Tiga Pegawai Divonis Lima Tahun Penjara

Banan Prasetya

Mahkamah Agung menjatuhkan hukum pidana lima tahun penjara terhadap Danang Suroso, Thomas Benprang dan Ricky Tri Wahyudi, atas perkara tindak pidana korupsi klaim pembayaran tenggelamnya kapal tongkang Labroy 168 di PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) senilai Rp6,5 miliar.

Putusan Mahkamah Agung atas ketiganya tertuang pada nomor putusan 479K/Pid.Sus/2021, 481K/Pid.Sus/2021, dan 483K/Pid.Sus/2021, yang di keluarkan pada tanggal 20 April 2021.
Dalam putusan tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan kasasi/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 10 Agustus 2021.

Majelis hakim kasasi mengadili sendiri dan menyatakan ketiga terpidana tersebut  telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar 200.000.000, bilamana tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana tiga bulan penjara.

“Jadi memang putusan atas nama Ricky, Danang, dan Thomas, itu putusan MA-nya mengabulkan permohonan jaksa penuntut umum. Di situ tertulis MA mengadili sendiri dan putusannya pidana penjara selama lima tahun,” jelas Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pontianak, Banan Prasetya, kemarin.

Putusan Mahkamah Agung itu jauh lebih tinggi dibandingkan tuntutan dari Jaksa Penuntut umum yakni satu tahun tujuh bulan, kemudian diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Pontianak.

“Karena putusan bebas, sehingga kami mengajukan kasasi, dan akhirnya MA memutus bersalah atas ketiga terdakwa tersebut,” ujar Banan. Kendati terpidana masih ada upaya hukum PK (Peninjauan Kembali), menurutnya hal itu tidak akan menghalangi eksekusi atas putusan Mahkamah Agung.

Saat ini pihak Kejaksaan Negeri Pontianak sudah melakukan upaya pemanggilan kepada para terpidana yang beralamat di luar Kalimantan Barat. Bilamana hingga tiga kali pemanggilan melalui surat secara resmi tidak diindahkan, pihaknya akan melakukan upaya paksa dengan terlebih dahulu dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Surat panggilan baru satu kali kami kirimkan, karena kami juga baru menerima putusan pada 10 Agustus 2021 kemarin, dan kami laporkan ke pimpinan, tetapi kami harap dan kami imbau terdakwa koorperatif,” tegasnya.

Banan mengimbau kepada para terpidana untuk segera menyerahkan diri untuk menjalani putusan dari Mahkamah Agung dan berisikap kooperatif.

“Kepada para terpidana kami harap kooperatif saja, dan ketika ada panggilan secara hukum, kooperatif saja, bila ada alasan yang masuk akal, silahkan sampaikan, dan kami memanggil pun secara patut, tidak kami panggil hari ini dan besok datang,” tutupnya.

Sebelumnya, perkara ini berawal dari pengajuan klaim asuransi dari Sudianto alias Aseng sebagai pemilik PT. Pelayaran Bintang Kapuas Arwana (PT. PBAKA) kepada Jasindo. Perusahaan ini mengklaim atas insiden tenggelamnya kapal tongkang Labroy 168 milik PT PBAKA di perairan Kepulauan Solomon pada 2014.

PT. PBAKA mengajukan klaim asuransi bidang kepada Jasindo, untuk jenis asuransi korporasi bidang kelautan (marine insurance) yang meliputi hull & machinery insurance (Asuransi Rangka Kapal), dengan nilai polis Rp 6,5 miliar. Klaim dilayangkan PT. PBAKA kepada Jasindo pada 2016. Dua tahun kemudian, medio Desember 2018, klaim dibayarkan Jasindo.(arf)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!