Tindak Pangkalan LPG Nakal

LANGKA LAGI: Sejumlah ibu rumah tangga mengantre untuk mendapatkan LPG tiga kilogram beberapa waktu lalu. Kini, gas melon kembali langka. DOK

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak bersama Pertamina kembali akan melakukan razia ke pangkalan-pangkalan LPG tiga kilogram. Apabila ada pangkalan yang terbukti melakukan kecurangan, izin usahanya akan dicabut. Razia ini dilakukan menyusul adanya keluhan warga soal kelangkaan LPG tiga kilogram.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, Haryadi S Triwibowo mengatakan ada indikasi oknum pangkalan menjual LPG untuk masyarakat miskin tersebut kepada yang tak berhak. “Seharusnya kuota LPG di Pontianak ini mencukupi. Tetapi kalau sebagian disalurkan kepada yang tak berhak, tentu akan jadi kurang,” ujarnya, kemarin.

Menurut dia, LPG hanya diperuntukkan bagi masyarakat dan pedagang mikro, di mana Pontianak mendapatkan jatah 21 ribu tabung per hari. Salah satu modus yang dilakukan oknum pangkalan adalah menjual LPG kepada pengecer atau tidak langsung kepada konsumen akhir. “Bahkan ada (pengecer) yang berani membeli di atas harga Harga Eceran Tertinggi (HET),” ujarnya.

Demi menangani problem itulah, razia akan digelar bersama Pertamina. Sejumlah operasi pasar untuk menekan harga LPG di pasaran juga telah dilakukan. Sementara itu, Sales Area Manager Pertamina Kalimantan Barat, Weddy Surya Windrawan menegaskan saat ini kondisi stok LPG di Pontianak dan Kalbar aman. Bahkan, dengan adanya alokasi tahun 2020 dari pemerintah, stok sudah lebih dari cukup.

“Di masa pandemi Covid-19 sekarang ini konsumsi gas elipiji tidak sebesar sebelumnya. Padahal kondisi alokasi atau pasokan  LPG tahun ini lebih dari tahun kemarin,” kata dia.

Dia memaparkan, kebutuhan LPG melon di Kota Pontianak mencapai 21 ribu lebih tabung per hari. Kebutuhan ini dilayani 12 agen yang didistribusikan melalui sekitar 300 pangkalan. Sejauh ini, sebut Weddy, pihaknya sudah melakukan penindakan terhadap agen dan pangkalan yang melanggar ketentuan.

Ada sejumlah pangkalan dan agen LPG yang dikenakan sanksi oleh Pertamina. “Sanksinya berupa pemotongan alokasi atau kuota, bahkan hingga pencabutan izin pangkalan,” katanya. Bagi pangkalan yang terbukti ilegal, beroperasi di luar ketentuan dan merugikan masyarakat, pihaknya akan mencabut izinnya.

Pertamina juga sudah membuat kebijakan dengan mewajibkan pangkalan hanya melayani satu orang untuk satu tabung gas LPG. “Hal ini dilakukan untuk menghindari para pengecer yang membeli lebih dari satu tabung setiap kali pembelian,” kata dia.

Operasi pasar elpiji subsidi ini dilakukan guna memudahkan masyarakat dan UMKM untuk membeli elpiji tabung tiga kilogram dengan harga sesuai yaitu Rp 16.500 untuk wilayah Kota Pontianak.

Dia mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir karena stok hingga saat ini cukup dan aman. “Operasi pasar ini juga agar distribusinya tepat sasaran dan kami imbau masyarakat agar membeli LPG subsidi di pangkalan-pangkalan resmi Pertamina agar terjamin kualitasnya dan harga jualnya sesuai HET,” pungkasnya. (ars)

error: Content is protected !!