Tolak Mata Pelajaran Sejarah Dihilangkan

Proses belajar mengajar di sekolah. foto Jawapos

PONTIANAK – Rencana penyederhanaan kurikulum oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan mereduksi mata pelajaran sejarah menuai berbagai respon. Satu di antaranya ialah Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia (IKA Sejarah UPI) yang menuntut pengembalian mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan, Sabtu (19/9)

Pada Kamis, 17 September 2020 lalu, IKA Sejarah UPI bekerjasama dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI), Forum Komunikasi Guru IPS Nasional, dan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah se-Indonesia (P3SI) telah melaksanakan webinar dengan tema “Matinya Sejarah: Kritik Terhadap Rancangan Kurikulum 2020”. Webinar yang ditayangkan di Zoom dan YouTube ini adalah respon dari penyederhanaan kurikulum yang mengorbankan mata pelajaran sejarah sekaligus meminta pendapat berbagai kalangan terkait kebijakan Kemendikbud itu.

Setidaknya, seperti yang termuat dalam surat tuntutan yang dikirim kepada Mendikbud, ada 4 kesimpulan yang dihasilkan dalam webinar yang diikuti 5.000 peserta itu. Pertama, persetujuan peserta webinar terhadap penyederhanaan kurikulum. Namun tetap mengacu pada kepentingan nasional dan pembentukan karakter bangsa.

Kedua, alasan tentang penyederhanaan kurikulum yang diutarakan Kemendikbud, yaitu beban kurikulum yang terlalu berat menurut IKA Sejarah UPI adalah sebuah kekeliruan. Dasar argumen yang dibangun Kemendikbud dengan membandingkan jumlah mata pelajaran di Indonesia dan di luar negeri kurang tepat.

“Bahkan, jumlah mata pelajaran di Indonesia pada jenjang SD dan SMP tercatat paling sedikit. Sementara untuk jenjang SMA memiliki jumlah yang sama dengan negara lain, hanya lebih sedikit dari Malaysia dan Inggris,” ungkap tulisan di surat tuntutan IKA Sejarah UPI kepada Mendikbud.

Kesimpulan yang ketiga, yaitu mata pelajaran sejarah penting untuk diajarkan pada seluruh jenjang pendidikan. Terakhir, reduksi mata pelajaran sejarah dengan hanya menjadi bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada kelas X dan mata pelajaran pilihan kelas XI dan XII SMA serta penghapusan mata pelajaran
sejarah pada jenjang SMK dalam draft penyederhanaan kurikulum merupakan kekeliruan cara pandang terhadap tujuan pendidikan.

“Penghilangan mata pelajaran sejarah dengan hanya menjadikan sebagai pilihan berpotensi mengakibatkan hilangnya kesempatan siswa untuk mempelajari sejarah bangsa sekaligus menghilangkan jati diri sebagai bangsa Indonesia,” ungkap IKA Sejarah UPI dalam surat tuntutannya.

Empat kesimpulan itu menghasilkan beberapa tuntutan yang ditujukan IKA Sejarah UPI untuk Kemendikbud. Yaitu, menolak dengan tegas reduksi mata pelajaran sejarah sebagaimana tertuang dalam rancangan penyederhanaan kurikulum dan mendesak dikembalikannya sejarah sebagai mata pelajaran wajib pada seluruh jenjang pendidikan menengah, baik SMA, SMK, MA dan MAK.

IKA Sejarah UPI juga mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI melakukan evaluasi total terhadap proses
penyederhanaan kurikulum yang dilakukan lembaga nonpemerintah dan mengembalikan proses tersebut kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud sebagai badan resmi di bawah
Kemdikbud sesuai dengan tugas dan fungsinya. Serta meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melibatkan para pakar pendidikan dan
pengembang kurikulum dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), para praktisi, asosiasi profesi, dan asosiasi program studi dalam proses penyederhanaan kurikulum. (ris)

error: Content is protected !!