Tidak Semua Tagihan Listrik Membengkak Bisa Dicicil

ilustrasi int

PT PLN (Persero) memberikan keringanan kepada pelanggan yang tagihan listriknya membengkak berupa skema cicilan. Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini berharap skema ini dapat membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19, meskipun diakui hal itu membebani keuangan perseroan.

“Langkah tersebut diambil oleh PLN supaya pelanggan yang sedang menghadapi masa-masa sulit akibat terhentinya aktivitas ekonomi karena pandemi tidak harus menanggung beban tambahan akibat lonjakan pemakaian,” ujarnya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI yang disiarkan secara langsung di situs web DPR RI, Rabu (17/6).

Namun demikian, kata Zulkifli, tidak semua pelanggan PLN bisa membayar tagihan listrik dengan cara mencicil. Sebab, relaksasi tersebut hanya diberikan kepada 1,93 juta pelanggan yang berpotensi mengalami lonjakan tagihan listrik.

Relaksasi berupa pembayaran dicicil, diberikan untuk pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan listrik lebih dari 20 persen dibandingkan bulan sebelumnya. “PLN telah mengambil kebijakan perlindungan lonjakan dengan membuat skema angsuran terhadap lonjakan yang terjadi untuk yang mengalami kenaikan di atas 20 persen,” imbuhnya.

Ia memaparkan, mekanismenya, pada bulan Juni hanya ditagihkan sebesar 40 persen dari kenaikan tagihan sesuai poin di atas. Carry over sebesar 60 persen dari kenaikan diangsur 3 kali mulai rekening Juli 2020.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta agar PT PLN (Persero) memperbaiki komunikasi kepada para pelanggan listrik dengan bahasa yang masuk logika masyarkat. Sebab, selama ini alasan dan klarifikasi PLN pada setiap keluhan masyarakat adalah karena semua aktivitas dikakukan dirumah.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Eddy Soeparno menyarankan, agar pihak PLN tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kurang masuk dalam logika masyarakat di tengah situasi saat ini.

“Masyarakat lagi susah, kaget dengan adanya lonjakan tagihan. Jadi tolong dari PLN jangan sampai ada kata-kata kalimat mengatakan bahwa masyarakat tentu bekerja dari rumah, banyak yang nonton drama Korea, nggak usah Pak. itu kan bahasa-bahasa yang non sains Pak,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat, Rabu (17/6).

Ia menurutkan, keluhan lonjakan tagihan bukan hanya terjadi di DKI Jakarta saja, namun masyarakat kota Bogor pun mengalami hal yang serupa.

“Keluhan banyak juga dari konstituen saya di Dapil Kota Bogor, Kabupaten Cianjur. Di Kota Bogor saja Pak, pelanggan mengeluh karena mendapatkan tagihan yang melonjak,” tuturnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends yang mengaku menerima banyak keluhan melalui sosial media di berbagai daerah lain seperti di kota Maluku.

“Di Maluku hari ini WA, SMS, Facebook cukup masuk banyak ke saya dan mereka berteriak semua, baik pelanggan kecil maupun pelanggan menengah semuanya berteriak karena tarif dasar listrik meningkat dengan sangat tajam, dan mereka menuntut,” ucapnya.

Kemudian, Komisi VII DPR RI Abraham Lunggana alias Haji Lulung juga mendengar keluhan yang sama dari masyarakat di Aceh. Misalnya, ada masyarakat yang tak mendapatkan subsidi namun tagihannya membengkak hingga 100 persen.

“Terus kemudian yang  token juga naik sekitar 50 persen. Biasanya Rp 400.000 sebulan masih bisa, belum genap tanggalnya sudah bunyi, naik Rp 200.000,” imbuhnya. (jpc)

 

loading...