Tinjau Aktivitas Warga Di Gunung Sari

LERENG GUNUNG: Penambakan perembahan hutan di lereng gunung sari dan pembangunan pagar beton diatas tanah SHM milik warga di Gunung Sari. HARI KURNIATHAMA/PONTIANAKPOST

SINGKAWANG–Komisi I DPRD Singkawang turun meninjau wilayah yang diduga oleh oknum warga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Satu wilayah ke Gunung Sari,  tempatnya sekitaran lereng tepatnya di RT 32 Kelurahan Pasiran.

Menurut Asma,  Ketua RT 32 Kelurahan Pasiran bahwa pembangunan pagar beton tersebut yang dikeluhkan warga.

“Kalau hujan deras apalagi berlangsung seharian maka akan banjir khususnya di bawah lereng, ” ungkapnya.

Meski ia mengetahui ada pembangunan pagar itu,  namun ia tak menyangka pagar beton itu yang dibangun.  Alhasil jika hujan turun air tidak turun menyebar ke permukaan lereng dan terserap maksimal melainkan seperti aliran air dalam sebuah kanal. “Iya memang ada pemilik tanah usul bangun pagar.  Tapi bentuk dan berapa panjangnya saya tidak tahu.  Dengan kondisi dua kali banjir kan kita terkejut dengan pagar yang ada.  Usulan kita sih pagarnya robohkan saja, ” ujarnya.

Sementara itu Camat Singkawang Barat Yulianus A bersama Lurah Pasiran  Iskandar ikut meninjau mendampingi Komisi I DPRD Singkawang. Dari pantuannya dan laporan warga,  setidaknya ada sekitar 1 hektar hutan lereng Gunung Sari ini ditebang. Ditambah adanya pagar yang dibuat oleh warga selaku pemilik lahan.

“Kalau dari sisi lingkungan hidup memagar di wilayah lerengan atau melakukan aktivitas menembang hutan tentu tidak diperbolehkan apalagi ini hutan konservasi, ” katanya.

Apalagi pihaknya jika melihat inikan wilayah lereng gunung hutan konservasi ini sampai terjadi terbit Surat Hak Milik (SHM) pihaknya pun tidak tahu. “Penerbitan SHM  ini misalnya tanyak ke BPN. Ngerti tidak BPN, bahwa kelerengan gunung sekian derajat tidak boleh terbit sertifikat hak  milik bagaimanapun ini hutan konservasi,” jelasnya.

Sementara itu,  Ketua Komisi I DPRD Su Mian mengatakan bahwa kedatangan pihaknya ke Gunung Sari meninjau ada aktivitas yang diduga dapat merusak lingkungan hidup.  “Kita sudah lihat, ada pak Camat,  ada pak Lurah,  silakan nanti di lakukan kajian apakah memang ada pelanggaran lingkungan hidup atas aktivitas yang ada, ” katanya.

Legislatif dalam hal ini,  kata Su Mian,  khususnya Komisi I DPRD Singkawang menyerahkan sepenuhnya ke eksekutif. “Kalau memang ada pelanggaran mohon ditindaklanjuti sebagaimana aturan yang ada.  Karena kita disini bukan sebagai eksekutor terhadap apa yang terjadi namun menjembatani keluhan warga dengan kondisi yang ada, ” terangnya.  (har)

error: Content is protected !!