Tolak Dua Raperda Usulan Eksekutif

TANDA TANGAN: Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menandatangani berita acara peraturan daerah.Ashri Isnaini/PONTIANAK POST

SUNGAI RAYA – Usai melakukan pengkajian secara menyeluruh, semua Fraksi DPRD Kubu Raya menolak dua dari empat Raperda yang diusulkan pihak eksekutif Kubu Raya. Dua Raperda yang ditolak yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Raperda tentang Penataan Pembinaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan.

“Setelah kami bahas bersama, Raperda tentang Penataan Kearsipan dan Penataan Pembinaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan, kami tolak karena kami menilai perlu ada kajian lebih lanjut dan bisa kembali diusulkan pada Paripurna selanjutnya,” kata Anggota Fraksi Gerindra, Ali Amin saat menyampaikan pandangan akhir fraksi mengenai empat Raperda usulan eksekutif pada Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kubu Raya, Selasa (27/8).

Sedangkan dua Raperda lainnya seperti Raperda perubahan Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Raperda PDAM dinilai layak untuk selanjutnya disahkan menjadi Perda.

“Untuk Raperda mengenai perubahan Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kami setujui untuk disahkan menjadi Perda. Namun sebelumnya kami harap pemerintah daerah bisa menyediakan sumber daya manusia termasuk pemimpin yang baik dan profesional untuk memimpin OPD yang baru nantinya,” ungkapnya.

Sama halnya dengan Raperda PDAM, seperti diketahui, kata Ali Amin hingga saat ini pelayanan air bersih di Kubu Raya masih belum maksimal. Bahkan di beberapa titik, masih banyak masyarakat Kubu Raya yang belum tersentuh untuk mendapatkan pelayanan air bersih.

“Makanya kami juga berharap, ke depan PDAM Tirta Raya Kubu Raya bisa terus membenahi dan secara bertahap mengoptimalkan pelayanan air bersih bagi masyarakat di Kubu Raya,” ujarnya.

Saat ini, Pemerintah Kubu Raya sedang melakukan penyeleksian Direktur PDAM Tirta Raya Kubu Raya. Ali Amin berharap, siapapun yang lulus seleksi dan terpilih menjadi direktur PDAM Tirta Raya nantinya, maka dapat membawa perubahan dalam meningkatkan pelayanan air bersih di kabupaten dengan 9 kecamatan ini.

“Kami juga menginginkan pihak PDAM bisa terus memperluas jangkauan pelayanan air bersihnya, karena hingga saat ini masih banyak masyarakat Kubu Raya yang belum mandapatkan layanan air bersih,” ucapnya.

Hal senada juga diutarakan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kubu Raya, Suharso yang menegaskan penolakan pihaknya terhadap dua Raperda usulan eksekutif. “Raperda tentang penyelenggaraan Kearsipan dan Penataan Pembinaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan kami tolak, dan kami kembalikan ke ekskeutif untuk diperbaiki dan diajukan kembali pada rapat paripurna selanjutnya,” ungkapnya.

Sedangkan untuk Raperda perubahan Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Raperda PDAM

Sementara itu, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan memberikan apresiasi atas kerja keras dan pandangan akhir yang disampaikan semua fraksi DPRD Kubu Raya. “Untuk dua Raperda yang ditunda itu karena kesepakatan memang. Karena setelah melihat ulang tidak cukup waktunya, karena dua Raperda tersebut harus dilakukan pengkajian akademis,” katanya.

Menurutnya untuk melakukan pengkajian akademis terhadap Raperda Penyelenggaraan Kearsipan dan Raperda tentang Penataan Pembinaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan harus dilakukan setidaknya sekitar dua bulanan. “Karena dua Raperda ini juga ada kaitannya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTL),” jelasnya. Karena kalau tidak sesuai dengan RDTL, pada akhirnya menghambat bagi pertumbuhan di Kubu Raya. (ash)

Read Previous

Balek Kampong Tawarkan Agrowisata Terpadu

Read Next

Sejak Dini Mulai Diajarkan Toleransi

Tinggalkan Balasan

Most Popular