Toko Online Wajib Berizin

ilustrasi | markey.id

PONTIANAK – Toko daring atau online shop kini wajib mengantongi izin, menyusul dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Berdasarkan laman setkab.go.id,  PP ini dikeluarkan untuk melaksanakan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

PMSE sendiri, berdasarkan PP tersebut, adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Sementara aturan toko online wajib memiliki izin usaha itu, tertulis pada pasal 1 ayat 6.

Dalam ayat tersebut dituliskan,”Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE”.

Menanggapi hal ini, Ketua Asosiasi Bussiness Development Seluruh Indonesia (ABDSI) Kalimantan Barat, Muhammad Fahmi menilai, kewajiban untuk mengantongi izin toko online tersebut sudah selayaknya diterapkan, guna memenuhi rasa keadilan  bagi seluruh pelaku usaha.

“Dengan berkembanganya teknologi, maka pelaku usaha toko online, sudah selayaknya wajib mengantongi izin, sebagaimana kewajiban memiliki izin yang diterapkan pada pelaku usaha offline,” ungkap dia, kemarin.

Bagaimana pun menurutnya, pelaku usaha yang bergerak secara online, juga harus diatur melalui regulasi supaya tidak berjalan secara bebas. Terlebih seiring dengan kemajuan teknologi, membuat geliat usaha secara online kian merebak.

Tetapi tentu saja, kata dia, mesti ada timbal balik yang diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku usaha online ini. “Tentunya pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur, termasuk regulasi yang dapat membuat iklim wirausaha tetap bergeliat,” kata dia.

Jangan sampai, lanjut dia, yang terjadi justru sebaliknya. Gara-gara aturan ini, justru malah memperlambat iklim berwirausaha. Karena itu, agar mudah diterima oleh para pelaku usaha, kata dia, maka diperlukan sosialisasi, supaya antara pemerintah dan pelaku usaha memiliki pandangan yang sama. Tentu saja, aturan ini tidak dapat diterapkan secara tiba-tiba.

“Untuk diterima oleh masyarakat, terutama pelaku usaha online ini harusnya ada kebersamaan sudut pandang. Hal ini dapat diwujudkan melalui FGD sampai ke sosialisasi. Aturan ini tentu saja tidak ujug-ujug diterapkan,” jelas dia.

Fahmi juga berharap pemerintah memikirkan dampak dari penerapan PP tersebut, terutama bagi dunia usaha.  “Liat secara makro ekonomi Indonesia, bagaimana dampaknya,” pungkas dia. (sti)

loading...