modal tersebut belum dihitung untuk gaji atau upah karyawan yang bekerja. Semisal di lab swasta tentu pemilik lab harus memperhitungkan biaya lain di luar modal pemeriksaan tersebut.

“Jadi mungkin saja harga PCR itu bisa turun menjadi Rp300 ribu. Karena pada saat ribut (16 Agustus 2021), terus kemudian harga PCR diturunkan menjadi Rp525 ribu itu modalnya seperti reagen PCR, kit ekstraksi, filter tips, micro tube, APD dan lain-lain itu modalnya Rp251.830,723,” ungkapnya kepada awak media, Selasa (26/10).

Tidak menutup kemungkinan harga komponen-komponen pemeriksaan PCR tersebut  terus mengalami penurunan. Maka dari itu, dari perhitungan terbaru, merujuk harga saat ini, didapatlah modal Rp222.263, 489 per pemeriksaan PCR. “Jadi saya melihat, ada kemungkinan pemeriksaan PCR bisa turun menjadi Rp300 ribu,” katanya.

Selama ini, dijelaskan dia, prosedur penetapan harga pemeriksaan PCR ditetapkan dari Kemenkes lewat Dirjen Pelayanan Medik. Jika surat ketetapan mengenai harga tertinggi sudah keluar, otomatis seluruh lab pemeriksaan PCR harus mengikuti harga terbaru.

“Saat ini harga (PCR) tertinggi di luar Jawa-Bali Rp525 dan kalau kita lihat di Pontianak sudah ada yang menjual dengan harga Rp380 ribu,” terangnya.

Terkait syarat penerbangan, ia mengatakan sampai saat ini setiap penumpang yang masuk Kalbar masih wajib menggunakan PCR. Untuk pemeriksaannya harus dilakukan paling lama dua kali 24 jam sebelum keberangkatan.

“Jadi kalau dari Kalimantan ke Jawa, harus PCR negatif, dari Jawa/Bali kembali ke Kalimantan syaratnya juga harus PCR negatif, dua kali 24 jam dari tanggal pemeriksaan,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kalbar Ignasius IK juga mengatakan bahwa Pemprov Kalbar tetap memberlakukan persyaratan tes usap PCR sebagai syarat penerbangan. Itu wajib bagi seluruh penumpang pesawat yang masuk ke provinsi ini.

“Bandara tetap PCR, karena khawatir menghadapi gelombang ketiga, apalagi banyak varian baru. Memang kita tetap membatasi pergerakan dengan PCR untuk mencegah kemungkinan keterjangkitan virus,” ungkapnya.

Selain itu, keberadaan aplikasi PeduliLindungi, menurutnya cukup memudahkan dalam mengontrol pergerakan orang. Semua sudah terdata dengan baik sehingga mudah  melakukan  deteksi dan verifikasi.

Apalagi dengan arahan presiden yang meminta Kemenkes menurunkan harga PCR menjadi Rp300 ribu, ia menilai hal itu sangat baik. “Dengan turun harga PCR kami harap masyarakat terbantu, terutama mereka yang membutuhkan. Yang mungkin awalnya membatasi diri, bisa mulai berpikir kembali melakukan perjalanan. Dengan pergerakan tinggi diharapkan mendukung perekonomian masyarakat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar harga tes PCR turun menjadi Rp300 ribu menyusul kewajiban penggunaan tes PCR untuk syarat moda transportasi pesawat yang mendapatkan banyak kritikan belakangan ini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers hasil rapat terbatas evaluasi PPKM mengatakan masa berlaku tes pun diminta Presiden untuk diperpanjang.

“Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300 ribu dan berlaku selama 3×24 jam untuk perjalanan pesawat,” katanya.

Luhut menjelaskan, kewajiban penggunaan PCR yang dilakukan pada moda transportasi pesawat ditujukan utamanya untuk menyeimbangkan relaksasi yang dilakukan pada aktivitas masyarakat, terutama pada sektor pariwisata.

Ia menuturkan, meski saat ini kasus nasional sudah rendah, Indonesia tetap harus memperkuat 3T (testing massif, tracing kontak erat, dan treatment)  dan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan) supaya kasus tidak kembali meningkat, terutama
menghadapi periode libur Natal dan Tahun Baru. Hal itu juga dilakukan sebagaimana pelajaran yang diambil dari pengalaman negara-negara lain.

Sementara itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah tidak akan mengucurkan dana subsidi untuk menurunkan tarif tes reaksi berantai (polymerase chain reaction/PCR).

“Pemerintah tidak merencanakan ada subsidi karena memang kalau kita lihat harganya, apalagi sudah diturunkan itu sudah cukup murah,” kata Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers yang diikuti dari YouTube Perekonomian RI di Jakarta, Selasa siang.

Budi mengatakan harga PCR di Indonesia yang semula dipatok Rp900 ribu per orang sudah 25 persen lebih rendah harganya bila dibandingkan dengan harga PCR di bandara lain di dunia.

“Jadi kalau misalnya diturunkan ke Rp300 ribu, itu mungkin masuk yang paling murah dibandingkan dengan harga PCR airport di dunia,” katanya.

Ia mengatakan India masih menjadi negara dengan tarif PCR termurah di dunia selain China. “Yang paling bawah memang India murah sekali Rp160 ribu. Tapi memang India membuatnya di dalam negeri kemudian ekonominya berkembang karena juga rakyatnya banyak itu bisa tercapai,” katanya.

Tarif PCR yang ditentukan oleh Presiden Joko Widodo senilai Rp300 ribu, disebut Budi sudah yang paling murah dibanding harga tes PCR di seluruh dunia yang di bandara.

Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menyebut tarif tes reaksi berantai polymerase chain reaction (PCR) Rp300 ribu sebagai nominal yang masuk akal untuk dilaksanakan.

“Setelah dihitung-hitung, kelihatannya angka Rp300 ribu itu menjadi angka yang mungkin masuk akal dan riil untuk dilaksanakan,” kata Dante Saksono Harbuwono saat diwawancarai wartawan di Jakarta, Selasa.

Menurut Dante rekomendasi tarif yang disampaikan Presiden Joko Widodo bukan tanpa perhitungan yang matang terhadap komponen pendukung PCR seperti bahan baku reagen, kapasitas, tenaga medis hingga distribusi barang.

Ia mengatakan Kemenkes sudah melakukan persiapan menurunkan tarif tes PCR, antara lain melakukan permodalan untuk menyederhanakan harga reagen sebagai komponen terpenting PCR.

“Karena itu adalah komponen terbesar dari seluruh pembiayaan dalam tes PCR,” katanya.

Dante optimistis perhitungan matang yang direkomendasikan pemerintah bisa menekan tarif PCR hingga di bawah atau menjadi Rp300 ribu per orang dari harga eceran tertinggi saat ini Rp499 ribu per orang.

Dante menyebut tarif PCR yang terjangkau oleh masyarakat merupakan hal penting dalam melakukan pencegahan gelombang susulan Covid-19. “Karena data yang paling penting untuk melakukan identifikasi Covid-19 untuk mencegah terjadinya gelombang-gelombang berikutnya adalah melakukan testing yang tepat,” katanya.

PCR, menurut Dante, perlu dijangkau secara luas oleh masyarakat lewat penetapan harga yang ideal. “Testing ini dapat dilakukan oleh masyarakat secara luas apabila harganya terjangkau dan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kami tindak lanjuti secara teknis,” katanya.

Sebelumnya, petisi melalui platform Change.org yang dibuka, Kamis (14/10), menyatakan menolak tes reaksi berantai atau polymerase chain reaction (PCR) bagi calon penumpang pesawat. Petisi yang diikuti lebih dari 40 ribu orang itu berharap tarif PCR menyentuh nominal yang sama dengan antigen.

“Kemarin anjuran Presiden Joko Widodo agar PCR diturunkan Rp300 ribu, tapi itu masih mahal. Kalau bisa seharga antigen dengan harga Rp100 ribu sampai Rp150 ribu itu sudah agak lumayan penumpangnya,” kata penggagas petisi, Dewangga Pradityo. (bar)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!